Cuti Bersama Tak Lagi Potong Jatah Cuti Tahunan, Ini Aturan Terbarunya

Jakarta: Pekerja atau buruh kini tidak perlu khawatir jatah cuti tahunannya berkurang karena cuti bersama. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menegaskan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah tidak boleh mengurangi hak cuti tahunan pekerja.

Aturan ini penting diketahui karena selama ini cuti bersama sering dihitung sebagai bagian dari cuti tahunan. Apabila salah memahaminya, pekerja bisa keliru merencanakan cuti atau kehilangan hak yang seharusnya diterima.

Aturan ini berlaku bagi semua pekerja atau buruh, baik perempuan maupun laki-laki, dan wajib dipatuhi oleh pemberi kerja. Agar Sobat Medcom tidak keliru lagi, yuk simak penjelasannya berikut ini.

Cuti Bersama Tidak Mengurangi Cuti Tahunan

Mengutip unggahan akun Instagram @bakom.ri, aturan ini ada di Pasal 118 Ayat (6) yang berbunyi "Dalam hal Perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja/Buruh."

Pasal 118 merupakan ketentuan pokok soal istirahat dan cuti. Salah satu bentuk istirahat yang diatur adalah istirahat panjang, yaitu 30 hari kalender setelah bekerja berturut-turut selama lima tahun atau kelipatannya. Pekerja yang mengambil istirahat panjang tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun berjalan.
 
Soal cuti tahunan, Pasal 118 Ayat (5) mewajibkan pemberi kerja memberikan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja bekerja 12 bulan terus-menerus. Menurut Pasal 118 Ayat (7), pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Selama menjalani cuti tahunan, pekerja tetap menerima haknya. Pasal 123 Ayat (1) menyatakan pekerja yang menggunakan istirahat mingguan dan cuti tahunan berhak atas upah penuh.

Hak Cuti Dilindungi, Pelanggar Bisa Dipidana

Hak cuti tahunan tetap berlaku ketika hubungan kerja berakhir. Pasal 232 Ayat (4) huruf a menyebut uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) mencakup cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.

Pemberi kerja yang melanggar kewajiban cuti dan istirahat juga dapat dipidana. Berdasarkan Pasal 282, ancamannya adalah:

1. Pemberi kerja: penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak kategori II atau Rp10 juta
2. Perusahaan atau korporasi: denda paling sedikit kategori IV atau Rp200 juta dan paling banyak kategori VI atau Rp2 miliar.

Dengan memahami aturan ini, pekerja dapat merencanakan cuti dengan tepat dan memastikan haknya terpenuhi. Pemberi kerja juga diharapkan menyesuaikan kebijakan cuti agar sejalan dengan ketentuan baru, sehingga hak cuti pekerja dapat diberikan secara tepat dan adil sesuai aturan yang berlaku. (Talitha Islamey)