PKS Merasa Tak Wajib Menyumbang Dana untuk Prabowo-Sandi
Direktur Pencapresan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Alinuddin. Medcom.id/Nur Azizah
Jakarta: Direktur Pencapresan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Alinuddin menyebut tak ada kewajiban partai politik pengusung menyumbang dana untuk kampanye calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Suhud mengatakan, setiap partai memiliki kedaulatan internal dalam mengelola dana kampanye.
"Tidak ada kewajiban, jadi mereka kampanye dengan dananya masing-masing partai. Kemudian mensinergikan dengan kampanye presiden," kata Suhud saat dihubungi wartawan, Selasa, 1 Januari 2018.
Menurut Suhud, sedari awal parpol pendukung hanya memadukan kampanye legislatif dengan kampanye capres. Dengan model kampanye itu, maka pengeluaran dana kampanye parpol tak perlu dilaporkan ke Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Jadi soal pendanaan hitungannya itu di parpol masing-masing kalau terkait capres," ujar Suhud.
Baca: Sandi Sudah Keluarkan Rp39,5 Miliar untuk Kampanye
Suhud malah meminta BPN Prabowo-Sandi transparan soal sumbangan dana kampanye dari pihak ketiga. BPN Prabowo-Sandi semestinya mendistribusikan sumbangan dana kampanye dari pihak ketiga ke parpol pengusung untuk modal alat peraga kampanye (APK).
"Sebetulnya kalau dihitung secara nilai, sebenarnya sama saja. Artinya uang yang ada di partai itu digunakan kampanye partai, kemudian saat sama ia mengampanyekan capres cawapres. Jadi polanya seperti itu," jelas Suhud.
Baca: Partai Mitra Gerindra Tak Menyumbang Dana Kampanye Pilpres
BPN Prabowo-Sandi melaporkan hasil penerimaan dana kampanye selama September hingga Desember 2018, yang totalnya sebesar Rp54 miliar. Dari laporan tersebut, hanya Partai Gerindra yang turut menyumbang. Padahal, PKS, Demokrat, dan PAN juga tercatat sebagai parpol pengusung Prabowo-Sandi .
Partai Gerindra tercatat menyumbang dana sebesar Rp1,3 miliar, atau setara 2,6 persen dari total penerimaan dana kampanye. Sumbangan terbesar diberikan Sandiaga Uno yang nilainya mencapai Rp39,5 miliar atau 73,1 persen dari total sumbangan
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
"Tidak ada kewajiban, jadi mereka kampanye dengan dananya masing-masing partai. Kemudian mensinergikan dengan kampanye presiden," kata Suhud saat dihubungi wartawan, Selasa, 1 Januari 2018.
Menurut Suhud, sedari awal parpol pendukung hanya memadukan kampanye legislatif dengan kampanye capres. Dengan model kampanye itu, maka pengeluaran dana kampanye parpol tak perlu dilaporkan ke Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Jadi soal pendanaan hitungannya itu di parpol masing-masing kalau terkait capres," ujar Suhud.
Baca: Sandi Sudah Keluarkan Rp39,5 Miliar untuk Kampanye
Suhud malah meminta BPN Prabowo-Sandi transparan soal sumbangan dana kampanye dari pihak ketiga. BPN Prabowo-Sandi semestinya mendistribusikan sumbangan dana kampanye dari pihak ketiga ke parpol pengusung untuk modal alat peraga kampanye (APK).
"Sebetulnya kalau dihitung secara nilai, sebenarnya sama saja. Artinya uang yang ada di partai itu digunakan kampanye partai, kemudian saat sama ia mengampanyekan capres cawapres. Jadi polanya seperti itu," jelas Suhud.
Baca: Partai Mitra Gerindra Tak Menyumbang Dana Kampanye Pilpres
BPN Prabowo-Sandi melaporkan hasil penerimaan dana kampanye selama September hingga Desember 2018, yang totalnya sebesar Rp54 miliar. Dari laporan tersebut, hanya Partai Gerindra yang turut menyumbang. Padahal, PKS, Demokrat, dan PAN juga tercatat sebagai parpol pengusung Prabowo-Sandi .
Partai Gerindra tercatat menyumbang dana sebesar Rp1,3 miliar, atau setara 2,6 persen dari total penerimaan dana kampanye. Sumbangan terbesar diberikan Sandiaga Uno yang nilainya mencapai Rp39,5 miliar atau 73,1 persen dari total sumbangan
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
BERITA TERKAIT
