Jakarta: Pemerintah mengkaji sejumlah skema untuk merealisasikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN). Kajian mencakup perhitungan pendapatan uang kuliah tunggal (UKT), jalur mandiri, hingga kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Tadi beberapa hitungan sudah kita lakukan. Beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa pendapatan pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya. Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pascasarjana mensubsidi program sarjana,” kata Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Rabu, 23 September 2026.
Brian menyebut analisis tersebut diperlukan untuk mengetahui kebutuhan anggaran yang harus disiapkan apabila biaya kuliah mahasiswa program sarjana di perguruan tinggi negeri dibebaskan.
Hasil perhitungan awal selanjutnya akan diselaraskan dengan berbagai opsi kebijakan dan kemampuan fiskal negara. Pemerintah ingin memastikan rencana kuliah gratis tidak mengganggu keberlangsungan operasional perguruan tinggi maupun kualitas layanan pendidikan.
“Itu kita lakukan. Selanjutnya, angka-angka yang tadi sudah kita hasilkan tentu juga akan kita diskusikan dengan opsi-opsi yang ada, kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita,” jelas dia.
Dia mengungkapkan Presiden Prabowo menginginkan program tersebut dapat dilaksanakan secepat mungkin. Namun, penerapannya tetap membutuhkan tahapan agar kebijakan yang diambil memiliki dasar perhitungan yang matang.
Kepala Negara juga menginstruksikan pembentukan tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Tim tersebut akan memperdalam perhitungan kebutuhan anggaran sekaligus menyusun tahapan pelaksanaan program.
“Tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi. Dibentuk tim khusus yang dipimpin Pak Menko PMK untuk mem-breakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Menteri Sesneg, Pak Menteri Agama, dan lainnya, termasuk Menteri Keuangan,” ungkap Brian.
Keterlibatan lintas kementerian dinilai penting karena rencana pembebasan biaya kuliah berkaitan dengan tata kelola pendidikan tinggi, pembiayaan negara, serta keberadaan perguruan tinggi di bawah kementerian lain.
Pemerintah menargetkan kajian lanjutan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dua pekan hingga satu bulan. Hasilnya akan digunakan untuk merumuskan skema pembiayaan dan tahapan penerapan yang lebih realistis.
“Harapannya, dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan, kita akan mendapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional dan tahapan-tahapan yang lebih baik,” tutur dia.
Setelah kajian selesai, tim lintas kementerian akan kembali menyampaikan hasilnya kepada Presiden. Laporan tersebut diharapkan menjadi dasar penetapan langkah pemerintah dalam menjalankan program kuliah gratis di perguruan tinggi negeri.
“Sehingga nantinya kita akan melaporkan kembali kepada Bapak Presiden, dipimpin oleh Pak Menko, untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah dan tahapan-tahapannya, sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan,” tutur dia.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
