Jakarta: Istilah dimakzulkan kembali menjadi perbincangan publik setelah muncul desakan agar Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, mengundurkan diri dari jabatannya. Polemik ini mencuat seiring persoalan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden.
Dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA. Meski demikian, MK menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut karena persoalan kedudukan hukum para pemohon.
Polemik kemudian berkembang ke ranah politik. Dalam keterangan resmi DPR pada Selasa, 10 November 2026, Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai sejumlah anggota dewan yang mengumpulkan tanda tangan untuk mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Usulan tersebut akan ditindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang dengan tetap mengikuti mekanisme konstitusi.
Perkembangan ini membuat istilah pemakzulan semakin banyak dibicarakan. Namun, apa sebenarnya arti dimakzulkan? Apakah istilah tersebut sama dengan mengundurkan diri atau diberhentikan begitu saja oleh pihak tertentu?
Secara sederhana, dimakzulkan berarti diberhentikan dari jabatan melalui prosedur yang diatur dalam konstitusi atau hukum negara. Istilah ini umumnya digunakan dalam konteks pemberhentian pejabat tinggi negara, khususnya Presiden dan Wakil Presiden. Dalam istilah politik dan ketatanegaraan, proses tersebut dikenal sebagai impeachment.
Di Indonesia, pemakzulan tidak bisa dilakukan hanya karena desakan publik, kritik masyarakat, atau perbedaan pandangan politik. Ada alasan hukum dan tahapan konstitusional yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Ketentuan mengenai pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden tercantum dalam Pasal 7A UUD 1945. Berdasarkan aturan tersebut, Presiden maupun Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Pemberhentian juga dapat dilakukan apabila keduanya terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.
Dengan demikian, kehilangan dukungan politik atau munculnya desakan masyarakat tidak serta-merta menjadi alasan untuk memakzulkan seorang pejabat. Harus ada dasar konstitusional yang dapat dibuktikan melalui mekanisme hukum.
Baca Juga :
Gibran Sampaikan Niat Mundur sebagai Wapres kepada Prabowo
Bagaimana Proses Pemakzulan di Indonesia?
Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diputuskan secara sepihak oleh DPR. Pasal 7B UUD 1945 mengatur serangkaian tahapan yang melibatkan tiga lembaga negara, yaitu DPR, MK, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Prosesnya dimulai ketika DPR menyampaikan pendapat bahwa Presiden atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 7A UUD 1945. Pendapat tersebut tidak bisa langsung menjadi keputusan pemberhentian, melainkan harus terlebih dahulu diperiksa oleh MK.
Apabila MK memutuskan bahwa dugaan pelanggaran tersebut terbukti, DPR dapat meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR. Selanjutnya, MPR menggelar sidang untuk mengambil keputusan melalui mekanisme pemungutan suara dengan memenuhi ketentuan kuorum dan persetujuan anggota sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Artinya, setiap lembaga memiliki kewenangan yang berbeda. DPR berperan menyampaikan pendapat dan mengusulkan pemberhentian, MK memeriksa serta memutus dugaan pelanggaran, sedangkan MPR menjadi lembaga yang mengambil keputusan akhir mengenai pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden.
Baca Juga :
Gibran Bertemu Prabowo, Minta Kesempatan Buktikan Keabsahan Ijazah Lewat PTUN
Perbedaan Dimakzulkan dan Mengundurkan Diri
Di tengah polemik mengenai posisi Gibran, istilah mengundurkan diri dan dimakzulkan kerap digunakan secara berdampingan. Padahal, keduanya memiliki arti dan mekanisme yang berbeda. Polemik ini semakin menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Prabowo.
Meski sama-sama berkaitan dengan pelepasan jabatan, mengundurkan diri dan dimakzulkan bukanlah hal yang sama. Mengundurkan diri merupakan keputusan pribadi seseorang untuk melepaskan jabatan yang sedang diemban. Sementara itu, dimakzulkan berarti seseorang diberhentikan melalui proses konstitusional berdasarkan alasan yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.
Dengan demikian, niat Gibran untuk mengundurkan diri tidak serta-merta berkaitan dengan proses pemakzulan. Begitu pula dengan pengumpulan tanda tangan sejumlah anggota DPR untuk mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Langkah tersebut belum berarti Gibran telah dimakzulkan.
Pasalnya, pemakzulan masih harus melewati sejumlah tahapan konstitusional, mulai dari penyampaian pendapat DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), hingga pengambilan keputusan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Artinya, pemakzulan bukan sekadar persoalan desakan politik, melainkan proses hukum dan ketatanegaraan yang memiliki mekanisme serta persyaratan tersendiri. (Wisa Irena Br Sitepu)
Jakarta: Istilah dimakzulkan kembali menjadi perbincangan publik setelah muncul desakan agar Wakil Presiden,
Gibran Rakabuming Raka, mengundurkan diri dari jabatannya. Polemik ini mencuat seiring persoalan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden.
Dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA. Meski demikian, MK menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut karena persoalan kedudukan hukum para pemohon.
Polemik kemudian berkembang ke ranah politik. Dalam keterangan resmi DPR pada Selasa, 10 November 2026, Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai sejumlah anggota dewan yang mengumpulkan tanda tangan untuk mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Usulan tersebut akan ditindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang dengan tetap mengikuti mekanisme konstitusi.
Perkembangan ini membuat istilah pemakzulan semakin banyak dibicarakan. Namun, apa sebenarnya arti dimakzulkan? Apakah istilah tersebut sama dengan mengundurkan diri atau diberhentikan begitu saja oleh pihak tertentu?
Secara sederhana, dimakzulkan berarti diberhentikan dari jabatan melalui prosedur yang diatur dalam konstitusi atau hukum negara. Istilah ini umumnya digunakan dalam konteks pemberhentian pejabat tinggi negara, khususnya Presiden dan Wakil Presiden. Dalam istilah politik dan ketatanegaraan, proses tersebut dikenal sebagai impeachment.
Di Indonesia, pemakzulan tidak bisa dilakukan hanya karena desakan publik, kritik masyarakat, atau perbedaan pandangan politik. Ada alasan hukum dan tahapan konstitusional yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Ketentuan mengenai pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden tercantum dalam Pasal 7A UUD 1945. Berdasarkan aturan tersebut, Presiden maupun Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Pemberhentian juga dapat dilakukan apabila keduanya terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.
Dengan demikian, kehilangan dukungan politik atau munculnya desakan masyarakat tidak serta-merta menjadi alasan untuk memakzulkan seorang pejabat. Harus ada dasar konstitusional yang dapat dibuktikan melalui mekanisme hukum.
Bagaimana Proses Pemakzulan di Indonesia?
Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diputuskan secara sepihak oleh DPR. Pasal 7B UUD 1945 mengatur serangkaian tahapan yang melibatkan tiga lembaga negara, yaitu DPR, MK, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Prosesnya dimulai ketika DPR menyampaikan pendapat bahwa Presiden atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 7A UUD 1945. Pendapat tersebut tidak bisa langsung menjadi keputusan pemberhentian, melainkan harus terlebih dahulu diperiksa oleh MK.
Apabila MK memutuskan bahwa dugaan pelanggaran tersebut terbukti, DPR dapat meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR. Selanjutnya, MPR menggelar sidang untuk mengambil keputusan melalui mekanisme pemungutan suara dengan memenuhi ketentuan kuorum dan persetujuan anggota sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Artinya, setiap lembaga memiliki kewenangan yang berbeda. DPR berperan menyampaikan pendapat dan mengusulkan pemberhentian, MK memeriksa serta memutus dugaan pelanggaran, sedangkan MPR menjadi lembaga yang mengambil keputusan akhir mengenai pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden.
Perbedaan Dimakzulkan dan Mengundurkan Diri
Di tengah polemik mengenai posisi Gibran, istilah mengundurkan diri dan dimakzulkan kerap digunakan secara berdampingan. Padahal, keduanya memiliki arti dan mekanisme yang berbeda. Polemik ini semakin menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Prabowo.
Meski sama-sama berkaitan dengan pelepasan jabatan, mengundurkan diri dan dimakzulkan bukanlah hal yang sama. Mengundurkan diri merupakan keputusan pribadi seseorang untuk melepaskan jabatan yang sedang diemban. Sementara itu, dimakzulkan berarti seseorang diberhentikan melalui proses konstitusional berdasarkan alasan yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.
Dengan demikian, niat Gibran untuk mengundurkan diri tidak serta-merta berkaitan dengan proses pemakzulan. Begitu pula dengan pengumpulan tanda tangan sejumlah anggota DPR untuk mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Langkah tersebut belum berarti Gibran telah dimakzulkan.
Pasalnya, pemakzulan masih harus melewati sejumlah tahapan konstitusional, mulai dari penyampaian pendapat DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), hingga pengambilan keputusan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Artinya, pemakzulan bukan sekadar persoalan desakan politik, melainkan proses hukum dan ketatanegaraan yang memiliki mekanisme serta persyaratan tersendiri.
(Wisa Irena Br Sitepu)
(ANN)
