Banding tersebut dilakukan sehari setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan terkuatnya sejak kudeta 1 Februari.
"Dewan Keamanan PBB mengutuk keras kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai, termasuk terhadap wanita, pemuda dan anak-anak," isi pernyataan itu.
DK PBB juga menyerukan "pembebasan segera semua orang yang ditahan secara sewenang-wenang”. Pernyataan ini disetujui setelah menerima keberatan dari Tiongkok, Rusia, dan Vietnam atas bahasa yang menyebut pengambilalihan itu sebagai "kudeta."
Pada Rabu, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Kementerian Keuangan AS memberi sanksi kepada dua anak dewasa dari pemimpin kudeta dan panglima tertinggi pasukan militer, Min Aung Hlaing. Sanksi juga diarahkan ke enam perusahaan dari dua anaknya yang sudah dewasa. Min Aung Hlaing dimasukkan dalam daftar hitam AS pada 11 Februari.
Baca: AS Jatuhkan Sanksi kepada Anak Pemimpin Militer Myanmar.
"Kekerasan tanpa pandang bulu oleh pasukan keamanan Burma terhadap pengunjuk rasa damai tidak dapat diterima," kata Andrea Gacki, Direktur Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri, Kementerian Keuangan AS dalam sebuah pernyataan.
"Amerika Serikat akan terus bekerja dengan mitra internasional kami untuk menekan militer dan polisi Myanmar agar menghentikan semua kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai dan memulihkan demokrasi dan supremasi hukum di Burma," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
