Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat? Ini Pengertian, Dasar Hukum, dan Mekanismenya

Jakarta: Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Melalui hak ini, DPR dapat menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, hingga dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Hak Menyatakan Pendapat (HMP) menjadi salah satu instrumen konstitusional DPR dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Penggunaannya tidak bisa dilakukan sembarangan karena harus mengikuti persyaratan dan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan informasi resmi DPR RI, Hak Menyatakan Pendapat merupakan satu dari tiga hak kelembagaan DPR. Dua hak lainnya adalah hak interpelasi dan hak angket. Berikut penjelasan resminya yang dilansir dari laman resmi DPR RI dan JDIH BPK.

Pengertian Hak Menyatakan Pendapat

Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas tiga hal. Pertama, kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa yang terjadi di dalam negeri maupun dunia internasional.

Kedua, tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Ketiga, dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagaimana telah mengalami perubahan.

Dengan demikian, Hak Menyatakan Pendapat bukan sekadar penyampaian kritik atau ketidaksetujuan anggota dewan terhadap pemerintah. Hak ini merupakan mekanisme resmi kelembagaan DPR yang memiliki persyaratan dan prosedur khusus.

Dasar Hukum Hak Menyatakan Pendapat

Hak Menyatakan Pendapat memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut mengatur dalam melaksanakan fungsinya, DPR mempunyai tiga hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam UU MD3, khususnya Pasal 79 serta Pasal 210 sampai dengan Pasal 216 yang mengatur mekanisme pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat. Sementara itu, ketentuan mengenai perubahan UU MD3 juga tercantum dalam sejumlah undang-undang perubahan, termasuk UU Nomor 2 Tahun 2018 dan UU Nomor 13 Tahun 2019.
 

Syarat Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat

Tidak semua anggota DPR dapat mengajukan Hak Menyatakan Pendapat secara perseorangan. Berdasarkan Pasal 210 UU MD3, usulan tersebut harus diajukan oleh paling sedikit 25 anggota DPR.

Pengajuan juga harus disertai dokumen yang memuat materi dan alasan pengajuan. Dokumen tersebut dapat berupa:

1. Materi mengenai kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa yang menjadi dasar pengajuan pendapat.
2. Materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket.
3. Materi dan bukti yang sah terkait dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden atau dugaan tidak lagi terpenuhinya persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Usulan tersebut selanjutnya harus mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR. Rapat harus dihadiri paling sedikit dua pertiga dari jumlah anggota DPR dan keputusan disetujui paling sedikit dua pertiga dari anggota DPR yang hadir.

Mekanisme Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat

Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat memiliki sejumlah tahapan yang harus dilalui sesuai ketentuan UU MD3, meliputi:

1. Usulan disampaikan oleh sedikitnya 25 anggota DPR kepada pimpinan DPR dengan menyertakan dokumen pendukung.
2. Pimpinan DPR mengumumkan usulan tersebut dalam rapat paripurna dan membagikannya kepada seluruh anggota DPR. Badan Musyawarah kemudian membahas dan menjadwalkan rapat paripurna untuk membahas usulan tersebut.
3. Rapat paripurna memutuskan menerima atau menolak usulan Hak Menyatakan Pendapat. Apabila diterima, DPR membentuk panitia khusus (Pansus) yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR.
4. Pansus melaksanakan tugas dan menyampaikan laporan hasil pembahasannya kepada rapat paripurna paling lama 60 hari sejak dibentuk.
5. Rapat paripurna mengambil keputusan terhadap laporan Pansus. Hasilnya dapat menjadi dasar bagi DPR untuk menyampaikan pendapat kepada pemerintah atau menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai mekanisme konstitusi.

Hak Menyatakan Pendapat menjadi salah satu instrumen penting bagi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Melalui mekanisme yang diatur dalam UU MD3, hak ini memungkinkan DPR menyampaikan sikap kelembagaan terhadap berbagai kebijakan maupun persoalan ketatanegaraan. 

Pemahaman mengenai pengertian, dasar hukum, dan mekanismenya penting agar masyarakat mengetahui bagaimana fungsi pengawasan DPR dijalankan dalam sistem demokrasi Indonesia.
(Adinda Kinanthi)