KPU Hormati Laporan Hanura di Bareskrim
Ketua KPU Arief Budiman menghormati tindakan Partai Hanura yang melaporkan dirinya ke Mabes Polri. Foto: MI/Pius Erlangga.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghormati langkah Partai Hanura yang melaporkan Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Hasyim Asyari ke Bareskrim Mabes Polri. Arief dan Hasyim dilaporkan terkait tak masuknya Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD.
"Setiap kebijakan yang dibuat KPU, kami harus mampu mempertanggungjawabkannya. Jadi ya apapun risikonya ya harus bertanggung jawab," kata Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Desember 2018.
Arief menegaskan sikap KPU terhadap pencalonan OSO sudah jelas. OSO tak dimasukan ke dalam DCT anggota DPD lantaran dirinya tak memenuhi persyaratan mundur dari kepengurusan partai sebagaimana amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018.
Sementara kubu OSO menilai KPU telah melanggar hukum lantaran tak menjalankan putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN) yang meminta nama OSO dimasukan ke dalam DCT.
Meski begitu, Arief menegaskan KPU tak akan merubah keputusan meski kubu OSO melaporkan dirinya dan satu komisioner KPU ke Bareskrim Polri. "Sudah jelas, kebijakan kita apa, harus ditindaklanjuti bagaimana," tegasnya.
Senada, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan juga mengatakan KPU tak akan mengubah keputusan terkait OSO. Pencalonan OSO sudah diputuskan dalam rapat pleno secara bulat.
Baca juga: KPU Didesak Akomodasi OSO Sebagai Calon DPD
Lebih lanjut, Wahyu mengatakan hingga kini KPU belum menerima surat panggilan dari Bareskrim Mabes Polri. Namun dia menegaskan, KPU menghormati upaya hukum yang ditempuh OSO.
"Kita menghormati semua pihak yang mengambil langkah hukum karena itu hak semua warga negara untuk menempuh upaya hukum yang ada," tegasnya.
Sebelumnya, Partai Hanura melaporkan Arief dan Hasyim ke Bareskrim karena tidak memasukkan nama OSO ke DCT. Hanura menuding keduanya melakukan pelanggaran pidana.
"Melaporkan Saudara Hasyim Asy'ari dan Arief Budiman dari KPU terkait dengan keputusan PTUN yang tidak ditaati oleh keduanya. Oleh karena itu, kita melaporkan keduanya yang telah melakukan pelanggaran pidana," kata Ketua DPD Hanura DKI Jakarta Muhammad Sangaji di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Desember 2018.
Laporan ini teregistrasi di nomor laporan LP/B/1649/XII/2018/BARESKRIM. Keduanya dituding melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 316 KUHP juncto Pasal 106 KUHP, Pasal 107 KUHP, dan/atau Pasal 108 KUHP juncto Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((HUS))
"Setiap kebijakan yang dibuat KPU, kami harus mampu mempertanggungjawabkannya. Jadi ya apapun risikonya ya harus bertanggung jawab," kata Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Desember 2018.
Arief menegaskan sikap KPU terhadap pencalonan OSO sudah jelas. OSO tak dimasukan ke dalam DCT anggota DPD lantaran dirinya tak memenuhi persyaratan mundur dari kepengurusan partai sebagaimana amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018.
Sementara kubu OSO menilai KPU telah melanggar hukum lantaran tak menjalankan putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN) yang meminta nama OSO dimasukan ke dalam DCT.
Meski begitu, Arief menegaskan KPU tak akan merubah keputusan meski kubu OSO melaporkan dirinya dan satu komisioner KPU ke Bareskrim Polri. "Sudah jelas, kebijakan kita apa, harus ditindaklanjuti bagaimana," tegasnya.
Senada, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan juga mengatakan KPU tak akan mengubah keputusan terkait OSO. Pencalonan OSO sudah diputuskan dalam rapat pleno secara bulat.
Baca juga: KPU Didesak Akomodasi OSO Sebagai Calon DPD
Lebih lanjut, Wahyu mengatakan hingga kini KPU belum menerima surat panggilan dari Bareskrim Mabes Polri. Namun dia menegaskan, KPU menghormati upaya hukum yang ditempuh OSO.
"Kita menghormati semua pihak yang mengambil langkah hukum karena itu hak semua warga negara untuk menempuh upaya hukum yang ada," tegasnya.
Sebelumnya, Partai Hanura melaporkan Arief dan Hasyim ke Bareskrim karena tidak memasukkan nama OSO ke DCT. Hanura menuding keduanya melakukan pelanggaran pidana.
"Melaporkan Saudara Hasyim Asy'ari dan Arief Budiman dari KPU terkait dengan keputusan PTUN yang tidak ditaati oleh keduanya. Oleh karena itu, kita melaporkan keduanya yang telah melakukan pelanggaran pidana," kata Ketua DPD Hanura DKI Jakarta Muhammad Sangaji di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Desember 2018.
Laporan ini teregistrasi di nomor laporan LP/B/1649/XII/2018/BARESKRIM. Keduanya dituding melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 316 KUHP juncto Pasal 106 KUHP, Pasal 107 KUHP, dan/atau Pasal 108 KUHP juncto Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((HUS))
BERITA TERKAIT
