Ketua Bawaslu Abhan pimpin sidang pendahuluan laporan Oesman Sapta Odong (OSO) yang dicoret dari DCT DPD dengan didampingi komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
Ketua Bawaslu Abhan pimpin sidang pendahuluan laporan Oesman Sapta Odong (OSO) yang dicoret dari DCT DPD dengan didampingi komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

Bawaslu Lanjutkan Laporan OSO Soal KPU

Pemilu sengketa pilleg oesman sapta pemilu serentak 2019
Kautsar Widya Prabowo • 27 Desember 2018 17:41
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah memeriksa berkas laporan dari kuasa hukum Oesman Sapta Odong (OSO), terkait dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum. Laporan itu terkait nama OSO yang dicoret dari daftar calon tetap (DCT) DPD RI.
 
"Menetapkan, menyatakan laporan yang disampaikan pelapor (kuasa hukum OSO) diterima," ujar Ketua Bawaslu Abhan dalam sidang pendahuluan, di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Desember 2018.
 
Dengan keputusan tersebut, Bawaslu akan melanjutkan pada sidang selanjutnya, yaitu sidang pemeriksaan materi pokok.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami akan agendakan untuk pemeriksaan besok, Jumat pukul 14.00 WIB dengan agenda pembacaan pokok-pokok laporan dari pelapor," imbuhnya.
 
Baca juga: KPU: OSO Tetap Harus Mundur
 
Selain itu, Bawaslu juga akan menaggendakan sidang dengan mendengar keterangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pihak yang terlapor dari kuasa hukum OSO.
 
"Kalau KPU sudah siap kami minta menyampaikan tanggapan kalau tidak nanti sidang berikutnya," tuturnya.
 
Lebih lanjut, anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo memastikan berkas pelapor masih dalam waktu yang ditentukan. Dengan berpegang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.
 
"Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus laporan yang disampaikan oleh pelapor," jelas Ratna.
 
Sidang pendahuluan ini hanya dihadiri Ketua Bawaslu Abhan dan anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo. Sementara dari pihak pelapor yang hadir adalah Kuasa Hukum OSO, Herman Kadir, Dody S Abdul Qadir dan Gugum Ridho Putra.
 
Baca juga: KPU Hormati Laporan Hanura di Bareskrim
 
Laporan terkait pencoretan OSO dari DCT DPD RI pertama disampaikan anggota Kuasa Hukum OSO, Dodi S Abdul Qadir. Pelapor menilai surat KPU Nomor 1492 tanggal 8 Desember 2018, perihal permintaan pengunduran diri OSO sebagai pengurus partai bagi calon anggota DPD RI Pemilu tahun 2019, bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung (MA).
 
MA mengabulkan gugatan uji materi OSO terhadap Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 terkait syarat pencalonan anggota DPD dan Majelis Hakim PTUN juga mengelurkan putusan serupa dengan membatalkan surat keputusan (SK) KPU yang menganulir OSO sebagai calon anggota DPD lantaran menjadi pengurus partai.
 
Sementara itu, KPU berpegang pada putusan MK, bahwa anggota DPD dilarang merangkap jabatan sebagai anggota partai politik. Aturan ini dituangkan dalam putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018.
 
Baca juga: Pengurus Hanura Ancam KPU
 
KPU memberikan batas waktu OSO mengundurkan diri tak akan diperpanjang. Batas waktu OSO menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan partai pada tanggal 21 Desember 2018.
 
"Kalau perpanjangan waktu terus kapan selesainya," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 24 Desember 2018.
 
Lantaran tak memberikan surat pengunduran diri, OSO otomatis tidak masuk dalam DCT DPD untuk pemilu 2019. Pasalnya, mulai 24 Desember 2018, KPU akan mulai melakukan validasi terkait surat suara. "Yang bersangkutan (OSO) tidak masuk dalam DCT," tegas Wahyu.
 

 

(MBM)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi