“Perguruan tinggi bukan hanya pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga kekuatan kemanusiaan. Dalam situasi darurat seperti yang terjadi di Sumatra, kehadiran akademisi, peneliti, dan mahasiswa di lapangan menjadi wujud nyata bahwa ilmu, teknologi, dan inovasi harus bekerja untuk masyarakat. Kami memastikan seluruh sumber daya perguruan tinggi bergerak cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran,” ujar Brian dalam keterangan tertulis, Rabu, 3 Desember 2025.
Brian menegaskan peran perguruan tinggi sebagai garda ilmiah tanggap darurat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang berkoordinasi erat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Sosial (Kemensos). Perguruan Tinggi Posko bertindak sebagai pusat komando lapangan, sedangkan Perguruan Tinggi Pendukung menyediakan tenaga ahli dan teknologi, dan pendampingan intervensi.
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan, Fauzan Adziman, menyampaikan keterlibatan perguruan tinggi menjadi bagian dari strategi pemulihan berdasarkan kerangka penanganan terpadu. Program tanggap darurat bencana ini akan difokuskan pada delapan pilar utama, yaitu distribusi logistik, layanan kesehatan dan gizi, pendampingan psikososial, rehabilitasi sanitasi dan penyediaan air bersih, pendidikan darurat, pemulihan ekonomi, dukungan administrasi publik, serta mitigasi dan edukasi kebencanaan.
"Pilar ini dirancang untuk memastikan respons yang tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan,” papar Fauzan.
Baca Juga :
Ada Dana Rp30 Miliar, Kemendiktisaintek Minta Kampus Bikin Proposal Riset Bantuan Banjir Sumatra
Hasil asesmen lapangan mengidentifikasi sejumlah kebutuhan kritis yang masih belum terpenuhi, antara lain akses jalan yang terputus, jaringan komunikasi yang lumpuh, keterbatasan BBM, serta hambatan distribusi logistik yang mengharuskan penggunaan jalur alternatif. Pemetaan geografis, kapasitas perguruan tinggi posko, dan kebutuhan masyarakat menjadi dasar untuk memastikan intervensi yang tepat sasaran.
Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama, tanggap darurat hingga 31 Desember 2025, berfokus pada dukungan logistik, layanan kesehatan, penyediaan air bersih, sanitasi, pendidikan darurat, serta pemulihan awal. Tahap kedua, pemulihan pada 2026, mencakup kegiatan rehabilitasi, pemulihan ekonomi, dan program inovasi berbasis teknologi.
Setiap perguruan tinggi dapat mengajukan hingga lima proposal dengan plafon Rp500 juta. Anggaran bersifat fleksibel hingga 85 persen untuk mengakomodasi kebutuhan lapangan. Delapan bidang intervensi ditetapkan, mulai dari logistik hingga mitigasi dan edukasi kebencanaan.
Selain itu, perguruan tinggi akan membangun Posko yang menjangkau hingga wilayah terdampak termasuk daerah terpencil di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Intervensi yang disiapkan meliputi teknologi filtrasi air, desalinasi, dan sanitasi portabel.
Namun kebutuhan dasar seperti tenda, dapur umum, Mandi Cuci Kakus (MCK), obat-obatan, air bersih, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan internet darurat yang masih memerlukan percepatan.
Kemdiktisaintek juga melakukan langkah percepatan berupa Rapid Assessment berbasis Google Form, Bimbingan Teknis penyusunan proposal (1 Desember 2025), Penyempurnaan KAK dan format proposal, penyaluran logistik awal termasuk teknologi air bersih portabel, Sistem pelaporan berbasis bukti visual, Skema bantuan khusus bagi mahasiswa terdampak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
