UU Pemilu Tak Melarang Pengidap Gangguan Jiwa Nyoblos
Ilustrasi Pemilu - Medcom.id
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbolehkan orang yang mengidap gangguan jiwa masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Wakil Direktur Departemen Saksi Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, I Gusti Putu Artha, menilai tidak ada yang salah dengan kebijakan ini.
"Pasal 198 UU Pemilu tidak secara eksplisit menyebutkan orang sakit jiwa tidak boleh memilih," kata Putu Artha saat dihubungi, Rabu, 21 November 2018.
Mantan Komisioner KPU itu menyebut tidak semua pengidap gangguan jiwa memiliki bukti fisik dari rumah sakit. Dengan begitu, jika dicabut hak pilihnya, KPU berpotensi melanggar UU karena menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk memilih.
"Jadi wajar jika diizinkan (nyoblos)." ucap politikus NasDem itu.
(Baca juga: Pengidap Gangguan Jiwa Bisa Masuk DPT)
Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno keberatan orang dengan gangguan jiwa masuk DPT. Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sufmi Dasco Ahmad menilai orang dengan gangguan jiwa tidak seharusnya diberikan hak pilih karena khawatir asal-asalan dan tidak tahu siapa kandidat yang dipilih.
"Meskipun tidak diatur secara tegas dalam UU Pemilu, tetapi dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) secara jelas diatur jika orang gila tidak cakap untuk melakukan aktivitas hukum dan itu termasuk memilih dalam pemilu," kata Dasco lewat keterangan tertulis, Senin, 20 November 2018.
Menanggapi ini, Putu Artha tak mempermasalahkannya. Ia menghargai pihak yang beda pendapat dengan KPU.
"Jika memang hendak mencabut hak pilih penderita gangguan jiwa seharusnya UU ditegaskan seperti itu dengan parameter yang lebih jelas," ucap Putu Artha.
(Baca juga: Orang Gila punya Hak Suara)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
"Pasal 198 UU Pemilu tidak secara eksplisit menyebutkan orang sakit jiwa tidak boleh memilih," kata Putu Artha saat dihubungi, Rabu, 21 November 2018.
Mantan Komisioner KPU itu menyebut tidak semua pengidap gangguan jiwa memiliki bukti fisik dari rumah sakit. Dengan begitu, jika dicabut hak pilihnya, KPU berpotensi melanggar UU karena menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk memilih.
"Jadi wajar jika diizinkan (nyoblos)." ucap politikus NasDem itu.
(Baca juga: Pengidap Gangguan Jiwa Bisa Masuk DPT)
Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno keberatan orang dengan gangguan jiwa masuk DPT. Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sufmi Dasco Ahmad menilai orang dengan gangguan jiwa tidak seharusnya diberikan hak pilih karena khawatir asal-asalan dan tidak tahu siapa kandidat yang dipilih.
"Meskipun tidak diatur secara tegas dalam UU Pemilu, tetapi dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) secara jelas diatur jika orang gila tidak cakap untuk melakukan aktivitas hukum dan itu termasuk memilih dalam pemilu," kata Dasco lewat keterangan tertulis, Senin, 20 November 2018.
Menanggapi ini, Putu Artha tak mempermasalahkannya. Ia menghargai pihak yang beda pendapat dengan KPU.
"Jika memang hendak mencabut hak pilih penderita gangguan jiwa seharusnya UU ditegaskan seperti itu dengan parameter yang lebih jelas," ucap Putu Artha.
(Baca juga: Orang Gila punya Hak Suara)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
