Kubu Jokowi Pertimbangkan Perkarakan Jurkamnas Prabowo
Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Ma'ruf, Usman Kansong. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri.
Jakarta: Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mempertimbangkan melaporkan Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Tengku Zulkarnain. Ini terkait tudingan Zulkarnain dalam ceramahnya yang menyebut pemerintahan Joko Widodo ingin melegalkan zina bila terpilih kembali.
"Kita pertimbangkan untuk mengangkat, mengajukan ini ke ranah hukum," kata Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Ma'ruf, Usman Kansong, di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Maret 2019.
Usman mengatakan, TKN saat ini sudah mengantongi sejumlah bukti untuk mendukung pelaporan. Misalnya, video ceramah diduga Zulkarnain saat membahas soal Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Ia menduga kasus Zulkarnain serupa kampanye hitam tiga ibu di Karawang, Jawa Barat.
"Pertimbangan (pelaporan) itu sudah kita bikin ,tapi nanti kita lihat setelah ada permohonan maaf itu," ujarnya.
Usman mengapresiasi permintaan maaf Zulkarnain soal tudingannya ke pemerintah. Namun, permintaan maaf dirasa belum cukup. Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu diminta kembali menjelaskan ke masyarakat kalau informasi yang dia sebarkan terkait RUU P-KS keliru besar. Sebab, kata Usman, ceramah Zulkarnain kadung dipercaya publik.
"Omongan Pak Zul (Zulkarnain) ini celakanya sudah menyebar ke bawah sehingga ada video yanf beredar di satu masjid dia ngomong kalau Pak Jokowi menang perzinahan akan dilegalkan," ujarnya.
Baca: Jurkamnas Prabowo Minta Maaf Sebut Pemerintah Legalkan Zina
Jurkamnas Prabowo-Sandi Tengku Zulkarnain meralat isi ceramahnya terkait Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Zulkarnain sebelumnya menyebut RUU merupakan usulan pemerintah.
Lewat RUU itu, kata Zulkarnain, pemerintah menyediakan kondom bagi remaja dan pemuda yang ingin berhubungan suami istri. Melalui akun twitternya @ustadtengkuzul, ia meminta maaf dan mencabut pernyataanya. Setelah mencermati isi RUU PKS, Wasekjen MUI itu mengaku tak menemukan adanya pasal penyediaan alat kontrasepsi oleh pemerintah untuk remaja dan pemuda yang ingin berhubungan seksual.
"Dengan ini saya mencabut isi ceramah saya tentang hal tersebut. Dan meminta maaf karena mendapat masukan yang salah," ucap Zulkarnain melalui akun twitternya, Selasa, 12 Maret 2019.
Dalam sebuah video, Zulkarnain juga menyalahkan pemerintah soal RUU P-KS. Ia menyebutkan pemerintah seolah melegalkan zina bila RUU ini disahkan.
"Pasalnya mengerikan ada satu pasal yang membuat saya menangis, pelajar dan mahasiswa dan pemuda belum menikah yang ingin melakukan hubungan seksual maka pemerintah mesti menyediakan alat kontrasepsi untuk mereka," sebut Zulkarnain dalam ceramahnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((FZN))
"Kita pertimbangkan untuk mengangkat, mengajukan ini ke ranah hukum," kata Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Ma'ruf, Usman Kansong, di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Maret 2019.
Usman mengatakan, TKN saat ini sudah mengantongi sejumlah bukti untuk mendukung pelaporan. Misalnya, video ceramah diduga Zulkarnain saat membahas soal Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Ia menduga kasus Zulkarnain serupa kampanye hitam tiga ibu di Karawang, Jawa Barat.
"Pertimbangan (pelaporan) itu sudah kita bikin ,tapi nanti kita lihat setelah ada permohonan maaf itu," ujarnya.
Usman mengapresiasi permintaan maaf Zulkarnain soal tudingannya ke pemerintah. Namun, permintaan maaf dirasa belum cukup. Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu diminta kembali menjelaskan ke masyarakat kalau informasi yang dia sebarkan terkait RUU P-KS keliru besar. Sebab, kata Usman, ceramah Zulkarnain kadung dipercaya publik.
"Omongan Pak Zul (Zulkarnain) ini celakanya sudah menyebar ke bawah sehingga ada video yanf beredar di satu masjid dia ngomong kalau Pak Jokowi menang perzinahan akan dilegalkan," ujarnya.
Baca: Jurkamnas Prabowo Minta Maaf Sebut Pemerintah Legalkan Zina
Jurkamnas Prabowo-Sandi Tengku Zulkarnain meralat isi ceramahnya terkait Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Zulkarnain sebelumnya menyebut RUU merupakan usulan pemerintah.
Lewat RUU itu, kata Zulkarnain, pemerintah menyediakan kondom bagi remaja dan pemuda yang ingin berhubungan suami istri. Melalui akun twitternya @ustadtengkuzul, ia meminta maaf dan mencabut pernyataanya. Setelah mencermati isi RUU PKS, Wasekjen MUI itu mengaku tak menemukan adanya pasal penyediaan alat kontrasepsi oleh pemerintah untuk remaja dan pemuda yang ingin berhubungan seksual.
"Dengan ini saya mencabut isi ceramah saya tentang hal tersebut. Dan meminta maaf karena mendapat masukan yang salah," ucap Zulkarnain melalui akun twitternya, Selasa, 12 Maret 2019.
Dalam sebuah video, Zulkarnain juga menyalahkan pemerintah soal RUU P-KS. Ia menyebutkan pemerintah seolah melegalkan zina bila RUU ini disahkan.
"Pasalnya mengerikan ada satu pasal yang membuat saya menangis, pelajar dan mahasiswa dan pemuda belum menikah yang ingin melakukan hubungan seksual maka pemerintah mesti menyediakan alat kontrasepsi untuk mereka," sebut Zulkarnain dalam ceramahnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((FZN))
BERITA TERKAIT
