Daftar Kebijakan Anggaran Pendidikan di Era Purbaya, dari LPDP hingga Revitalisasi Sekolah

Jakarta: Presiden RI, Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) dan menggantinya dengan Suahasil Nazara yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Purbaya hanya mengemban jabatan tersebut selama satu tahun, mulai 8 September 2025 sampai 14 September 2026.

Dalam masa satu tahun ini, Purbaya telah menghadirkan berbagai kebijakan di bidang keuangan, termasuk di antaranya terhadap anggaran pendidikan. Di era Purbaya, Anggaran pendidikan disiapkan mencapai Rp757,8 triliun dalam RAPBN 2026. Jumlah itu naik 9,8 persen dibandingkan APBN 2025. 
 
Kenaikan anggaran tersebut menjadi salah satu bagian dari kebijakan fiskal di era Purbaya Yudhi Sadewa selama sekitar setahun menjabat sebagai Menteri Keuangan. Tak hanya mengejar realisasi mandatory spending pendidikan 20 persen, Purbaya juga mendorong sejumlah kebijakan yang menyasar beasiswa, guru, pembangunan sekolah, hingga rehabilitasi sarana pendidikan. 

Di era Purbaya, salah satu yang mendapat perhatian adalah penguatan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Anggaran LPDP mendapat tambahan dana abadi sebesar Rp25 triliun hingga perubahan fokus beasiswa ke bidang STEM serta industri strategis nasional.

Berikut sejumlah jejak kebijakan anggaran pendidikan selama era Purbaya (8 September 2025-14 September 2026):

Anggaran Pendidikan Ditargetkan Tembus 20 Persen

Realisasi anggaran pendidikan pada 2025 tercatat 19,1 persen, masih di bawah amanat konstitusi sebesar 20 persen dari APBN. Purbaya menyebut kondisi tersebut antara lain dipengaruhi penggelembungan anggaran akibat bencana banjir di sejumlah wilayah Sumatra yang belum sempat disesuaikan ke pos pendidikan.

Untuk 2026, pemerintah menargetkan realisasi anggaran pendidikan kembali melampaui 20 persen. Sejumlah program seperti Sekolah Rakyat, sekolah terintegrasi, rehabilitasi sekolah, dan penguatan beasiswa menjadi bagian dari upaya tersebut.

Total anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 mencapai Rp757,8 triliun atau naik 9,8 persen dibandingkan APBN 2025.

LPDP Diperkuat Rp25 Triliun

Pemerintah menambah modal LPDP sebesar Rp25 triliun pada 2026 untuk memperluas akses pendidikan. Anggaran tersebut menjadi bagian dari dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP.

Di era Purbaya, arah beasiswa LPDP juga didorong semakin fokus pada bidang yang dianggap strategis bagi kebutuhan Indonesia. Sebanyak 80 persen beasiswa diarahkan ke bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) serta sektor industri strategis nasional.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat sumber daya manusia Indonesia dalam mengejar target menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045. Dengan tambahan Rp 25 triliun, dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP sendiri mencapai Rp180,81 triliun.
Anggaran Guru Naik Jadi Rp211,41 Triliun

Guru menjadi salah satu komponen pendidikan dengan dukungan anggaran yang terus meningkat. Total anggaran gaji dan tunjangan guru naik dari Rp175,7 triliun pada 2024 menjadi Rp203,57 triliun pada 2025 dan Rp211,41 triliun pada 2026.

Anggaran gaji guru ASN meningkat dari Rp111,33 triliun pada 2024 menjadi Rp122,55 triliun pada 2026. Sementara anggaran tunjangan guru ASN naik dari Rp56,65 triliun menjadi Rp74,76 triliun dalam periode yang sama.

Perhatian juga diberikan kepada guru non-ASN. Pada 2026, anggaran tunjangan guru non-ASN mencapai Rp14,1 triliun.

Anggaran tersebut mencakup Tunjangan Profesi Guru Non-ASN Rp11,58 triliun, Tunjangan Khusus Guru Non-ASN Rp723,5 miliar, serta insentif guru non-ASN Rp1,8 triliun. Khusus insentif guru non-ASN, besarannya meningkat dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan.

Sekolah Rakyat Dapat Rp24,9 Triliun

Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu proyek pendidikan yang mendapat dukungan anggaran besar. Pada 2026, anggaran program tersebut mencapai sekitar Rp24,9 triliun.

Dari jumlah itu, sekitar Rp20 triliun dialokasikan untuk pembangunan 200 lokasi baru, sedangkan Rp4,9 triliun digunakan untuk kebutuhan operasional. Jumlah Sekolah Rakyat ditargetkan meningkat dari 100 sekolah pada 2025 menjadi 200 sekolah pada 2026. 

Rehabilitasi 11.686 Sekolah

Pembangunan infrastruktur pendidikan juga dilakukan melalui program rehabilitasi sekolah dan madrasah. Sebagian alokasi Rp23,06 triliun di Kementerian Pekerjaan Umum digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana 11.686 sekolah serta 850 madrasah yang mengalami kerusakan.

Selain itu, pemerintah menyiapkan anggaran Rp3 triliun untuk pembangunan Sekolah Unggulan Garuda. Direncanakan akan ada sembilan lokasi tambahan pembangunan Sekolah Garuda di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

BOS Jangkau 53,6 Juta Siswa

Dukungan anggaran pendidikan juga mengalir melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada 2026, anggaran BOS mencapai Rp64,3 triliun dan ditujukan untuk 53,6 juta siswa.

Penggunaan dana BOS diatur melalui Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026. Salah satu ketentuannya mengatur batas penggunaan dana untuk honorarium guru, yakni maksimal 20 persen untuk sekolah negeri dan 40 persen untuk sekolah swasta.

Transfer Pendidikan ke Daerah Capai Rp264,62 Triliun

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah. Pada 2026, anggaran transfer ke daerah untuk pendidikan mencapai Rp264,62 triliun.

Dana tersebut disalurkan melalui sejumlah skema, antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, DAK Fisik, dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah ditentukan penggunaannya. Di dalamnya termasuk dukungan untuk Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), seperti BOS Reguler, BOS Kinerja, dan BOS Afirmasi.