Kejaksaan Agung. Foto: MI
Kejaksaan Agung. Foto: MI

5 Auditor Bea Cukai Diperiksa Soal Korupsi Kawasan Berikat

Antara • 19 Mei 2022 15:07
Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa lima auditor dari Direktorat Jenderal Bea Cukai. Mereka diperiksa terkait perkara dugaan korupsi penyalahgunaan fasilitas kawasan berikat Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas. 
 
"Mereka diperiksa sebagai saksi," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangannya,  tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis, 19 Mei 2022.
 
Mereka ialah TS, FI, TJY, S, dan FKT. Kelimanya diperiksa karena ada keterkaitan dengan PT Hyupseung Garment Indonesia (PT HGI) pada 2017.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"TS selaku auditor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diperiksa karena saksi pernah menjadi auditor PT Hyupseung Garment Indonesia (PT HGI) pada tahun 2017," kata Ketut.
 
FI selaku auditor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diperiksa lantaran menjadi pengawas mutu audit PT HGI pada 2017. Sementara TJY selaku auditor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diperiksa karena menjadi pengendali teknis audit PT HGI pada 2017.
 
Baca: Berkas Lengkap, Tersangka Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidangkan
 
Saksi S selaku auditor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diperiksa karena saksi pernah menjadi Ketua Auditor PT HGI pada  2017. Selanjutnya FKT selaku auditor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diperiksa karena menjadi auditor PT HGI pada 2017.
 
Selain kelima auditor, penyidik memeriksa satu saksi lainnya berinisial WEP, Staf Pegawai KPPBC TMP A Semarang pada 2017. "WEP diperiksa terkait dengan pencairan jaminan custom bond PT HGI sejak 2015 sampai dengan 2017 untuk membuktikan jumlah kerugian keuangan Negara," terang Ketut.
 

Ketut menerangkan pemeriksaan saksi untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas pada 2015 hingga 2021.
 
Jaksa penyidik telah menetapkan empat orang tersangka. Sebanyak tiga orang dari instansi Bea dan Cukai dan seorang dari pihak swasta.
 
Keempat tersangka itu adalah MRP selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Semarang dan juga selaku penyidik PPNS Bea Cukai, IP selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Semarang, H selaku Kepala Seksi Intelijen Kanwil Bea dan Cukai Jawa Tengah, dan satu tersangka dari swasta berinisial LGH.
 
"Peran tersangka LGH dalam adalah memiliki akses ke perusahaan dan pabrik tekstil di Tiongkok serta menerima orderan bahan baku tekstil dari beberapa pembeli di dalam negeri," ungkap Ketut.
 
Dia menuturkan tersangka LGH menggunakan fasilitas Kawasan Berikat PT HGI dengan Direktur PS. Selain itu LGH juga mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak lainnya atas impor tekstil. 
 
Tersangka LGH mengimpor bahan baku tekstil dari Pelabuhan Tanjung Emas dan Tanjung Priok sejumlah 180 kontainer dari Tiongkok. Bahan baku tekstil yang masuk Kawasan Berikat PT HGI tidak diproduksi dan tidak diekspor.
 
Namun, tersangka LGH bersama tersangka IP, tersangka MRP, dan tersangka H menjual bahan baku tersebut di dalam negeri. Tersangka IP dan tersangka MRP menerima sejumlah uang dari tersangka LGH.
 
Baca: Kejagung Tak Melihat Keterkaitan Korupsi CPO Lin Che Wei dengan Kemenko Perekonomian
 
Sedangkan tersangka H menerima uang Rp2 miliar dari tersangka LGH untuk pengurusan penyelesaian penegahan dua kontainer dan kemudahan reekspor. Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian negara yang besarannya masih dihitung penyidik. 
 
Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Selain itu, Kejagung juga menyangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a subsider huruf b lebih subsider Pasal 13 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Berkas Lengkap, Tersangka Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidangkan
 
(LDS)
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif