Ilustrasi. FOTO: MI/RAMDANI
Ilustrasi. FOTO: MI/RAMDANI

Korupsi Berjamaah di Jiwasraya

Ekonomi OJK Analisis Ekonomi Jiwasraya
Angga Bratadharma • 26 Juni 2020 13:05
KASUS mega skandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terus membuka babak baru usai Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan sejumlah tersangka berdasarkan pengembangan penyidikan. Penetapan tersangka itu terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi Asuransi Jiwasraya.
 
Tidak main-main, kini Kejagung menetapkan tersangka salah satu petinggi pengawas lembaga jasa keuangan yang super body, yakni dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengumuman itu tentu sangat mengejutkan mengingat OJK sedang disoroti dari aspek fungsi dan tugasnya yang dinilai belum maksimal dalam mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan di Indonesia.
 
Mengutip pernyataan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono, satu orang tersangka dari OJK memiliki inisial nama FH. FH menjabat sebagai Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II OJK periode 2017-sekarang. FH juga pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal IIA periode Februari 2014-2017.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sampai tulisan ini diturunkan, FH belum ditahan. Penyidik meyakini FH kooperatif dan tidak akan melarikan diri. Adapun FH dijerat Pasal 2 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
 
"Peran tersangka ini dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawabnya di jabatan itu, dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan di Asuransi Jiwasraya, termasuk perbuatan yang dilakukan para terdakwa yang sudah disidangkan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono.
 
Baca: OJK Diminta Perketat Pengawasan di Industri Keuangan
 
Tidak hanya pejabat tinggi OJK, ibarat korupsi berjamaah Kejagung juga menetapkan 13 korporasi yang jadi tersangka. Ke-13 tersangka itu yakni DM atau PAC (PT Danawibawa Manajemen Investasi atau Pan Arkadia Capital), OMI (PT OSO Manajemen Investasi), PPI (PT Pinacle Persada Investasi), MD (PT Milenium Danatama), dan PAM (PT Prospera Aset Manajemen).
 
Kemudian MAM (PT Maybank Aset Manajemen), MNC (PT MNC Aset Manajemen), GC (PT GAP Capital), JCAM (PT Jasa Capital Aset Manajemen), PAAM (PT Pool Advista Aset Manajemen), CC (PT Corfina Capital), TII (PT Trizervan Investama Indonesia), dan SAM (PT Sinarmas Aset Manajemen). Menurut Kejagung ke-13 korporasi ini diduga terlibat dalam pelarian uang nasabah.
 
Masih menurut data Kejagung, dari 13 korporasi tersebut diduga kerugian mencapai Rp12,157 triliun. Kerugian itu merupakan bagian dari penghitungan kerugian negara yang sudah dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp16,81 triliun. Adapun penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam pengembangan penyidikan.
 
Penetapan tersangka baru-baru ini menyusul penetapan tersangka oleh Kejagung sebelumnya dalam kasus dugaan korupsi di Jiwasraya. Mereka ialah Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro; dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat Hendrisman Rahim.
 
Baca: OJK Dorong Bergeraknya Sektor Riil di Era Kenormalan Baru
 
Kemudian, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan; mantan Direktur Keuangan Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo; dan Direktur Utama PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.
 
Keenam tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b serta Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Benny dan Heru ditetapkan sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
 
Asas Praduga Tidak Bersalah
 
Sementara itu, OJK menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah sehubungan dengan pemberitaan adanya penetapan tersangka terhadap pegawai OJK mengenai proses penegakan hukum terkait Jiwasraya oleh Kejagung. Pernyataan itu muncul tidak lama berselang usai Kejagung mengumumkan tersangka baru, yang salah satunya petinggi dari OJK.
 
Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan sejak dimulainya proses penyelidikan oleh pihak Kejagung, OJK telah dan selalu memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan data dan informasi serta asistensi yang diperlukan oleh pihak Kejagung.
 
"OJK selama ini telah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk membangun sistem keuangan yang sehat, stabil, dan kredibel dalam rangka melindungi konsumen dan memacu pertumbuhan ekonomi," kata Anto, seperti dikutip Medcom.id, dari keterangan resminya, Jumat, 26 Juni 2020.
 
Baca: Pejabatnya Jadi Tersangka, OJK Junjung Asas Praduga Tidak Bersalah
 
Anto menambahkan salah satu falsafah penting OJK menegakkan pelaksanaan pengaturan dan pengawasan adalah guna terselenggaranya sistem jasa keuangan yang menjunjung tinggi aspek governance. Hal ini, tegas Anto, tidak hanya berkaitan dengan kewenangan OJK.
 
"Tetapi juga berhubungan dengan pelaksanaan operasional di industri perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank," ucapnya.
 
Sedangkan terkait penetapan tersangka atas 13 korporasi yang merupakan Manajer Investasi (MI) dalam dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi Asuransi Jiwasraya oleh Kejagung, Anto menegaskan, ke-13 MI masih beroperasi.
 
"Mengenai penetapan ke-13 manajer investasi menjadi tersangka dalam kasus Jiwasraya, sampai saat ini 13 manajer investasi tersebut masih beroperasi seperti biasa karena belum ada pembatasan dari Kejagung," kata Anto.
 
Saat ini, penyidik Kejagung tengah mendalami bukti untuk mencari peran aktif dari pengelola korporasi tersebut. Penyidik juga mencari peran terdakwa atau tersangka lain di balik peran perusahaan. Adapun penyidik Kejagung hanya menyidik bagian investasi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pada periode 2014-2018.
 
Kritik Keras
 
Ekonom senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengkritik keras kinerja OJK lantaran abai melakukan pengawasan terhadap sektor keuangan di Indonesia. Lemahnya penegakan peraturan dan pengawasan oleh OJK dinilai Faisal menyebabkan persoalan di tubuh Asuransi Jiwasraya.
 
"Perusahan asuransi adalah industri yang peraturannya sangat ketat. Bahkan sekarang, laporan keuangannya diminta, baik laporan bulan, triwulanan maupun enam bulanan. Ada yang abai. Harus diakui OJK abai," ujar Ekonom senior Indef Faisal Basri, saat menjadi pembicara webinar bertajuk 'Kasus Asuransi Jiwasraya, Kejahatan Korupsi atau Pasar Modal? di Mana Peran OJK'.
 
Menurutnya OJK sudah diberikan kekuasaan penuh oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan itu antara seperti memberikan izin operasi perusahaan asuransi, mengeluarkan izin berbagai produk asuransi, lalu mengawasi perusahaan asuransi, hingga membuat aturannya.
 
Baca: OJK: 13 MI Tersangka Kasus Jiwasraya Masih Beroperasi
 
"Sudah sepatutnya OJK bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa Jiwasraya. OJK juga yang diberikan tugas mengawasi perusahaan asuransi. OJK membuat aturan. Jika terjadi pelanggaran, OJK-lah yang menyidik, menuntut, dan mengenakan sanksi," tegasnya.
 
Berdasarkan persoalan itu, Faisal justru mempertanyakan sikap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sampai sekarang belum merealisasikan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2014 yang seharusnya sudah hadir pada Oktober 2017 tentang Perasuransian.
 
Baca: Karangan Bunga Buat Benny Tjokro Dinilai Bentuk Intervensi
 
Dalam Bab XI Perlindungan Polis, Tertanggung atau Peserta, Pasal 53 ayat 1 disebutkan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Wajib Menjadi Peserta Program Penjaminan Polis. Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 2014 juga mengatur mengenai UU sebagai payung hukum program penjaminan polis dibentuk paling lama tiga tahun sejak beleid diundangkan atau pada 2017.
 
"Semestinya, Kementerian Keuangan harus berinisiatif membuat naskahnya. Demikian juga DPR," kata Faisal.
 
Sementara itu, ekonom dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng meminta Jaksa Agung membuka penyelidikan dan penyidikan jual beli saham terkait kasus dugaan skandal korupsi Asuransi Jiwasraya. Hal itu, menurutnya, penting guna menghindari tudingan adanya barter politik dalam kasus asuransi pelat merah ini.
 
"Saya kira, Jaksa Agung jangan ragu menangani kasus ini. Mau Bakrie Group, mau bank BUMN, siapapun arus diperiksa. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi," kata Daeng.
 
Menurut Daeng upaya membongkar kasus Asuransi Jiwasraya ini menjadi taruhan kredibilitas Presiden. Jika penanganan kasus Jiwasraya ini kurang optimal maka tuduhan publik bisa saja mengarah ke Presiden.
 
Baca: Hakim Tolak Eksepsi Seluruh Terdakwa Kasus Jiwasraya
 
"Apalagi, publik juga sudah mencium gelagat bahwa kasus Jiwasraya ini bagian dari oligarki kekuasaan. Jaksa Agung kan di bawah Presiden. Mestinya, beri komando ke Jaksa Agung agar jangan main-main dengan kasus ini. Jangan ada yang ditutup-tutupi," tegasnya.
 
Anggota Komisi XI Fraksi Partai Demokrat Vera Febyanthy juga angkat bicara soal kasus Asuransi Jiwasraya. Ia menyampaikan jangan sampai dengan adanya covid-19 pemerintah justru membiarkan nasib nasabah saving plan di Asuransi Jiwasraya. Pasalnya, masalah ini sudah ada sebelum masalah virus korona melanda di Indonesia.
 
"Harus diselesaikan secara menyeluruh, sampai selesai. Ini bisa jadi preseden buruk buat pemerintah jika nasib nasabah diabaikan," katanya.
 

 
Dalam rapat dengan Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya Komisi VI DPR pada Februari 2020 lalu disebutkan bahwa ada opsi penyelamatan Jiwasraya melalui suntikan Penanaman Modal Negara (PMN) senilai Rp15 triliun untuk membayar polis jatuh tempo dan menyelamatkan perseroan.
 
Pada Maret 2020 lalu, pemerintah sudah mulai membayar kewajiban kepada lebih dari 15 ribu nasabah tradisional senilai Rp470 miliar. Namun tidak untuk nasabah pemegang polis saving plan. Di sisi lain, Vera menyayangkan pemerintah yang justru membantu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ketimbang nasabah Asuransi Jiwasraya.
 
"Sikap pemerintah lebih menolong Garuda Indonesia di tengah covid-19 ini. Padahal penyelesaian nasabah Jiwasraya harus juga menjadi prioritas. Seluruh nasabah juga harus dibayarkan. Garuda saja bisa dapat, sementara kasus ini yang sudah lama tidak dapat," kata dia.
 
Reksa Dana Nasabah Aman
 
Meski ditetapkan sebagai tersangka, PT Sinarmas Asset Management (SAM) menjamin instrumen reksa dana yang diinvestasikan oleh nasabah tetap aman. Nasabah tak perlu khawatir dengan adanya penetapan 13 korporasi sebagai tersangka dalam kasus korupsi Asuransi Jiwasraya.
 
Kuasa hukum Sinar Mas Asset Management Hotman Paris Hutapea mengatakan PT Sinarmas Asset Management sebagai salah satu unit usaha di bawah pilar Sinar Mas Financial Services tetap memberikan pelayanan, dan selalu mengedepankan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh nasabah.
 
"Perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya atas semua produk yang dipasarkan. Nasabah tidak perlu khawatir dan tetap dapat melakukan pembelian dan penjualan seperti biasa," kata dia.
 
Baca: Jaksa Agung Diminta Selidiki Kasus Jiwasraya
 
Sementara MNC Asset Management (MAM) menegaskan akan mengikuti proses hukum yang berlaku dan berkomitmen membantu Kejagung untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya. Terkait penetapan tersangka oleh Kejagung, MAM memberikan beberapa klarifikasi.
 
Pertama, MAM menegaskan Reksa Dana Syariah Ekuitas II yang dikelola MAM merupakan produk single investor milik Jiwasraya dan tidak terkait dengan produk reksa dana lainnya. Kedua, portfolio yang ada di dalam Reksa Dana Syariah Ekuitas II ditentukan oleh Jiwasraya, setiap pembelian dan penjualan portfolio dilakukan atas instruksi Jiwasraya.
 
"Perihal berita penetapan status tersangka terhadap MAM, saat ini kami belum menerima pemberitahuan resmi dari Kejaksaan Agung terkait penetapan tersebut. MAM akan menelaah lebih lanjut penetapan status tersangka ini," kata manajemen MAM, seperti dikutip Medcom.id, dari keterangan resminya.
 
Baca: Tim Hukum Jiwasraya Bantah Modus Operandi Jaksa
 
Sementara itu, Direktur Pool Advista Indonesia Marhaendra memberikan klarifikasi terkait penetapan tersangka kasus Jiwasraya dari Kejagung. "Perseroan ingin mengklarifikasi bahwa PA (Pool Advista) yang dimaksud bukan PT Pool Advista Indonesia Tbk, melainkan PT Pool Advista Aset Manajemen (PT PAAM) yang merupakan anak usaha perseroan," kata Marhaendra.
 
Mengutip data OJK, hingga 17 Juni 2020, struktur permodalan atau Risk-Based Capital (RBC) industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing sebesar 627 persen dan 314 persen atau jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 120 persen.
 
Sedangkan pada posisi Mei 2020, industri asuransi berhasil menghimpun tambahan premi sebesar Rp15,6 triliun (asuransi jiwa Rp8,86 triliun dan asuransi umum dan reasuransi Rp6,69 triliun).
 

(ABD)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif