Jakarta: Berbagai isu tak sedap terus bermunculan menjelang Pilpres 2024. Salah satu isu yang saat ini muncul di kalangan publik, yakni politik identitas.

Politik identitas merupakan cara berpolitik yang didasarkan kesamaan identitas seperti ras, suku, agama dan budaya tertentu. Politik Identitas dipercaya mampu merebut jumlah suara tertentu. Di Indonesia, politik identitas dibagi menjadi dua kelompok yakni nasionalis dan agamis. Dengan pengelompokan tersebut, politik identitas bisa saja menjadi pemersatu yang memecah persatuan di Indonesia, pasalnya Indonesia sendiri memiliki identitas dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Penggunaan politik identitas dalam kontestasi pemilu maupun pilpres ini ditentang banyak pihak. Salah satunya, Pakar Komunikasi Benny Susetyo. Ia menjelaskan politik identitas menjadi masalah ketika dimanfaatkan untuk hal-hal buruk seperti menjatuhkan pesaing dalam pemilu. Fakta-fakta ini yang sering terjadi.

"Mengapa politik identitas sering dipakai? Karena kan gampang untuk mengacak-ngacak emosional seseorang sehingga orang sebenarnya melarikan diri tidak berani adu gagasan, tidak berani adu kemampuan. Bagaimana dia menjelaskan programnya yang paling gampang kan emosi dengan memojokkan keyakinannya, sukunya, etnisnya, agamanya, sehingga dalam pengertian itu orang memanipulasi," ujar Benny Susetyo dalam tayangan program Suara Reboan, 15 November 2023.

"Setiap orang kan punya identitas. Laki-laki, perempuan, itu kan identitas. Suku Jawa, Madura, identitas. Agama juga identitas. Itu enggak ada masalah selama tidak dipolarisasi dan tidak dijadikan kepentingan. Untuk apa? Untuk memojokkan dan juga untuk melecehkan martabat satu dengan yang lain," tambahnya.
 

Baca juga: Soal Potensi Kecurangan Pemilu, Ini Kata Pengamat dan Bawaslu

Pandangan serupa juga diungkapkan penulis buku Politik Identitas Eman Sulaeman. Ia berpendapat permasalahan politik identitas harus dilihat dari persepsi dan akar, atau asal mula tujuan pemanfaatannya.

"Akar sejarah politik identitas tidak terjadi dengan sendirinya. Pasti ada rentetan peristiwa-peristiwa di belakangnya, bahkan bacaan saya itu jauh. Sudah terjadi sejak abad 16. Ketika itu, orang Afro-Amerika mencoba memperjuangkan hak politiknya karena merasa tertindas sebagai orang kulit hitam. Kemudian, ada spirit untuk bangkit bahwa orang kulit hitam juga punya hak untuk mendapatkan hak politik di negaranya, dan itu berkembang," kata Eman.

"Kalau kemudian politik identitas didudukkan pada posisi awalnya, menurut saya, itu tidak akan menjadi soal karena setiap orang pasti tidak akan lepas dari identitasnya. Setiap kita pasti punya identitas mulai dari gender, suku, ras, agama, bahkan profesi sekalipun. Makin ke sini makin lebih lebar lagi identitasnya. Ada komunitas dan seterusnya. Itu tidak akan terlepas. Setiap orang pasti punya preferensi itu," ucapnya menambahkan.

Eman menekankan pemanfaatan politik identitas harus dilakukan dengan cara yang beradab. Ada tiga catatan penting yang harus dilihat dan dipahami ketika melihat politik identitas, terutama oleh masyarakat.

"Pertama, orang harus paham dulu bahwa keberagaman adalah sebuah realitas yang tidak bisa dipungkiri. Lalu ada wise, kebijaksanaan. Memandang keragaman. Jadi ketika kemudian melihat ada satu pandangan politik yang berbeda, itu biasa saja. Harus dibarengi dengan prestasi. Jangan hanya semata-mata modal identitasnya pilih calon ini sebagai orang latar belakang suku. Sedangkan, dia tidak ada prestasi yang bisa dilihat oleh orang," katanya.

Capres Anies Utamakan Persatuan Kesatuan

Sementara itu, isu-isu tak sedap mengenai politik identitas sedang melanda calon presiden Anies Baswedan. Bahkan, isu tersebut selalu menerpa Anies sejak Pilkada DKI Jakarta pada 2017.

Namun, isu akan permainan politik identitas Anies terbantahkan. Terutama selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Kekhawatiran masyarakat terkait ketidaksetaraan terhadap kelompok agama pun dibantah Anies selama masa kerjanya.

"Dalam kasus 2017, kan latar belakang agama yang membedakan sehingga waktu itu lekat sekali dengan semua yang disematkan saat ini. Pada 2012, ketika Pilkada DKI kan juga sudah memiliki background berbeda. Sebenarnya polarisasi mulai muncul dari situ. Kenapa itu muncul kuat sekali pada 2016? Karena ada salah satu peristiwa yang kita sama-sama ingat, sehingga itu menguat. Tapi, lagi-lagi ketika kita berbicara ini, berbicara tentang pembuktian. Jadi selama lima tahun kan Pak Anies waktu menjabat menjadi Gubernur, sudah menjaga Jakarta menjadi rumah dan ramah bagi semua sehingga enggak ada lagi kasus yang seperti itu muncul. Apalagi konflik horizontal," kata Juru Bicara Anies Baswedan Billy Nerotumilena.
 

Baca juga: Kaukus Aktivis 89 Ungkap Potensi Kecurangan dalam Pemilu

Selama menjabat Gubernur DKI, Anies membuat program dana Bantuan Operasi Tempat Ibadah (BOTI). Dana tersebut disalurkan untuk pembangunan tempat ibadah bagi semua agama dan pengurus-pengurus tempat ibadah tersebut.

Sebanyak 80 persen dari total tempat ibadah semua agama di Jakarta secara rutin menerima BOTI senilai Rp2 juta setiap bulannya. Mulai dari masjid dan musala (5.200), gereja (1.379), vihara (29), hingga pura, kuil, dan mandil (15). 

"Yang jadi catatan BOTI ini bukan hanya diberikan untuk bangunan rumah ibadahnya saja, tapi juga diberikan kepada para penjaga atau yang ada di rumah ibadah. Seperti di Islam marbotnya, juga pendeta, guru sekolah minggu," kata Billy.

Tak hanya itu, Anies juga membuka ruang publik bagi seluruh kelompok agama untuk merayakan hari raya masing-masing. Misalnya, hari besar Kristen, Natal dan Paskah.

"Bahkan kita juga bisa melihat dengan mudah sekali, waktu itu perayaan-perayaan hari besar keagamaan dirayakan di ruang-ruang publik, yang belum pernah ada sama sekali di DKI. Christmas Carol dan Paskah. Christmas Carol di jalan-jalan protokol. Paskah di Stadion JIS. Bahkan, ada di Taman Lapangan Banteng. Kemudian perayaan Cap Go Meh, perayaan Jakarta Imlekan, penampilan ogoh-ogoh menyambut hari raya Nyepi di stasiun MRT. Itu saya rasa menjadi pembuktian bahwa hal-hal yang selama ini diklaimkan, berangkat dari 2016 dan 2017, itu tidak pernah terjadi selama lima tahun hingga 2022 akhir kemarin," katanya.

Anda juga dapat berpartisipasi mendorong perubahan yang lebih baik melalui website https://reboan.id/
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ROS))