Dalam pernyataan tertanggal 14 Januari Anwar mengatakan, parlemen harus berkumpul kembali sebelum 31 Januari untuk membahas keadaan darurat, covid-19 serta krisis ekonomi Malaysia saat ini.
“Saya mengusulkan agar anggota parlemen yang terhormat segera mengajukan banding mereka sebelum Jumat. Saya telah menyiapkan draf surat untuk diberikan kepada Yang Mulia yang dapat diubah sesuai dengan pertimbangan Anda atau partai,” ujar Anwar dalam memo itu, seperti dikutip Channel News Asia, Jumat 15 Januari 2021.
Pada Selasa, Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengumumkan keadaan darurat di seluruh negeri untuk mengekang penyebaran covid-19.
Pihak Istana mengatakan, keadaan darurat akan berlangsung hingga 1 Agustus atau lebih awal tergantung pada keadaan infeksi virus korona.
“Parlemen tidak akan duduk sampai waktu yang ditentukan oleh raja. Selama masa darurat, tidak ada pemilihan umum, pemilihan negara bagian atau pemilihan sela yang akan diadakan," kata Muhyiddin dalam pidato langsungnya pada hari yang sama.
Perdana menteri, bagaimanapun, menambahkan bahwa Kabinet, dewan eksekutif negara dan layanan pemerintah akan terus beroperasi. Sebuah komite khusus independen akan dibentuk di bawah peraturan untuk memberi tahu raja jika keadaan darurat harus diperpanjang atau diakhiri lebih awal.
Dalam memonya kepada sesama anggota parlemen, Anwar menyatakan, bahwa ketentuan saat ini sudah cukup untuk menghentikan penyebaran covid-19. Termasuk perintah kontrol gerakan (MCO) dan MCO bersyarat (CMCO).
Presiden Parti Keadilan Rakyat itu menegaskan bahwa keadaan darurat tidak perlu.
“Krisis ekonomi sangat memprihatinkan, sementara pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan meningkat. Keadaan darurat pasti akan membuat kondisi perekonomian semakin terancam,” tandasnya.
