ILUSTRASI: Kotak suara KPU RI/Medcom.id/M.Rizal
ILUSTRASI: Kotak suara KPU RI/Medcom.id/M.Rizal (Sobih AW Adnan)

Menolak Politik Delegitimasi

Oase kpu pilpres 2019 hoax
Sobih AW Adnan • 08 Januari 2019 21:18
Jakarta: Ibarat permainan sepakbola, menyalahkan wasit nyaris lazim. Ketika sebuah klub kian terdesak, terlebih kalah, menyoal hal ihwal "keadilan" menjelma jalan yang dianggap paling strategis.

Perkaranya, memprotes kinerja sang pengadil dalam sebabak pertandingan tidak semuanya bermula dari kejernihan nalar kritis. Ada saja yang menilai, kebiasaan itu cuma lahir dari tim yang hanya siap menang, tak siap kalah.

Bagaimana dalam kontestasi politik di Indonesia? Yang mirip-mirip dengan obyek konteks ini adalah menyasar pada kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pesta demokrasi. Bersama-sama memantau agar mereka tetap netral, tentu menjadi kewajiban bersama. Namun, menyerang dan mencurigai habis-habisan tanpa fakta, patut memunculkan tanda tanya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Lima tahun silam, istilah "terstruktur, sistematis, dan masif" membentuk rangkaian peluru yang ditembakkan kepada KPU di babak akhir pertarungan Pemilu 2014. Meskipun pada akhirnya, persidangan demi persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) mampu menepis tuduhan yang dianggap berlebihan itu. Pun pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Meski pesta demokrasi baru saja memasuki tahap-tahap awal, rupanya, menggugat setiap langkah KPU masih dinilai cara menarik bagi beberapa pihak.

Legitimasi KPU

Politik demokrasi adalah bahasa yang tidak digunakan untuk sesuatu nan tunggal. Ia adalah sistem yang dibangun dari berbagai aspek dan pendukung yang saling berkaitan. 

Pakar Pemilu Ramlan Surbakti dalam Memahami Ilmu Politik (1992) menjelaskan, suatu sistem politik dapat lestari apabila secara keseluruhan mendapatkan dukungan, seperti penerimaan dan pengakuan dari masyarakat. 

"Dengan demikian, legitimasi diperlukan bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk unsur-unsur lain dalam sistem politik," tulis dia.

Ramlan menguatkan pendapatnya dengan mengutip ilmuwan politik Amerika Serikat (AS) David Easton. Dalam  A Framework for Political Analysis (1965), pria kelahiran Kanada itu mengatakan, ada tiga obyek dalam sistem politik yang memerlukan legitimasi agar -tidak hanya berlangsung secara terus-menerus, tetapi juga mampu mentransformasikan tuntutan menjadi kebijakan umum. 

"Ketiga obyek legitimasi ini meliputi komunitas politik, rezim, dan pemerintahan," tulis Ramlan, mengutip Easton.

Selain Easton, hal serupa juga dikatakan pakar ilmu politik dan perubahan sosial Charles F. Andrain. Hanya saja, dalam Political Life and Social Change: An Introduction to Political Science (1970) Andrain menyertakan dua obyek tambahan, yakni pemimpin politik dan kebijakan.

"Lima obyek itu diperlukan legitimasi dalam sistem agar tetap bisa berlangsung dan fungsional," tulis Andrain. 

Dalam proses politik demokrasi, hukum dan kebijakan itu lantas melahirkan peran penting lainnya. Termasuk, kehadiran KPU sebagai lembaga netral dan independen. Sejak kemunculannya, sampai kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan penyelenggara pemilu di Indonesia tersebut merupakan hasil rumusan ketat nan transparan bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Belakangan, KPU kian sibuk membantah aneka ragam tudingan yang memang tidak bersamaan dasar, data, dan fakta yang kuat. Hampir secara beruntun, mereka diserang dengan isu 25 juta daftar pemilih tetap (DPT) ganda, kotak suara kardus yang dianggap mudah dimanipulasi dan menurunkan kualitas pemilu, penemuan 70 juta kertas suara dalam 7 kontainer sudah tercoblos, juga adanya 14 juta DPT dengan status orang dengan gangguan jiwa.

"Terkait dengan berita fitnah, ada segelintir orang jahat yang tidak suka dengan Indonesia maju. Yang tidak ingin kita sukses melakukan konsolidasi demokrasi. Ini merugikan kita semua dan harus dilawan," kata salah satu komisioner KPU Viryan Azis, di Metro TV, Selasa, 8 Januari 2018.


Teror demokrasi

Kepala Staf Presiden RI Moeldoko menyampaikan masyarakat mesti mewaspadai fitnah dan hoaks pemilu yang diduga sistematis. 

"Ujungnya membangun sebuah keraguan. Harapannya, masyarakat tidak percaya dengan penyelenggaraan Pemilu 2019," kata Moeldoko di Metro TV, Selasa, 8 Januari 2018.

Baca: Perludem: Hoaks Kejahatan Demokrasi

Indonesia, kata Moeldoko, sebenarnya sudah memasuki kualitas demokrasi yang cukup baik. Akan tetapi, upaya sistematis untuk melunturkan kepercayaan masyarakat ini justru akan membahayakan demokrasi.

"Saya menyebutnya, ini teror demokrasi," kata dia.

Mendeligitimasi KPU adalah indikasi awal. Namun, target yang ingin dicapai adalah menolak hasil pemilu yang sebenarnya sudah melalui proses sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

Bagaimanapun, sejak dimulai dari transisi demokrasi 1998, Indonesia tengah menuntaskan tahap konsolidasi demokrasi. Mengutip pakar politik Juan Linz dan Alfred Stepan, tahap konsolidasi demokrasi tercapai jika demokrasi menjadi satu-satunya permainan dalam politik. Democracy becomes the only game in town. 

Linz dan Stepan juga menjelaskan, gangguan terbesar tahap konsolidasi demokrasi umumnya mirip. Yaitu, ketika cara-cara non-demokratis seperti teror, ancaman dan penggunaan kekerasan terjadi dalam proses-proses demokratis. Untuk konteks demokrasi di Indonesia hari ini, membanjirnya hoaks dan ujaran kebencian tak ayal menjadi sebuah ancaman nyata.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menjelaskan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu adalah hal penting yang harus dipegang dan diperjuangkan. Itu makanya, aneka kabar hoaks terkait pemilu, terutama yang menyerang KPU harus dihentikan. 
 
"Pemilu itu dikendalikan supremasi konstitusional, pondasi kita menerjemahkan pemilu yang adil, bebas, dan demokratis. Kepercayaan publik dan legitimasi konstitusional itu pondasi penting penyelenggara pemilu, bukan sekadar pemilu, tetapi yang berdemokrasi," kata Titi.

Alhasil, KPU cuma gerbang. Tujuan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyerangnya adalah mengembalikan kualitas demokrasi Indonesia kembali buruk dan terbelakang.




Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi