Kajian IHDC Rekomendasikan 9 Pilar Solusi dan 5 Instrumen Penguatan Partisipasi Kesehatan Indonesia

Jakarta: Indonesia telah mencapai cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lebih dari 95%, namun sejumlah kajian independen menunjukkan capaian ini belum berbanding lurus dengan kualitas akses, layanan, dan kepercayaan publik.
Ketimpangan pemanfaatan layanan masih nyata antarwilayah, gender, sosial ekonomi, disabilitas, serta jenis penyakit.

Itu sebabnya, Indonesia Health Development Center (IHDC) terpanggil melakukan kajian ilmiah mengeksplorasi inti permasalahan dan mengidentifikasi potensi solusi lewat rangkaian kajian naratif dan sintesis diskusi publik Ideologi Kesehatan.

Kajian ini adalah murni pendekatan ilmiah tanpa intervensi dan interest politis dari IHDC.

Agar hasil kajian IHDC ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, digunakan metode narrative review berbasis literatur untuk menggali kondisi faktual berdasar kajian independen dan berbagai studi empiris yang telah dilakukan berbagai sumber.

 

Kemudian dielaborasi melalui diskusi publik deliberatif lintas aktor, melibatkan kelompok pasien, komunitas, tenaga kesehatan, LSM, industri, dan akademisi, serta melakukan analisis tematik dengan triangulasi data nasional (Riskesdas, Susenas, BPS, BPJS Kesehatan).

Dari hasil awal kajian dan diskusi publik, seluruh responden sepakat bahwa akar persoalan kesehatan bangsa ini tidak semata terletak pada pembiayaan atau infrastruktur, melainkan pada lemahnya partisipasi kesehatan yang bermakna dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi sistem kesehatan.
 
Mengapa partisipasi kesehatan menjadi titik beratnya? Karena secara empiris terbukti partisipasi meningkatkan efektivitas intervensi kesehatan, memperkuat keberlanjutan program, dan menurunkan ketimpangan kesehatan.

Sebaliknya, tanpa partisipasi bermakna, kebijakan kesehatan berisiko tidak relevan secara sosial dan gagal menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

Secara teoritik dan kepustakaan, partisipasi kesehatan adalah proses di mana individu, keluarga, dan komunitas terlibat secara aktif, bermakna, dan berkelanjutan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kebijakan dan layanan kesehatan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Indikator partisipasi kesehatan berakar pada prinsip Primary Health Care (Alma-Ata dan Astana), teori social determinants of health, serta pendekatan people-centered health systems.
 

Dari kajian naratif dan diskusi publik elaboratif oleh IHDC didapatkan temuan utama bahwa partisipasi kesehatan di Indonesia masih bersifat:

(1) Prosedural dan administratif, belum substantif;
(2) Belum inklusif, terutama bagi perempuan, kelompok miskin, disabilitas, pasien penyakit kronis, dan masyarakat terpencil; serta
(3) Terfragmentasi dan belum terhubung secara harmonis dengan pengambilan keputusan strategis dan alokasi anggaran.
 

Dampak nyata dari belum optimalnya tingkat partisipasi kesehatan ini adalah seperti yang telah terjadi di masyarakat Indonesia, terutama:

(1) Tingginya fenomena penundaan pengobatan dan ketidakpatuhan terapi, yang berisiko meningkatkan kekebalan, penularan tidak terkontrol, dan sulitnya penanganan penyakti kronis;

(2) Rendahnya perilaku promotif dan preventif sehingga berisiko pembengkakan biaya kuratif;

(3) Risiko berkurangnya kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan nasional, salah satunya terlihat dari semakin tingginya frekuensi berobat keluar negeri.
 

Pada tahap analisis isu dan tematik, kajian deliberatif dari responden diskusi publik IHDC ini mengidentifikasi sumber risiko penghambat atau penyebab rendahnya partisipasi kesehatan di Indonesia, yaitu:
 
(1) Isu perempuan seharusnya menjadi pusat partisipasi kesehatan, karena perempuan memegang >70% keputusan kesehatan keluarga. Sayangnya, berdasarkan analisis deliberatif, disimpulkan bahwa partisipasi strategis perempuan dalam Musrenbang dan perencanaan kesehatan masih lemah.

(2) Isu kelompok miskin dan marjinal menjadi pihak yang paling rentan risiko kurang partisipatif dalam kesehatan Indonesia. Berbagai studi menemukan bahwa kurang dari 40% kelompok miskin yang pernah terlibat dalam forum perencanaan kesehatan, dan hanya 25% dari usulan mereka diakomodasi pengambil kebijakan.

(3) Isu penyandang disabilitas juga menjadi salah satu kelompok masyarakat dengan risiko partisipasi kesehatan yang rendah. Dengan total 9% dari populasi penduduk, studi menemukan hanya kurang dari 20% kelompok disablitasi yang pernah terlibat dalam forum layanan publik, sebagian besar terhalang oleh hambatan fisik, informasi, dan stigma.

(4) Isu stigma dan diskriminasi terutama pada populasi kelompok orang yang hidup dengan HIV/AIDS, penderita TBC, dan gangguan kesehatan jiwa. Kelompok populasi ini merupakan yang paling berisiko tingkat partisipasi kesehatan rendah karena aspek stigma dan diskriminasi.

Akibatnya, mereka mengalami hambatan besar untuk mendapatkan akses terutama tes, terapi, retensi layanan. Ini terbukti berdampak langsung pada luaran kesehatan dan penularan.
 

(5) Isu ketimpangan geospasial, di mana beberapa studi independen menunjukkan tingkat partisipasi di wilayah tertinggal hanya 30–35% saja. Hal ini sebagian besar disebabkan waktu tempuh ke fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas rujukan bisa berkisar antara 2–4 jam. Selain itu tenaga kesehatan masih terkonsentrasi di Jawa–Bali sehingga mengganggu distribusi layanan merata.

(6) Isu desa dan keluarga terbukti sebagai lokus paling efektif meningkatkan partisipasi kesehatan, namun sayangnya dari beberapa studi independen dan diskusi deliberatif dari respondedn, ditemukan bahwa promotif, preventif dan penyelesaisan masalah kesehatan sejak di tingkat keluarga belum menjadi prioritas Musrenbangdes.

Data kesehatan lokal ditingkat desapun belum dimanfaatkan optimal, sehingga ada gap antara kebutuhan akses dan partisipasi dengan kebijakan kesehatan berbasis desa.
 

“9 Pilar Solusi dan 5 Instrumen Penguatan Partisipasi Kesehatan”

Melalui diskusi publik deliberatif, IHDC kemudian memformulasikan potensi solusi yang bisa ditawarkan kepada pemerintah dan pengambil kebijakan kesehatan Indonesia.

Rekomendasi solusi IHDC diformulasikan dalam 9 Pilar Solusi penguatan partisipasi kesehatan, sebagai potensi kunci sukses partisipasi kesehatan yang saling terintegrasi:

1. Pendekatan Partisipatif Terstruktur, berbasis gotong royong sebagai prinsip ideologis, dengan mekanisme kolaboratif lintas aktor.

2. Partisipasi Kualitatif, menekankan kualitas aspirasi, narasi pengalaman, dan kebutuhan riil masyarakat.

3. Community-Led Monitoring (CLM), dimana komunitas memantau responsivitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan sebagai dasar advokasi dan perbaikan sistem.

4. Evidence-Based Participatory Practice dengan pelibatan pasien dan kelompok rentan dalam desain, perencanaan, dan evaluasi layanan berbasis bukti.

5. Penguatan Kepercayaan dimana kepercayaan publik dipandang dari layanan yang adil, transparan, dan responsif.

6. Pemanfaatan Media Sosial dan Digitalisasi sebagai alat edukasi, pelaporan, dan mobilisasi komunitas, terutama bagi kelompok marginal.

7. Indikator Akses Berbasis Geospasial untuk mengatasi ketimpangan wilayah, distribusi tenaga kesehatan, dan waktu tempuh layanan.

8. Pendekatan Berbasis Desa untuk menguatkan Musrenbangdes dan data kesehatan lokal sebagai fondasi perencanaan partisipatif.

9. Pusatkan pada Keluarga dan Rumah Tangga dengan mengakui keluarga terutama perempuan (ibu/istri) sebagai unit kunci dalam pengambilan keputusan kesehatan, kepatuhan terapi, dan dukungan psikososial.
 

Untuk memastikan 9 pilar solusi partisipasi ini menjadi efektif, terukur, dan berkelanjuta, IHDC merekomendasikan 5 Instrumen pendukung:

1. Agen partisipatori berbasis komunitas, terutama di Posyandu, Puskesmas, dan dokter keluarga
2. Pengembangan Indeks Partisipasi Kesehatan dengan komponen: responsivitas, kepuasan, akses, dan reliabilitas data;
3. Pendanaan berbasis komunitas yang berkelanjutan;
4. Standar prosedur kerja (SPK) komunitas yang sederhana dan berorientasi mutu;
5. Perlindungan sistemik dari stigma dan diskriminasi sebagai prasyarat partisipasi yang adil.

Indonesia Health Development Center (IHDC) menegaskan rekomendasi terstruktur yang kami sebut: “9 Pilar Solusi dan 5 Instrumen Penguatan Partisipasi Kesehatan” sesuai Ideologi Pancasila, maka dapat tercapai suatu bentuk partisipasi kesehatan yang bermakna sebagai fondasi utama bagi sistem kesehatan Indonesia yang adil, tangguh, dan berkelanjutan.

 

Cakupan jaminan kesehatan yang luas harus diiringi dengan keberanian untuk mendengar, melibatkan, dan menindaklanjuti suara warga, terutama perempuan, keluarga, komunitas desa, kelompok rentan, dan pasien dengan kebutuhan khusus.

IHDC menyerukan transformasi sistem kesehatan dari yang bersifat prosedural menjadi partisipatif, dari yang berorientasi administratif menjadi berorientasi pada pengalaman hidup dan kebutuhan nyata masyarakat.

Dengan memperkuat partisipasi sebagai ideologi kesehatan nasional, didukung oleh instrumen yang terukur, pendanaan berkelanjutan, dan tata kelola yang transparan, Indonesia bisa membangun sistem kesehatan yang tidak hanya menjamin akses, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan publik dan ketahanan kesehatan bangsa di masa depan.