Sanksi juga dijatuhkan ke enam perusahaan yang dikendalian oleh dua anak Jenderal Min itu. Ini merupakan kesekian kali AS menjatuhkan sanksi kepada Myanmar, sejak Jenderal Min memimpin kudeta yang melengserkan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu.
Kementerian Keuangan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka memasukkan Aung Pyae Sone dan Khin Thiri Thet Mon ke daftar hitam. Mereka adalah anak Jenderal Min yang sebelumnya mengangkat diri sebagai kepala Dewan Administrasi Negara yang berkuasa.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memperingatkan lebih banyak tindakan hukuman dapat menyusul. Blinken turut mengutuk penahanan lebih dari 1.700 orang dan serangan oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap pengunjuk rasa tak bersenjata yang telah menewaskan sedikitnya 53 orang.
"Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadap mereka yang memicu kekerasan dan menekan keinginan rakyat," kata Blinken dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP, Kamis 11 Maret 2021.
Militer telah menepis kecaman atas tindakannya, seperti yang terjadi pada periode pemerintahan militer sebelumnya ketika pecahnya protes ditekan secara paksa.
Langkah Rabu -,yang terbaru dari serangkaian tindakan hukuman yang diambil oleh Washington terhadap militer Myanmar atas kudeta,- pada dasarnya membekukan aset AS dari mereka yang masuk daftar hitam dan umumnya melarang orang Amerika untuk berurusan dengan mereka.
Kelompok kampanye Justice for Myanmar mengatakan, pada Januari bahwa Min Aung Hlaing, yang telah menjadi panglima tertinggi sejak 2011, telah "menyalahgunakan kekuasaannya untuk menguntungkan keluarganya, yang mendapat keuntungan dari akses mereka ke sumber daya negara dan impunitas total militer".
Sebanyak enam perusahaan Myanmar yang masuk daftar hitam Washington termasuk A&M Mahar, yang dikendalikan oleh Aung Pyae Sone, putra sang jenderal. Justice for Myanmar mengatakan, A&M menawarkan perusahaan farmasi asing akses ke pasar Myanmar dengan mendapatkan persetujuan dari Food and Drug Administration Myanmar.
John Sifton, Direktur Advokasi Asia di Human Rights Watch, memuji langkah Kementerian Keuangan yang secara langsung menyentuh kekayaan Min Aung Hlaing, tetapi menyerukan tindakan yang lebih kuat.
"Ini bukan jenis tindakan hukuman yang kami yakini akan mengarah pada perubahan perilaku. Kami merekomendasikan mereka fokus pada aliran pendapatan yang sedang berlangsung yang jauh lebih besar dan jika diputus akan jauh lebih menyakitkan bagi militer sebagai sebuah institusi," ungkap Sifton, mengacu pada pendapatan migas yang dihasilkan oleh proyek yang melibatkan perusahaan internasional.
Amerika Serikat sejauh ini menahan diri dari menjatuhkan sanksi terhadap konglomerat militer Myanmar Economic Corporation dan Myanmar Economic Holdings Limited. Dua perusahaan itu digunakan oleh militer untuk mengendalikan sebagian besar ekonomi negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
