Dalam pernyataan tertanggal 14 Januari Anwar mengatakan, parlemen harus berkumpul kembali sebelum 31 Januari untuk membahas keadaan darurat, covid-19 serta krisis ekonomi Malaysia saat ini.
“Saya mengusulkan agar anggota parlemen yang terhormat segera mengajukan banding mereka sebelum Jumat. Saya telah menyiapkan draf surat untuk diberikan kepada Yang Mulia yang dapat diubah sesuai dengan pertimbangan Anda atau partai,” ujar Anwar dalam memo itu, seperti dikutip Channel News Asia, Jumat 15 Januari 2021.
Pada Selasa, Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengumumkan keadaan darurat di seluruh negeri untuk mengekang penyebaran covid-19.
Pihak Istana mengatakan, keadaan darurat akan berlangsung hingga 1 Agustus atau lebih awal tergantung pada keadaan infeksi virus korona.
“Parlemen tidak akan duduk sampai waktu yang ditentukan oleh raja. Selama masa darurat, tidak ada pemilihan umum, pemilihan negara bagian atau pemilihan sela yang akan diadakan," kata Muhyiddin dalam pidato langsungnya pada hari yang sama.
Perdana menteri, bagaimanapun, menambahkan bahwa Kabinet, dewan eksekutif negara dan layanan pemerintah akan terus beroperasi. Sebuah komite khusus independen akan dibentuk di bawah peraturan untuk memberi tahu raja jika keadaan darurat harus diperpanjang atau diakhiri lebih awal.
Dalam memonya kepada sesama anggota parlemen, Anwar menyatakan, bahwa ketentuan saat ini sudah cukup untuk menghentikan penyebaran covid-19. Termasuk perintah kontrol gerakan (MCO) dan MCO bersyarat (CMCO).
Presiden Parti Keadilan Rakyat itu menegaskan bahwa keadaan darurat tidak perlu.
“Krisis ekonomi sangat memprihatinkan, sementara pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan meningkat. Keadaan darurat pasti akan membuat kondisi perekonomian semakin terancam,” tandasnya.
MCO cukup hadapi covid-19
Sebelumnya pada Kamis, Lim Guan Eng, yang merupakan mantan menteri keuangan dan sekretaris jenderal Partai Aksi Demokratik mengatakan, penguncian MCO telah dianggap cukup untuk menangani lonjakan infeksi covid-19."Bagaimana menangguhkan parlemen dan mempersenjatai Muhyiddin dengan kekuatan darurat membantu memenangkan pertempuran melawan covid-19? Tidak ada tindakan tambahan di bawah kekuatan darurat yang belum disediakan berdasarkan undang-undang atau MCO yang ada," katanya dalam sebuah pernyataan.
“Raja tidak menyebutkan penangguhan parlemen dan majelis negara bagian dalam keputusan darurat. Meski keputusan itu menyatakan keadaan darurat bisa berakhir lebih cepat dari 1 Agustus, ini tidak disebutkan dalam proklamasi darurat yang ditandatangani oleh Muhyiddin,” tambahnya.
"Apakah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin melebihi otoritasnya?" ungkap Lim.
Sebelumnya pada 9 Januari, Anggota Parlemen Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) Ahmad Jazlan Yaakub, yang mewakili daerah pemilihan Machang di Kelantan, mengumumkan penarikan dukungannya untuk Muhyiddin. Dia sebelumnya berhenti dari posisinya sebagai ketua Dewan Minyak Sawit Malaysia.
Ini diikuti oleh sesama anggota parlemen UMNO, Mohamed Nazri Aziz dari Padang Rengas, yang juga secara terbuka menarik dukungan untuk Muhyiddin pada 12 Januari.
Keadaan darurat diumumkan sehari setelah perdana menteri mengumumkan pembatasan yang lebih ketat, termasuk larangan perjalanan nasional. Lima negara bagian termasuk Penang, Selangor, Melaka, Johor dan Sabah, dan wilayah federal Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan telah ditempatkan di bawah pergerakan lanjutan.
Pada hari Kamis, Malaysia melaporkan 3.337 kasus covid-19 yang merupakan angka terbesar sejak dimulainya pandemi. Infeksi baru membuat total nasional menjadi 147.855, sedangkan beban kasus aktif mencapai 33.989. Ada juga 15 korban jiwa lagi, menjadikan korban tewas kumulatif menjadi 578.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
