Bersatu-padu untuk Palu
Tim Basarnas dibantu warga mengangkat jenazah saat evakuasi pascagempa di Kompleks Perumahan Nasional Kelurahan Bala Roa, Kota Palu/ANTARA/Darwin Fatir
Jakarta: Ane mandate-ndateja kaloro, kana mosirata. Jika sudah terhubung tali kekeluargaan, hanya ada kasih sayang, tak kan ada kata jarak dan perbedaan.

Peribahasa masyarakat Sulawesi Tengah itu kian meneguhkan bahwa duka yang mereka rasakan adalah luka bagi seluruh rakyat Indonesia. Gempa bermagnitudo 7,4 pada skala Richter (SR) yang mengguncang Kota Palu dan Kabupaten Donggala disusul bencana tsunami pada Jumat kemarin, mesti disambut dengan empati dan dukungan demi cepatnya proses penanggulangan.


Di sisi lain, pandai mengambil hikmah adalah ciri orang Indonesia. Di balik bencana, tidak ada lagi yang hadir selain amanat persatuan. Saling bahu-membahu, pada akhirnya menjelma pesan moral yang tiada duanya.

Bikin kisruh di saat keruh

Pantang bagi bangsa bermoral seperti Indonesia gampang menghubung-hubungkan musibah dengan sebabak kenaifan. Meski pada nyatanya, masih ada saja pihak-pihak yang melempar tuduhan secara serampangan bahwa bencana yang terjadi merupakan ganjaran alias azab dari serangkaian kezaliman. Dalam hal ini, pemerintah kerap dijadikan sasaran.

Tak cukup di situ. Tuduhan tanpa dasar, seperti kepada pemerintah tadi, tidak cuma dikaitkan sebagai kambing hitam penyebab bencana. Hal-hal yang muncul setelah musibah pun tak luput dari komentar-komentar politis yang tidak mendasar. Termasuk, menyangka pemerintah melegalkan praktik penjarahan. 

Dua isu tersebut cukup menyesaki hilir-mudik media sosial hampir sepekan belakangan. Nahasnya, konten-konten yang muncul itu tidak cuma berasal dari pihak-pihak anonim dan berpendidikan rendah, ada pula tuduhan cukup serius yang mengatasnamakan seorang profesor dan guru besar.

Baca: Hoaks di Seputar Gempa Palu

Kian hari keruwetan yang disumbang pihak-pihak tidak bertanggung jawab makin menjadi. Banyaknya berita hoaks dengan dampak meningkatkan kepanikan warga juga ditemukan Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak Sabtu, 29 September 2018 kemarin. 

Maraknya tuduhan dan kabar hoaks mengiringi suasana duka ini semakin menunjukkan pentingnya peningkatan budaya literasi di masyarakat. Tidak hanya itu, literasi juga amat diperlukan dalam rangka menguatkan ikhtiar untuk mengurangi jumlah korban melalui mitigasi bencana.

Pakar Tsunami Abdul Muhari menilai literasi bencana masyarakat Indonesia masih rendah. Padahal, Indonesia memiliki peluang yang kaya untuk memperkaya wawasan masyarakat untuk menjadikan diri lebih sigap dan tenang dalam menghadapi bencana.


"Baik itu berupa pendidikan, bahan bacaan, bahan sosialisasi, atau dokumentasi terkait adat istiadat. Catatan budaya kita terkait tsunami, misalnya, itu sangat bagus untuk dipelajari," kata Muhari di Metro TV, Sabtu, 29 September 2018.

Selebihnya, kesadaran menjadi modal utama. Sebab, persebaran hoaks di tengah bencana tidak cuma berbasis tinggi-rendah pendidikan, namun juga tergantung niat dan hasrat untuk menjatuhkan tiap-tiap kelompok yang dianggap lawan.

Politik dan bencana

Kabar baiknya, elite politik hari ini lebih dewasa ketimbang yang sudah-sudah. Meski bencana jatuh di tahun politik, namun kesepakatan untuk tidak menjadikan Palu dan Donggala untuk kepentingan elektoral cukup segar didengar. 

Contohnya, tawaran untuk menunda masa kampanye yang tidak hanya diusulkan sebelah pihak. Masing-masing kelompok yang tengah berkompetisi jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 nyaris mengutarakan harapan yang serupa.

Kedatangan Presiden Joko Widodo di lokasi bencana juga dipahami tim kampanye internal tidak sedang berkapasitas sebagai calon presiden. Begitu juga bagi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menunda kunjungan serupa di Palu dan Donggala menjadi pilihan yang cukup bijaksana. 

Apa yang telah dicontohkan para elite politik sekarang ini, barangkali, sebagai indikator dari kian dewasanya masyarakat Indonesia untuk tetap hidup di alam demokrasi. Atau dalam pengertian lain, rasa persatuan bangsa sejatinya kian terjaga jika dihadapkan pada keprihatinan yang sama.

Soal ini, Denny J.A dalam Para Politisi dan Lagunya: Kumpulan Kolom (2006) pernah bilang, Bencana alam memang cenderung menyatukan politisi. Tidak ada hal lain yang bisa dikerjakan kecuali memberikan pertolongan darurat dan mengupayakan bantuan secepat mungkin, baik bagi pihak keluarga korban yang mati maupun yang masih hidup. 

"Simpati publik akan diberikan kepada tokoh yang terlihat bekerja tanpa pamrih, tidak berpolitik, dan murni menolong," tulis dia.

Dari peristiwa Palu dan Donggala, masyarakat bisa menyaksikan siapa-siapa yang mempelajarinya sebagai hikmah, atau sebaliknya, justru memanfaatkan musibah untuk memecah-belah bangsa. 





(SBH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id