Kejaksaan Agung. Foto: MI
Kejaksaan Agung. Foto: MI

5 Auditor Bea Cukai Diperiksa Soal Korupsi Kawasan Berikat

Antara • 19 Mei 2022 15:07

Ketut menerangkan pemeriksaan saksi untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas pada 2015 hingga 2021.
 
Jaksa penyidik telah menetapkan empat orang tersangka. Sebanyak tiga orang dari instansi Bea dan Cukai dan seorang dari pihak swasta.
 
Keempat tersangka itu adalah MRP selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Semarang dan juga selaku penyidik PPNS Bea Cukai, IP selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Semarang, H selaku Kepala Seksi Intelijen Kanwil Bea dan Cukai Jawa Tengah, dan satu tersangka dari swasta berinisial LGH.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Peran tersangka LGH dalam adalah memiliki akses ke perusahaan dan pabrik tekstil di Tiongkok serta menerima orderan bahan baku tekstil dari beberapa pembeli di dalam negeri," ungkap Ketut.
 
Dia menuturkan tersangka LGH menggunakan fasilitas Kawasan Berikat PT HGI dengan Direktur PS. Selain itu LGH juga mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak lainnya atas impor tekstil. 
 
Tersangka LGH mengimpor bahan baku tekstil dari Pelabuhan Tanjung Emas dan Tanjung Priok sejumlah 180 kontainer dari Tiongkok. Bahan baku tekstil yang masuk Kawasan Berikat PT HGI tidak diproduksi dan tidak diekspor.
 
Namun, tersangka LGH bersama tersangka IP, tersangka MRP, dan tersangka H menjual bahan baku tersebut di dalam negeri. Tersangka IP dan tersangka MRP menerima sejumlah uang dari tersangka LGH.
 
Baca: Kejagung Tak Melihat Keterkaitan Korupsi CPO Lin Che Wei dengan Kemenko Perekonomian
 
Sedangkan tersangka H menerima uang Rp2 miliar dari tersangka LGH untuk pengurusan penyelesaian penegahan dua kontainer dan kemudahan reekspor. Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian negara yang besarannya masih dihitung penyidik. 
 
Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Selain itu, Kejagung juga menyangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a subsider huruf b lebih subsider Pasal 13 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Berkas Lengkap, Tersangka Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidangkan
 
(LDS)
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif