Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) dengan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) RI langsung merancang penyelesaian sejumlah isu strategis. Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga biaya pendidikan tinggi.
Forum pertemuan pertama tersebut diikuti 20 rektor perguruan tinggi negeri (PTN) dari berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini juga menjadi tindak lanjut dari Sarasehan Kebangsaan pada Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 beberapa waktu lalu.
"Berbeda dengan forum akademik pada umumnya, pertemuan perdana ini langsung membahas sejumlah isu yang menjadi prioritas pemerintah, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemenuhan dokter spesialis, pembiayaan pendidikan tinggi, pengelolaan sumber daya alam oleh perguruan tinggi, hingga pembangunan karakter bangsa berbasis riset," kata Ketua MRPTNI Eduard Wolok Diskusi Kebangsaan Chapter 1 dalam keterangannya, Rabu 22 Juli 2026.
| Baca juga: Kuota FK di PTN Bakal Dipangkas, Mendikti: Banyak 'Retaker' Tak Lulus Ujian Dokter |
Eduart mengatakan jika perguruan tinggi tidak hanya bertanggung jawab mencetak lulusan. Tetapi juga memberikan solusi atas persoalan pembangunan nasional melalui kajian ilmiah.
"Diskusi Kebangsaan ini adalah tindak lanjut dari semangat yang dibangun Bapak Presiden dalam Sarasehan KSTI 2026. Kami dari MRPTNI berkewajiban selain sebagai penyelenggara pendidikan, juga berkontribusi memberi sumbangan pemikiran secara langsung kepada pemerintah tentang isu-isu strategis bangsa, mulai dari kesehatan, ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya alam, hingga masa depan kebudayaan Nusantara," jelas Eduard.
Menurut dia, forum tersebut diharapkan menjadi jembatan agar rekomendasi akademisi tidak berhenti sebagai hasil penelitia. Akademisi kata dia juga harus menjadi lokomotif utama dalam memberi masukan terhadap kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Kelima isu yang dibahas pun bukan dipilih secara kebetulan. Seluruhnya merupakan agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo yang membutuhkan dukungan data, riset, dan rekomendasi akademik agar implementasinya berjalan efektif.
Salah satu fokus pembahasan adalah penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para rektor diminta memberikan masukan tidak hanya terkait aspek pemenuhan gizi anak, tetapi juga mengenai penguatan rantai pasok pangan, pemberdayaan daerah, hingga keberlanjutan program melalui dukungan riset.
Masukan tersebut dinilai penting mengingat MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Tujuannya agar manfaat MBG dapat dirasakan secara merata di seluruh Indonesia.
| Baca juga: Ingatkan Kampus Soal Kebebasan Akademik, Prabowo: Bukan Kebebasan yang Lain |
Forum tersebut juga membahas pembiayaan pendidikan tinggi, termasuk skema yang dinilai lebih berkeadilan bagi mahasiswa program sarjana. Pembahasan itu menjadi relevan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi perguruan tinggi dalam menjaga kualitas pendidikan sekaligus memastikan akses kuliah tetap terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga meminta masukan terkait tata kelola perguruan tinggi yang menjadi penerima manfaat dari pengelolaan sumber daya alam melalui skema Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Isu lain yang turut dibahas ialah percepatan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis melalui kolaborasi antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dengan Kementerian Kesehatan.
Ketersediaan dokter spesialis masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Sehingga dibutuhkan model pendidikan yang mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan tanpa mengurangi mutu pendidikan.
Selain itu, para rektor juga membahas pengembangan riset Rute Peradaban Nusantara di bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Pembahasan ini sebagai bagian dari strategi pembangunan karakter bangsa, khususnya bagi generasi muda.
Lebih lanjut, Kepala BAPPISUS RI Aris Marsudiyanto mengatakan pemerintah membutuhkan mitra yang mampu memberikan rekomendasi berdasarkan data dan hasil penelitian sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran. Menurut dia, BAPPISUS hadir bukan untuk mengambil alih kewenangan kementerian dan lembaga, melainkan memperkuat koordinasi agar berbagai rekomendasi strategis dari kalangan akademisi dapat terhubung dengan proses pelaksanaan kebijakan.
"Pemerintah membutuhkan mitra yang mampu memberi masukan berbasis data dan riset, bukan sekadar wacana. Perguruan Tinggi Negeri memiliki modal itu. Melalui BAPPISUS, kami ingin memastikan gagasan-gagasan strategis dari para rektor dan peneliti ini tidak berhenti di ruang diskusi, tetapi benar-benar terhubung dengan proses eksekusi kebijakan lintas kementerian dan lembaga," kata Aris.
Ia menambahkan kampus perlu kembali menguatkan perannya sebagai pusat lahirnya inovasi dan solusi atas berbagai persoalan bangsa. "Kampus tidak boleh sekadar menjadi tempat mencari ilmu, tetapi juga wadah pembinaan tunas-tunas bangsa yang berkarakter, bermoral, dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi," ujarnya.
MRPTNI berharap Diskusi Kebangsaan dapat digelar secara berkala sebagai forum konsultasi strategis antara pemerintah dan perguruan tinggi. Dengan mekanisme tersebut, hasil riset diharapkan tidak hanya berhenti sebagai publikasi ilmiah, tetapi benar-benar menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional yang berbasis bukti dan ilmu pengetahuan.
| Baca juga: Prabowo: Jangankan Profesor, Usulan Anak TikTok juga Saya Dengar |
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
