Tengku Zulkarnain Disarankan Hati-hati Berbicara
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding - MI/M Irfan.
Jakarta: Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Tengku Zulkarnain, diminta lebih hati-hati dalam menyampaikan informasi. Hal ini merespons tudingan Zulkarnain yang menyebut pemerintah melegalkan zina, tapi kemudian diralat.
"Untuk menyampaikan statement perlu lebih teliti, lebih kritis, lebih hati-hati. Agar tidak mudah menyebarkan hoaks," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, Rabu, 13 Maret 2019.
Karding mengatakan, dewasa ini segala informasi mudah sekali menyebar. Termasuk tudingan Zulkarnain yang menyebut pemerintah akan menyediakan kontrasepsi bagi pemuda dan remaja yang ingin melakukan hubungan seksual.
"Tentu itu tidak akan berdampak baik bagi masyarakat," ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Menurut Karding, kasus serupa Zulkarnain bukan kali pertama. Karding melihat banyak dakwah yang lebih menonjol politik praktisnya ketimbang sisi keagamaannya.
"Usul saya fokus saja dakwah itu akan menjadi maslahat untuk umat, umum, daripada main di politik tapi dampaknya tidak baik," tutur dia.
(Baca juga: Kubu Jokowi Pertimbangkan Perkarakan Jurkamnas Prabowo)
Jurkamnas Prabowo-Sandi Tengku Zulkarnain meralat isi ceramahnya terkait Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Zulkarnain sebelumnya menyebut RUU merupakan usulan pemerintah. Padahal, RUU itu jelas-jelas usulan DPR.
Bila RUU itu disahkan, Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menyebut pemerintah harus menyediakan kondom bagi remaja dan pemuda yang ingin berhubungan suami istri. Melalui akun twitternya @ustadtengkuzul, ia meminta maaf dan mencabut pernyataanya. Setelah mencermati isi RUU PKS, Wasekjen MUI otu mengaku tak menemukan adanya pasal penyediaan alat kontrasepsi oleh pemerintah untuk remaja dan pemuda yang ingin berhubungan seksual.
"Dengan ini saya mencabut isi ceramah saya tentang hal tersebut. Dan meminta maaf karena mendapat masukan yang salah," ucap Zulkarnain melalui akun twitternya, Selasa, 12 Maret 2019.
Dalam sebuah video, Zulkarnain juga menyalahkan pemerintah soal RUU P-KS. Ia menyebutkan pemerintah seolah melegalkan zina bila RUU ini disahkan.
"Pasalnya mengerikan ada satu pasal yang membuat saya menangis, pelajar dan mahasiswa dan pemuda belum menikah yang ingin melakukan hubungan seksual maka pemerintah mesti menyediakan alat kontrasepsi untuk mereka," sebut Zulkarnain dalam ceramahnya.
(Baca juga: Kubu Prabowo Bantah Ceramah Tengku Zulkarnain Sengaja Sudutkan Jokowi)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
"Untuk menyampaikan statement perlu lebih teliti, lebih kritis, lebih hati-hati. Agar tidak mudah menyebarkan hoaks," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, Rabu, 13 Maret 2019.
Karding mengatakan, dewasa ini segala informasi mudah sekali menyebar. Termasuk tudingan Zulkarnain yang menyebut pemerintah akan menyediakan kontrasepsi bagi pemuda dan remaja yang ingin melakukan hubungan seksual.
"Tentu itu tidak akan berdampak baik bagi masyarakat," ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Menurut Karding, kasus serupa Zulkarnain bukan kali pertama. Karding melihat banyak dakwah yang lebih menonjol politik praktisnya ketimbang sisi keagamaannya.
"Usul saya fokus saja dakwah itu akan menjadi maslahat untuk umat, umum, daripada main di politik tapi dampaknya tidak baik," tutur dia.
(Baca juga: Kubu Jokowi Pertimbangkan Perkarakan Jurkamnas Prabowo)
Jurkamnas Prabowo-Sandi Tengku Zulkarnain meralat isi ceramahnya terkait Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Zulkarnain sebelumnya menyebut RUU merupakan usulan pemerintah. Padahal, RUU itu jelas-jelas usulan DPR.
Bila RUU itu disahkan, Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menyebut pemerintah harus menyediakan kondom bagi remaja dan pemuda yang ingin berhubungan suami istri. Melalui akun twitternya @ustadtengkuzul, ia meminta maaf dan mencabut pernyataanya. Setelah mencermati isi RUU PKS, Wasekjen MUI otu mengaku tak menemukan adanya pasal penyediaan alat kontrasepsi oleh pemerintah untuk remaja dan pemuda yang ingin berhubungan seksual.
"Dengan ini saya mencabut isi ceramah saya tentang hal tersebut. Dan meminta maaf karena mendapat masukan yang salah," ucap Zulkarnain melalui akun twitternya, Selasa, 12 Maret 2019.
Dalam sebuah video, Zulkarnain juga menyalahkan pemerintah soal RUU P-KS. Ia menyebutkan pemerintah seolah melegalkan zina bila RUU ini disahkan.
"Pasalnya mengerikan ada satu pasal yang membuat saya menangis, pelajar dan mahasiswa dan pemuda belum menikah yang ingin melakukan hubungan seksual maka pemerintah mesti menyediakan alat kontrasepsi untuk mereka," sebut Zulkarnain dalam ceramahnya.
(Baca juga: Kubu Prabowo Bantah Ceramah Tengku Zulkarnain Sengaja Sudutkan Jokowi)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
