Ilustrasi pembangunan rumah - - Foto: dok Lippo
Ilustrasi pembangunan rumah - - Foto: dok Lippo

Bangun Rumah Sendiri Bisa Kena PPN?

Eko Nordiansyah • 06 April 2022 17:52
Jakarta: Pemerintah telah menerbitkan ketentuan terkait barang dan jasa kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Melalui ketentuan itu, pembangunan rumah sendiri mulai dikenakan PPN.
 
Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri. Di sini kegiatan membangun sendiri yang kena PPN adalah baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan.
 
Kepala Subdit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Direktorat Jenderal Pajak Bonarsius Sipayung mengatakan, kebijakan ini diambil untuk memberikan keadilan karena selama ini jasa konstruksi terutang PPN dengan tarif normal.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ketika kita melakukan jasa sendiri itu sebenarnya itu ada di (Pasal) 16C UU PPN. Ketika saya misalnya melakukan kegiatan membangun sendiri maka itu terutang PPN," katanya dalam video conference, Rabu, 6 April 2022.
 
Dalam PMK tersebut dijelaskan besaran PPN terutang sama dengan 20 persen dikali tarif PPN sesuai Pasal 7 ayat (1)) yaitu 11 persen dikali Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau 2,2 persen dari DPP. Ketentuan ini mulai berlaku 1 April 2022.
 
"Kalau misal biaya (membangun) saya Rp1 miliar berarti DPP-nya adalah Rp200 juta dikali tarif. Jadi kalau dibuat tarif efektifnya adalah 11 persen dikali 20 persen dikali total biaya berarti sekitar 2,2 persen dikali Rp200 juta. Itulah PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri," ungkapnya.
 
Bonar menambahkan, PPN terutang tadi kemudian dibayar sendiri oleh pihak yang membangun dan disetor sendiri ke bank. Selanjutnya, pihak yang memungut dan penyetor PPN terutang tadi akan mendapatkan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti lapor.
 
"Lapornya bagaimana? Dianggap sudah melapor ketika membuat SSP karena SSP itu akan langsung masuk ke sistem DJP melalui NTPN yang tercantum dalam SSP itu. Ini sekali lagi selama ini juga sudah terutang, ini hanya penyesuaian dalam tarifnya," pungkas dia.

 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif