Penandatanganan sebagai bentuk upaya akselerasi pemenuhan kebutuhan dokter dan dokter spesialis yang merata di seluruh wilayah berbasis kolaborasi lintas stakeholders. Hal ini merupakan salah satu fokus transformasi sistem kesehatan.
Nadiem mengatakan perubahan transformasional pendidikan kedokteran dan kesehatan telah diantisipasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan kedokteran. Hal itu mendorong peningkatan kualitas Tri Dharma perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.
Implementasi kurikulum dengan pendekatan interprofessional education untuk menyiapkan collaborative practice di pelayanan menjadi salah satu kekhususan yang diatur pada Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
“Untuk mengakselerasi peningkatan kapasitas FK dan menghasilkan dokter dan dokter spesialis yang memperkuat layanan primer, sekunder, dan tersier diperlukan inisiatif transformasi yang lebih besar lagi," kata Nadiem dalam keterangan tertulis, Rabu, 13 Juli 2022.
Dia menuturkan komite Bersama telah mengimplementasikan konsep Sistem Kesehatan Akademik/AHS yang merupakan kolaborasi fungsional. Hal itu untuk menyinergikan pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan dengan melibatkan perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan, pemerintah daerah dan masyarakat, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah.
"Salah satu strategi yang disepakati dalam implementasi sistem ini, di antaranya peningkatan kuota penerimaan mahasiswa program sarjana kedokteran dan dokter spesialis dan penambahan prodi dokter spesialis sesuai prioritas kebutuhan dari Kemkes. Ini adalah prinsip dasar perubahan transformasi ini,” ujar Nadiem.
Selain itu, Kemdikbudristek bersama Kemkes melalui Komite Bersama juga akan menyusun kebijakan untuk menjamin pemenuhan hak mahasiswa kedokteran. Khusus perlindungan dari segala bentuk perundungan dan kekerasan seksual, pengaturan beban kerja dan pemberian insentif untuk mahasiswa program dokter spesialis yang mendukung pelayanan di rumah sakit pendidikan, serta percepatan program adaptasi bagi diaspora yang bersedia mengabdi untuk memberikan pelayanan di Indonesia.
“Saya yakin SKB ini dan gerakan kolaborasi nasional yang dijalankan melalui AHS akan mengakselerasi transformasi pendidikan kedokteran dan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas penelitian dan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan. Sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap dia.
Sementara itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyampaikan setidaknya ada enam transformasi layanan kesehatan yang dilakukan Kemenkes. Yakni transformasi layanan primer, layanan rujukan, Sistem Ketahanan Kesehatan, Sistem Pembiayaan Kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, dan Teknologi Kesehatan.
“Transformasi ditujukan untuk meningkatkan jumlah populasi dokter di Indonesia yang masih kekurangan sebanyak 160 ribu dokter. Sementara di Indonesia sendiri, menurut data Dinas Kesehatan (Dinkes) hanya ada sekitar 110 ribu dokter, sehingga kita masih membutuhkan 160 ribu lulusan kedokteran dari 92 Fakultas Kedokteran. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kurun waktu 14 tahun,” beber dia.
Budi optimistis kebutuhan SDM kesehatan di Indonesia bisa terpenuhi melalui penerbitan SKB ini. Dia menyebut tugas kementerian ialah mendorong ide dari dekan-dekan Fakultas Kedokteran.
Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Komite Bersama yang telah membentuk ide mengenai AHS yang sudah dijalankan mulai 2015. "Diperlukan tidak hanya program, tetapi gerakan kolaborasi untuk menjalankan AHS. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk kita, tetapi untuk generasi muda,” tutur Budi.
| Baca juga: Menkes Singgung Susahnya Buka Prodi Dokter Spesialis di Perguruan Tinggi |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
