Pejalan kaki melintasi papan sosialisasi pembayaran pajak secara online. FOTO: MI/ARYA MANGGALA
Pejalan kaki melintasi papan sosialisasi pembayaran pajak secara online. FOTO: MI/ARYA MANGGALA

Populer Ekonomi: Isi Ulang OVO, Gopay, hingga Admin Pinjol Bakal Kena PPN 11%

Angga Bratadharma • 07 April 2022 07:06
Jakarta: Sejumlah berita ekonomi pada Rabu, 6 April 2022, terpantau menjadi perhatian para pembaca Medcom.id. Berita itu mulai dari Mahendra Siregar tetap ingin posisi Ketua DK-OJK, biaya isi ulang OVO, Gopay, hingga admin pinjol bakal kena PPN 11 persen, sampai dengan umrah sambil jalan-jalan bakal dikenakan pajak.
 
Berikut rangkuman berita selengkapnya:

1. Mahendra Siregar Kukuh Ingin Posisi Ketua OJK

Calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar hanya menginginkan jabatan Ketua Dewan Komisioner OJK, bukan posisi lainnya.
 
Baca berita selengkapnya di sini

2. Pengumuman! Biaya Isi Ulang OVO, Gopay, hingga Admin Pinjol Bakal Kena PPN 11%

Pemerintah mulai mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas atas penyelenggaraan transaksi keuangan digital atau financial technology (fintech). Mulai 1 April lalu, penyelenggara jasa ini akan dikenakan tarif PPN sebesar 11 persen.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca berita selengkapnya di sini

3. Bangun Rumah Sendiri Bisa Kena PPN?

Pemerintah telah menerbitkan ketentuan terkait barang dan jasa kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Melalui ketentuan itu, pembangunan rumah sendiri mulai dikenakan PPN.
 
Baca berita selengkapnya di sini

4. Siap-Siap, Umrah Sambil Jalan-Jalan Bakal Dikenakan Pajak

Pemerintah menetapkan lima jenis Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu yang dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan besaran tertentu. Salah satunya adalah jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan.
 
Baca berita selengkapnya di sini

5. Pemerintah Dinilai Berhasil Perbaiki Ekosistem Bansos

Kepala Departemen Ekonomi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Fajar B. Hirawan menuturkan pemerintah cukup berhasil memperbaiki ekosistem bantuan sosial di Indonesia dalam dua tahun terakhir. Hal itu merujuk dari pengamatan yang dilakukan di masa pandemi covid-19.
 
Baca berita selengkapnya di sini
 
(ABD)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif