Jakarta: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya. Informasi tersebut disampaikan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang mengaku telah mengetahui keputusan tersebut.
"Mas Gibran sudah mengundurkan diri," kata Budi Arie kepada Metrotvnews.com, Rabu, 11 November 2026.
Meski demikian, Budi Arie belum memerinci kapan surat pengunduran diri itu diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia juga belum memastikan apakah Gibran telah menemui Prabowo untuk menyampaikan keputusan tersebut secara langsung.
Kabar pengunduran diri Gibran muncul di tengah polemik mengenai persyaratan administrasi pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024. Persoalan tersebut kembali mencuat setelah adanya sejumlah putusan lembaga peradilan terkait dokumen pendidikannya.
Dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan nomor registrasi 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah pendidikan setingkat SMA atau sederajat untuk memenuhi persyaratan pencalonan wakil presiden.
Di sisi lain, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran. Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tersebut berkaitan dengan dokumen persyaratan administrasi pencalonannya pada Pemilu 2024.
Sebelumnya, pencalonan Gibran sebagai pendamping Prabowo Subianto juga menuai kontroversi. Perdebatan terutama berkaitan dengan putusan MK mengenai perubahan persyaratan batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Tekanan politik terhadap posisi Gibran semakin menguat setelah sejumlah anggota DPR mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Usulan tersebut disebut telah mendapat dukungan dari seluruh delapan fraksi di parlemen.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut sebanyak 120 anggota DPR telah mengusulkan penggunaan hak tersebut. Jumlah itu berasal dari delapan fraksi yang ada di DPR.
"Total anggota mengusulkan HMP sebanyak 120 dari delapan fraksi menyatakan HMP," kata Saan melalui kanal YouTube TV Parlemen, Rabu, 11 November 2026.
Berdasarkan perinciannya, Fraksi PDIP menyumbang 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Demokrat 18 anggota.
Dengan demikian, polemik mengenai posisi Gibran sebagai wakil presiden kini berkembang dari persoalan administrasi pencalonan menjadi persoalan politik di parlemen.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
