Analis Kebijakan untuk Pembiayaan Manfaat Kesehatan Primer, Deputi Kebijakan Jaminan Manfaat BPJS Kesehatan, Aditya Darmasurya, menekankan berbagai daerah di luar Jawa membutuhkan banyak dokter spesialis. Hal itu untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.
“Kita saat ini sedang ada kekurangan dokter spesialis,” kata Aditya dalam International Symposium on Congenital Anomaly and Developmental Biology (ISCADB) ke-5 yang diselenggarakan Fakultas Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan(FKKMK) UGM dikutip dari laman ugm.ac.id, Selasa, 19 November 2024.
Aditya mendorong dukungan lebih besar dan pembuatan kebijakan yang mendukung dokter layanan primer untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis. Dokter layanan primer merupakan dokter umum yang sudah mendapatkan pendidikan dan kompetensi lanjutan.
Langkah ini diambil supaya penanganan anomali kongenital bisa lebih baik dan maksimal. “Kami melihat adanya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Bahwa memang iya, saat ini terdapat kekurangan dokter spesialis di seluruh Indonesia, namun kita juga mengetahui bahwa dokter layanan prima memiliki peran yang penting dalam menjaga ketahanan dari program asuransi kesehatan nasional kami,” kata dia.
| Baca juga: Ketersediaan Dokter Spesialis Minim, Kemenkes Dorong Program Beasiswa |
Aditya menekankan dibutuhkan kebijakan lebih komprehensif yang tidak hanya berfokus pada suatu aspek, tapi juga di persediaan. Penanganan anomali kongenital juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, Anna Kurniati, mengatakan kolegium atau college memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dalam bidang penanganan anomali kongenital atau kelainan bawaan pada janin atau sejak lahir. Pasalanya, setiap kolegium memiliki peran penting dalam mendukung transformasi kesehatan.
Ada beberapa tugas yang wajib dijalankan oleh kolegium untuk mengembankan standar kompetensi dan pelatihan serta membuat persiapan standar nasional untuk tenaga medis. Ia menuturkan Kemenkes RI akan berkolaborasi dengan LPDP Kemenkeu untuk mengadakan program beasiswa yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah dokter bedah anak di Indonesia.
“Kami mengadakan kolaborasi dengan LPDP untuk mengadakan program beasiswa dengan harapan untuk meningkatkan ketersediaan dan penyebaran spesialis dan subspesialis, termasuk utamanya dokter bedah anak,” papar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
