Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan warga negara asing (WNA) tidak akan diperbolehkan memberikan suara dalam pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada April 2019 mendatang meskipun memiliki KTP elektronik.
 
Sesditjen Dukcapil Kemendagri, I Gede Suratha, mengatakan pemberian identitas atau KTP elektronik merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. KTP elektronik tersebut diberikan supaya WNA tersebut memiliki identitas.
 
"Saya klarifikasi, penerbitan KTP elektronik bagi warga negara asing memang atas perintah Undang-undang," kata Gede saat diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Jakarta, Sabtu, 2 Maret 2019.
 
Gede menjelaskan, yang berhak memberikan suara pada pemilu mendatang adalah warga negara Indonesia (WNI). Sementara, WNA tidak memiliki hak memilih. Hal itu ditegaskannya, meski WNA tersebut membawa KTP elektronik ke Tempat Pemungutan Suara (TPU).
 
"KTP orang asing tidak bisa memberikan suara pada 17 April. Yang mendapatkan hak suara itu warga negara. Orang asing itu kan bukan warga negara," ujar dia.
 
Mengenai WNA yang memegang KTP elektronik dan terdaftar menjadi pemilih, Gede melanjutkan, dia telah berkomunikasi kepada KPU dan Bawaslu
 
"Terkait kasus ini, kita sudah komunikasi dengan KPU dan Bawaslu. Data-Data itu sudah kita rapikan semua," ucap dia.
 
Sebelumnya, KPU juga telah memastikan WNA yang memiliki KTP elektronik tak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. KPU berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan hal tersebut.
 
"KPU akan berkoordinasi dengan Dukcapil untuk memastikan warga asing yang mendapatkan KTP-el dari Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri) tidak masuk DPT," kata Komisioner KPU, Viryan Azis.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((LDS))