Ilustrasi Industri Perfilman (Foto: Pexels/Gioele Fazzeri)
Ilustrasi Industri Perfilman (Foto: Pexels/Gioele Fazzeri)

Kemenekraf Gandeng Hollywood, Pengamat: Jangan Sampai Indonesia Cuma Jadi Pasar

Rafi Alvirtyantoro • 15 September 2026 10:12
Ringkasnya gini..
  • Kemenekraf berencana menjalin kerja sama ekonomi kreatif dengan Hollywood Chamber of Commerce pada ajang WCCE 2026.
  • Pengamat film menilai pemerintah seharusnya memprioritaskan perluasan pasar film lokal serta kemitraan strategis dengan Cina dan Korea.
  • Pemerintah diimbau bersikap transparan dan tegas memproteksi ekosistem film nasional dari risiko dominasi pasar asing.
Jakarta: Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) berencana melakukan kerja sama dengan Hollywood Chamber of Commerce (HCC). Namun, pengamat film Hikmat Darmawan menilai ada pasar lain yang lebih berpotensi dibandingkan Hollywood.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Hollywood Chamber of Commerce (HCC) ditargetkan berlangsung di sela-sela World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026. Kerja sama ini bertujuan memperkuat kolaborasi ekonomi kreatif bilateral melalui sembilan bidang strategis, termasuk industri film, televisi, dan produksi media.

Perluas Pasar Dalam Negeri

Hikmat Darmawan menegaskan bahwa pemerintah seharusnya menempatkan perluasan pasar dalam negeri untuk film lokal sebagai prioritas utama.

“Membangun pasar majemuk bagi film Indonesia dengan memperluas market dalam negeri sendiri untuk film kita sendiri. Kita enggak terlalu butuh juga film-film asing sekarang,” kata Hikmat Darmawan dalam wawancara bersama Medcom.id.

Jika pemerintah memang ingin menjalin kerja sama internasional, ia menilai Hollywood sudah tidak lagi menjadi opsi utama untuk membangun kekuatan industri perfilman Indonesia ke depan.

“Kalaupun ada yang kita butuhkan adalah membangun, menjalin kerja sama strategis dengan kekuatan-kekuatan baru yang saat ini kalau saya melihat trennya kan ke depan ya bukan Hollywood sih gitu,” ujar Hikmat.  

Potensi Tiongkok dan Korea Selatan

Menurut Hikmat, Tiongkok merupakan salah satu negara yang sangat potensial untuk diajak bekerja sama.

“Satu yang paling kuat mungkin di Cina,” ucap Hikmat.

Selain Tiongkok, Korea Selatan juga dipandang sebagai mitra yang realistis dan konkret bagi industri perfilman Indonesia.

“Korea Selatan agak-agak proksi ke Amerika gitu ya, tapi ya itu pun sebuah proksi yang menarik buat kita di Asia Tenggara. Kan ada beberapa modal dari Korea Selatan yang berani invest di film Indonesia gitu,” lanjut Hikmat.

Ia menilai pertukaran sumber daya dengan negara-negara berkembang jauh lebih strategis dibandingkan bergantung pada Hollywood.

“Secara estetika maupun secara kebudayaan gitu, menjalin kerja sama strategis, misalnya pertukaran resource industri perfilman dari Global South itu dalam 10 tahun ke depan mungkin akan lebih strategis, lho, daripada sekadar dengan Hollywood yang sedang memang sedang kesulitan sendiri,” jelas Hikmat.
   

Tantangan Industri Hollywood

Hikmat menyebutkan bahwa Hollywood saat ini sedang mengalami masa-masa sulit, sehingga mereka membutuhkan pasar baru untuk didominasi.

“Dia (Hollywood) masih raksasa tapi sudah kesulitan sendiri gitu loh, sehingga dia perlu tuh mencaplok-caplok lagi. Terus Indonesianya menyodor-nyodorkan diri supaya dicaplok,” ujar Hikmat.

Meski demikian, ia memberikan sejumlah catatan penting terkait kerja sama Kemenekraf dan HCC, salah satunya mengenai risiko terhadap keberlangsungan film lokal.

“Kita mewaspadai apakah akan terjadi apa dominasi dan terlalu banyak ekstraksi dari kita gitu loh. Dominasi Hollywood terhadap kita apa berupa misalnya impor filmnya ya dari sana. Kita udah susah payah ngebangun dan berhasil gitu ngebangun pasar kita sendiri, apakah itu kemudian dirisikokan dengan perjanjian ini gitu?” ujar Hikmat.
   

Urgensi Transparansi dan Proteksi

Hikmat meminta pemerintah bersikap terbuka mengenai isi perjanjian tersebut agar publik dan pelaku industri dapat ikut mengawasi.

“Harus transparan, supaya kekhawatiran saya dan banyak dan beberapa pihak gitu kan itu tidak terbukti gitu kan. Ya kan harus transparan,” tutur Hikmat.

Pemerintah juga diimbau untuk bersikap tegas dalam memproteksi ekosistem film lokal yang sedang berkembang.

“Kita harus sedikit keraslah memproteksi pasar film lokal yang baru tumbuh ini. Kalau enggak kelihatan untungnya, buat saya sih abaikan aja, enggak perlu juga di apa dikasih saran ini itu segala macam,” pungkas Hikmat.

Sebelumnya, Kemenekraf telah menegaskan kesiapan untuk memperkuat kerja sama dengan Amerika Serikat dalam kerangka Kemitraan Strategis Komprehensif 2024–2028, terutama di bidang ekonomi kreatif. Data BPS menunjukkan AS menjadi tujuan utama ekspor ekraf Indonesia senilai 3,31 miliar dolar AS, didominasi subsektor fesyen dan kriya.

Dalam sebuah pertemuan, Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, membahas peluang kolaborasi di WCCE 2026 yang akan digelar di Jakarta, termasuk rencana MoU dengan HCC untuk memperkuat kerja sama di sembilan bidang strategis.

Kolaborasi sebelumnya mencakup forum bisnis, perlindungan HKI, hackathon AI, serta dukungan terhadap pengembangan talenta digital dan esports. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) RI untuk Amerika Serikat (AS) Dwisuryo Indroyono Soesilo menekankan potensi besar subsektor ekraf Indonesia dan berharap kerja sama konkret dapat segera ditindaklanjuti.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ASA)




TERKAIT

BERITA LAINNYA