Jakarta: Nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik setelah menyerahkan pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026.
Melansir laporanBreaking News Metro TV, Gibran tiba sekitar pukul 11.17 WIB. Ia langsung memasuki Gedung Nusantara III dan menuju ruang pimpinan MPR. Gibran tidak memberikan pernyataan kepada awak media saat memasuki gedung. Ia langsung menuju lift untuk naik ke lantai tempat pimpinan MPR berada.
Sebelum menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia, Gibran lebih dahulu dikenal sebagai pengusaha dan Wali Kota Surakarta. Perjalanan politiknya terbilang singkat sebelum akhirnya maju dalam Pemilihan Presiden 2024.
Lantas, bagaimana rekam jejak karier politik Gibran Rakabuming Raka hingga muncul kabar dirinya ingin mundur sebagai wakil presiden?
Awal Karier Politik Gibran Rakabuming
Gibran mulai terjun ke dunia politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surakarta 2020. Sebelumnya, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut lebih dikenal sebagai pengusaha di bidang kuliner.
Pada 2019, nama Gibran mulai muncul dalam sejumlah survei sebagai kandidat potensial Wali Kota Surakarta. Ia kemudian mendaftarkan diri sebagai kader PDI Perjuangan dan menyatakan kesiapannya untuk maju dalam kontestasi politik di kota tersebut.
Pada Juli 2020, PDI Perjuangan memberikan rekomendasi kepada Gibran untuk maju sebagai calon Wali Kota Surakarta berpasangan dengan Teguh Prakosa.
Pasangan Gibran-Teguh kemudian mengikuti Pilkada Surakarta pada 9 Desember 2020. Keduanya berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan 225.451 suara atau sekitar 86,53 persen.
Gibran dan Teguh resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta pada 26 Februari 2021 untuk periode 2021–2024.
Baca Juga :
Gibran Dikabarkan Mundur dari Jabatan Wakil Presiden
Maju sebagai Cawapres Prabowo pada Pilpres 2024
Nama Gibran semakin menjadi sorotan ketika muncul sebagai kandidat pendamping Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024.
Saat itu, Gibran masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta dan berusia 36 tahun. Usianya belum memenuhi ketentuan minimal 40 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
Peluang pencalonannya kemudian terbuka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 16 Oktober 2023. Putusan tersebut memberikan pengecualian batas usia minimal bagi seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah.
Pada 22 Oktober 2023, Gibran resmi diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju.
Pasangan Prabowo-Gibran kemudian memenangkan Pilpres 2024 dengan perolehan 58,59 persen suara nasional berdasarkan hasil resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Gibran selanjutnya mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Surakarta pada Juli 2024 setelah terpilih sebagai wakil presiden. Ia bersama Prabowo resmi dilantik pada 20 Oktober 2024.
Saat dilantik dalam usia 37 tahun, Gibran tercatat sebagai wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia.
Polemik Pendidikan hingga Wacana Pemakzulan
Perjalanan Gibran sebagai wakil presiden tidak terlepas dari polemik mengenai riwayat pendidikan dan dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.
Persoalan tersebut kembali menjadi perhatian setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung pada Oktober 2026.
Dalam putusan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Namun, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden.
Sementara itu, Mahkamah Agung melalui perkara Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Putusan tersebut menyatakan surat keterangan yang menjadi objek gugatan tidak sah dan batal.
Perkembangan ini kemudian memicu dorongan sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme parlemen, termasuk wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Gibran Sampaikan Niat Mundur sebagai Wakil Presiden
Di tengah menguatnya polemik tersebut, Gibran bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Selasa, 10 November 2026.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas dinamika yang berkembang setelah muncul keputusan dari MK dan MA.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Prasetyo juga menjelaskan bahwa Prabowo memberikan sejumlah masukan kepada Gibran.
Meski demikian, niat mengundurkan diri tersebut belum berarti Gibran telah resmi berhenti dari jabatannya. Proses pengunduran diri dan pemberhentian melalui pemakzulan merupakan dua mekanisme ketatanegaraan yang berbeda.
Dengan demikian, perjalanan politik Gibran yang dimulai dari Pilkada Surakarta 2020 hingga menjadi Wakil Presiden pada 2024 kini memasuki babak baru. Perkembangan selanjutnya masih menunggu proses dan keputusan resmi sesuai ketentuan konstitusi.
(Ellen Octovia Suherman)
Jakarta: Nama
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik setelah menyerahkan pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026.
Melansir laporanBreaking News Metro TV, Gibran tiba sekitar pukul 11.17 WIB. Ia langsung memasuki Gedung Nusantara III dan menuju ruang pimpinan MPR. Gibran tidak memberikan pernyataan kepada awak media saat memasuki gedung. Ia langsung menuju lift untuk naik ke lantai tempat pimpinan MPR berada.
Sebelum menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia, Gibran lebih dahulu dikenal sebagai pengusaha dan Wali Kota Surakarta. Perjalanan politiknya terbilang singkat sebelum akhirnya maju dalam Pemilihan Presiden 2024.
Lantas, bagaimana rekam jejak karier politik Gibran Rakabuming Raka hingga muncul kabar dirinya ingin mundur sebagai wakil presiden?
Awal Karier Politik Gibran Rakabuming
Gibran mulai terjun ke dunia politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surakarta 2020. Sebelumnya, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut lebih dikenal sebagai pengusaha di bidang kuliner.
Pada 2019, nama Gibran mulai muncul dalam sejumlah survei sebagai kandidat potensial Wali Kota Surakarta. Ia kemudian mendaftarkan diri sebagai kader PDI Perjuangan dan menyatakan kesiapannya untuk maju dalam kontestasi politik di kota tersebut.
Pada Juli 2020, PDI Perjuangan memberikan rekomendasi kepada Gibran untuk maju sebagai calon Wali Kota Surakarta berpasangan dengan Teguh Prakosa.
Pasangan Gibran-Teguh kemudian mengikuti Pilkada Surakarta pada 9 Desember 2020. Keduanya berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan 225.451 suara atau sekitar 86,53 persen.
Gibran dan Teguh resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta pada 26 Februari 2021 untuk periode 2021–2024.
Maju sebagai Cawapres Prabowo pada Pilpres 2024
Nama Gibran semakin menjadi sorotan ketika muncul sebagai kandidat pendamping Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024.
Saat itu, Gibran masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta dan berusia 36 tahun. Usianya belum memenuhi ketentuan minimal 40 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
Peluang pencalonannya kemudian terbuka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 16 Oktober 2023. Putusan tersebut memberikan pengecualian batas usia minimal bagi seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah.
Pada 22 Oktober 2023, Gibran resmi diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju.
Pasangan Prabowo-Gibran kemudian memenangkan Pilpres 2024 dengan perolehan 58,59 persen suara nasional berdasarkan hasil resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Gibran selanjutnya mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Surakarta pada Juli 2024 setelah terpilih sebagai wakil presiden. Ia bersama Prabowo resmi dilantik pada 20 Oktober 2024.
Saat dilantik dalam usia 37 tahun, Gibran tercatat sebagai wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia.
Polemik Pendidikan hingga Wacana Pemakzulan
Perjalanan Gibran sebagai wakil presiden tidak terlepas dari polemik mengenai riwayat pendidikan dan dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.
Persoalan tersebut kembali menjadi perhatian setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung pada Oktober 2026.
Dalam putusan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Namun, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden.
Sementara itu, Mahkamah Agung melalui perkara Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Putusan tersebut menyatakan surat keterangan yang menjadi objek gugatan tidak sah dan batal.
Perkembangan ini kemudian memicu dorongan sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme parlemen, termasuk wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Gibran Sampaikan Niat Mundur sebagai Wakil Presiden
Di tengah menguatnya polemik tersebut, Gibran bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Selasa, 10 November 2026.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas dinamika yang berkembang setelah muncul keputusan dari MK dan MA.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Prasetyo juga menjelaskan bahwa Prabowo memberikan sejumlah masukan kepada Gibran.
Meski demikian, niat mengundurkan diri tersebut belum berarti Gibran telah resmi berhenti dari jabatannya. Proses pengunduran diri dan pemberhentian melalui pemakzulan merupakan dua mekanisme ketatanegaraan yang berbeda.
Dengan demikian, perjalanan politik Gibran yang dimulai dari Pilkada Surakarta 2020 hingga menjadi Wakil Presiden pada 2024 kini memasuki babak baru. Perkembangan selanjutnya masih menunggu proses dan keputusan resmi sesuai ketentuan konstitusi.
(Ellen Octovia Suherman)
(RUL)
