"Bagaimana menangguhkan parlemen dan mempersenjatai Muhyiddin dengan kekuatan darurat membantu memenangkan pertempuran melawan covid-19? Tidak ada tindakan tambahan di bawah kekuatan darurat yang belum disediakan berdasarkan undang-undang atau MCO yang ada," katanya dalam sebuah pernyataan.
“Raja tidak menyebutkan penangguhan parlemen dan majelis negara bagian dalam keputusan darurat. Meski keputusan itu menyatakan keadaan darurat bisa berakhir lebih cepat dari 1 Agustus, ini tidak disebutkan dalam proklamasi darurat yang ditandatangani oleh Muhyiddin,” tambahnya.
"Apakah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin melebihi otoritasnya?" ungkap Lim.
Sebelumnya pada 9 Januari, Anggota Parlemen Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) Ahmad Jazlan Yaakub, yang mewakili daerah pemilihan Machang di Kelantan, mengumumkan penarikan dukungannya untuk Muhyiddin. Dia sebelumnya berhenti dari posisinya sebagai ketua Dewan Minyak Sawit Malaysia.
Ini diikuti oleh sesama anggota parlemen UMNO, Mohamed Nazri Aziz dari Padang Rengas, yang juga secara terbuka menarik dukungan untuk Muhyiddin pada 12 Januari.
Keadaan darurat diumumkan sehari setelah perdana menteri mengumumkan pembatasan yang lebih ketat, termasuk larangan perjalanan nasional. Lima negara bagian termasuk Penang, Selangor, Melaka, Johor dan Sabah, dan wilayah federal Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan telah ditempatkan di bawah pergerakan lanjutan.
Pada hari Kamis, Malaysia melaporkan 3.337 kasus covid-19 yang merupakan angka terbesar sejak dimulainya pandemi. Infeksi baru membuat total nasional menjadi 147.855, sedangkan beban kasus aktif mencapai 33.989. Ada juga 15 korban jiwa lagi, menjadikan korban tewas kumulatif menjadi 578.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
