Aturan KTP-el WNA Tak Terbit di Era Jokowi
Ilustrasi KTP. MI/Arya Manggala (Octavianus Dwi Sutrisno)
Jakarta: Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo- Ma'ruf Amin menegaskan aturan mengenai pemberian KTP elektronik kepada warga negara asing (WNA) bukan produk era pemerintahan Jokowi.
Anggota TKN Jokowi-Ma'ruf Firman Subagyo menjelaskan, pemberian KTP elektronik sebagai identitas penduduk Indonesia baik warga negara Indonesia atau WNA telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Saat ini pemerintah hanya menjalankan atau mengimplementasikan aturan yang berlaku saja.
"Pemerintah hanya melaksanakan Undang-undang tahun 2013 produk lama bukan produk Pak Jokowi," kata Firman dalam diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Jakarta, Sabtu, 2 Maret 2019.
Namun demikian, ia tidak menampik bahwa terdapat kekurangan dalam aturan mengenai KTP elektronik yang dipegang WNA. Tidak ada pembeda yang benar-benar jelas terhadap KTP elektronik yang dipegang WNA dan KTP elektronik yang dipegang WNI.
"Kesalahan undang-undang tidak ada perbedaan identitas WNA," ucap dia.
Baca: WNA Pemilik KTP-el Dipastikan Tak Nyoblos
Oleh karena itu sebagai masukan, Anggota DPR-RI Komisi II itu berpendapat, kedepannya harus ada pembeda yang jelas antara penerbitan KTP elektronik WNA dan WNI tersebut, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat.
"KTP elektronik sebaiknya dibedakan warna. Ini akan menyelesaikan masalah," sebut dia.
Sementara menyinggung mengenai pemilihan suara pada pemilu 2019 mendatang, Firman menegaskan, harus ada pengawasan yang ketat baik dari Bawaslu dan saksi-saksi dalam mengawasai persoalan KTP ini. WNA yang memegang KTP elekteronik tidak berhak nyoblos dalam pemilu.
"Bawaslu punya komponen yang dilapangan, Ada saksi indpenden ini ditingkatkan kualitasnya. Ini KTP yang boleh (nyoblos) dan tidak boleh," pungkas dia.
Baca: Ribuan KTP-el WNA Telah Terbit Sejak 2006
Seperti diketahui, meskipun WNA, seseorang berhak memiliki KTP elektronik dengan syarat yang cukup ketat. Kepemilikan KTP-el bagi warga asing diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 21.
Berikut isi Pasal 21:
(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK dan KTP.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
Anggota TKN Jokowi-Ma'ruf Firman Subagyo menjelaskan, pemberian KTP elektronik sebagai identitas penduduk Indonesia baik warga negara Indonesia atau WNA telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Saat ini pemerintah hanya menjalankan atau mengimplementasikan aturan yang berlaku saja.
"Pemerintah hanya melaksanakan Undang-undang tahun 2013 produk lama bukan produk Pak Jokowi," kata Firman dalam diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Jakarta, Sabtu, 2 Maret 2019.
Namun demikian, ia tidak menampik bahwa terdapat kekurangan dalam aturan mengenai KTP elektronik yang dipegang WNA. Tidak ada pembeda yang benar-benar jelas terhadap KTP elektronik yang dipegang WNA dan KTP elektronik yang dipegang WNI.
"Kesalahan undang-undang tidak ada perbedaan identitas WNA," ucap dia.
Baca: WNA Pemilik KTP-el Dipastikan Tak Nyoblos
Oleh karena itu sebagai masukan, Anggota DPR-RI Komisi II itu berpendapat, kedepannya harus ada pembeda yang jelas antara penerbitan KTP elektronik WNA dan WNI tersebut, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat.
"KTP elektronik sebaiknya dibedakan warna. Ini akan menyelesaikan masalah," sebut dia.
Sementara menyinggung mengenai pemilihan suara pada pemilu 2019 mendatang, Firman menegaskan, harus ada pengawasan yang ketat baik dari Bawaslu dan saksi-saksi dalam mengawasai persoalan KTP ini. WNA yang memegang KTP elekteronik tidak berhak nyoblos dalam pemilu.
"Bawaslu punya komponen yang dilapangan, Ada saksi indpenden ini ditingkatkan kualitasnya. Ini KTP yang boleh (nyoblos) dan tidak boleh," pungkas dia.
Baca: Ribuan KTP-el WNA Telah Terbit Sejak 2006
Seperti diketahui, meskipun WNA, seseorang berhak memiliki KTP elektronik dengan syarat yang cukup ketat. Kepemilikan KTP-el bagi warga asing diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 21.
Berikut isi Pasal 21:
(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK dan KTP.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
BERITA TERKAIT
