ILUSTRASI: Pengunjukrasa berdemo di depan kantor KPU Sulsel, Makassar, Rabu (16/7/2014)/ANTARA FOTO/Yusran Uccang.
ILUSTRASI: Pengunjukrasa berdemo di depan kantor KPU Sulsel, Makassar, Rabu (16/7/2014)/ANTARA FOTO/Yusran Uccang. (Sobih AW Adnan)

Politik yang Mengancam

Oase kpu pilpres 2019
Sobih AW Adnan • 15 Januari 2019 20:42
Jakarta: Hanya kecurangan yang bisa mengalahkan kami. Sesungguhnya, kalam itu bukan slogan baru. Beberapa kali, kalimat itu hadir dalam keriuhan politik di Indonesia.
 
Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017, misalnya, frasa ini turut meramaikan obrolan soal kalah dan menang. Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra selaku kendaraan politik utama yang mengusung pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno kala itu mengucapkan, hanya kecurangan besar yang bisa mengalahkan mereka.
 
Hari ini, jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, jargon itu kembali menyemburat. Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden (capres) dan calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso menyadurnya secara lebih teknis. Katanya, Prabowo akan mengundurkan diri jika terdapat potensi kecurangan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Kata “kecurangan” menjadi kunci, semacam garansi. Yang kalau ditafsir-sembarang, maka akan muncul pengertian, kalah; berarti ada yang menang curang. Sebagai siasat politik, mungkin tak ada soal. Akan tetapi, dalam rangka turut menguatkan konsolidasi demokrasi di Indonesia, posisi ini bisa dinilai mengganggu lantaran bernada sedikit mengancam.
 
Sasarannya, pihak penyelenggara. Terlebih, sudah beberapa kali isu-isu tidak mengenakkan terbukti menyerang Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Dari soal transparansi, hingga, konon, telah ditemukan sebanyak 7 kontainer berisi surat suara sudah dicoblosi.
 
Negatif
 
Benarkah demokrasi menghalalkan semua kebebasan, termasuk membuat asumsi bernuansa ancaman?
 
Mengenai ini, bolehlah menengok pada batas-batas demokrasi yang jauh-jauh hari sudah diutarakan Wakil Presiden Pertama RI Mohammad Hatta. Dalam Demokrasi Kita: Idealisme dan Realitas Serta Unsur yang Memperkuatnya (1960), ia menegaskan bahwa demokrasi hanya bisa berjalan kalau disertai rasa tanggung jawab.
 
“Demokrasi yang melewati batas dan meluap menjadi tindakan anarkistis, nyaris pasti akan menemui ajalnya,” tulis Hatta.
 
Kebebasan bertanggung-jawab diartikan sebagai tindakan yang tidak sampai merusak sistem secara keseluruhan. Ambil misal, persaingan dalam politik demokrasi dipastikan melahirkan persaingan dan konflik, itu betul. Namun, tidak semua konflik bermakna buruk.
 
Syaratnya, satu, konflik yang dihasilkan tidak sampai mengganggu sistem politik yang disepakati.
 
Soal ini, Paul H. Conn dalam Conflict & Decision Making: An Introduction to Political Science (1972) menjelaskan bahwa konflik politik memang terdiri dari dua jenis. Yaitu, positif dan negatif.

“Yang dimaksud konflik positif ialah konflik yang tak mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya disepakati bersama dalam konstitusi,” tulis dia.

Mekanisme yang dimaksud, kata Conn, adalah pemfungsian secara maksimal lembaga-lembaga demokrasi, seperti partai politik (parpol), badan-badan perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintah, pers, dan forum-forum terbuka lainnya.
 
“Tuntutan perubahan yang diajukan sejumlah kelompok masyarakat harus melalui lembaga-lembaga itu merupakan contoh konflik positif,” tulis Conn.
 
Siap menang, siap kalah
 
Conn tidak memungkiri, bahwa dalam babak tertentu istilah positif-negatif bisa berbalik. Contohnya, jika lembaga-lembaga perwakilan negara sudah dianggap tidak bisa dipercaya dalam menyalurkan suara mereka, maka lahirlah sebuah gerakan rakyat yang lazim disebut revolusi.
 
Itu pun, bersyarat amat ketat. Conn mengajukan wacana bahwa untuk menentukan apakah konflik itu bernilai positif atau negatif bergantung pada persepsi kelompok yang terlibat dalam persaingan itu sendiri.
 
“Terutama, terhadap sikap masyarakat umum terhadap legitimasi sistem politik itu sendiri,” tulis Conn.
 
Baca: Prabowo Dipersilakan Mundur
 
Sekarang ini, jelas, syarat itu tidak terpenuhi. Pertama, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara masih cukup mumpuni. Menengok hasil survei yang dilakukan Alvara tahun lalu, kepercayaan publik terhadap TNI masih sebesar 88,3%, (82,4%), Polri (78,8%), BIN (75,0%), dan KPU yang juga mendapatkan hasil 75,0%.
 
Sedangkan kedua, isu-isu yang mengarah pada pelemahan KPU sebagai penyelenggara KPU melulu terbantahkan secara data dan fakta. Belum lagi, kerja-kerja yang mengarah kepada upaya delegitimasi tersebut hanya dilakukan sekelompok-dua orang yang tidak jelas alur aspirasinya.
 
Intinya, politik yang diarahkan pada sebuah ancaman di Indonesia tetap tidak bisa diberi tempat. Bahkan banyak yang menanggapi bahwa hal itu sepertinya sengaja dimunculkan oleh kelompok-kelompok politik yang siap menang namun tidak siap menerima kekalahan.
 
Padahal, dalam tradisi politik demokrasi, kalah menang adalah perkara wajar. Konsekuensi dalam sebuah kontestasi itu tak patut ditanggapi berlebihan.
 
Apalagi, politik di Indonesia sejatinya adalah politik kekeluargaan. Semua yang bertanding mestinya tetap mengarah pada satu tujuan, kesejahteraan rakyat Indonesia.
 
Pun soal Pilpres, tak usah dihadapi terlalu emosional dan serius. Karena lagi-lagi, yang juga persis digambarkan ilmuwan sosial Kuntowijoyo cerpen Pelajaran Pertama bagi Calon Politisi (2003), bahwa politik harus dirayakan dengan rileks, penuh kegembiraan, bukan malah berbau mengancam.
 
“Ya, itulah politik. Sekali menang, sekali kalah. Sekali timbul, sekali tenggelam. Sekali datang, sekali pergi. Begitu ritmenya, tanpa henti. Hadapi ritme itu dengan humor tinggi. Jangan kalau menang senang, kalau kalah susah. Jangan!”
 


 

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif