Ilustrasi. AFP PHOTO/Brendan Smialowski
Ilustrasi. AFP PHOTO/Brendan Smialowski

Menyambut Taper Tantrum

Angga Bratadharma • 07 September 2021 10:12
KEBIJAKAN Federal Reserve di sisa tahun ini atau di awal tahun menjadi sorotan utama para pelaku pasar, pemangku kepentingan, para ekonom, hingga para pengambil kebijakan utama di hampir semua negara di dunia. Adapun kebijakan itu terkait rencana mengetatkan kebijakan moneternya atau memberlakukan taper tantrum.
 
Sebagai gambaran umum, tapering merupakan kebijakan mengurangi nilai program pembelian aset atau Quantitative Easing (QE) oleh The Fed. Ketika hal tersebut dilakukan, maka aliran modal akan keluar dari negara emerging market dan kembali ke Negeri Paman Sam sehingga hal tersebut dapat memicu gejolak di pasar finansial yang disebut taper tantrum.
 
Pada 2013, dengan ekspektasi normalisasi kebijakan moneter AS, mendorong pembalikan arus modal dari negara-negara berkembang, sehingga nilai tukar rupiah merosot tajam. Kondisi tersebut yang ditakutkan kembali terjadi dengan The Fed diperkirakan bakal melakukannya di sisa tahun ini atau di awal tahun depan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hal itu diperkuat dengan pernyataan Ketua Federal Reserve Jerome Powell bahwa bank sentral Amerika Serikat akan mulai melakukan tapering pembelian aset di tahun ini. "Pandangan saya adalah bahwa tes progres lebih lanjut yang substansial telah dipenuhi untuk inflasi. Ada juga progres yang jelas menuju lapangan kerja maksimum," kata Powell.
 
Meski mengurangi pembelian aset, The Fed memastikan akan mempertahankan suku bunga acuannya pada level terendah atau mendekati nol, sambil melanjutkan program pembelian aset sebesar USD120 miliar per bulan. Karena itu, Fed meminta pergerakan memulai tapering tidak boleh diinterpretasikan sebagai sinyal bahwa kenaikan suku bunga akan segera menyusul.
 
Menyambut <i>Taper Tantrum</i>

Ketua Federal Reserve Jerome Powell. FOTO: AFP
 
"Waktu dan laju pengurangan pembelian aset yang akan datang tidak akan ditujukan untuk membawa sinyal langsung mengenai waktu kenaikan suku bunga, di mana kami telah mengartikulasikan tes yang berbeda dan secara substansial lebih ketat," jelas Powell.
 
Adapun risalah pertemuan The Fed pada Juli mengindikasikan bahwa tapering pembelian aset tahun ini sudah tepat bagi bank sentral. Namun, tidak ada keputusan mengenai pembelian aset baru pada pertemuan itu.
 
"Saya berpandangan, seperti sebagian besar peserta bahwa jika ekonomi berkembang luas seperti yang diantisipasi, maka bisa jadi tepat untuk mulai mengurangi laju pembelian aset tahun ini," terang Powell.
 
"Bulan intervensi telah membawa lebih banyak progres dalam bentuk laporan ketenagakerjaan yang kuat pada Juli, namun pada penyebaran lebih lanjut varian delta. Kami akan berhati-hati menilai data yang masuk dan risiko yang berkembang," tambahnya.
 
Dengan kondisi itu, tentunya pemerintah dan Bank Indonesia (BI) harus mempersiapkan strategi kebijakan atau bauran ekonomi yang bisa menangkal apabila benar-benar terjadi tapering oleh The Fed. Untuk mengantisipasinya, pemerintah harus sudah mempersiapkan beberapa instrumen yang perlu disiapkan sedini mungkin.
 
Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi meminta pemerintah mewaspadai kemungkinan The Fed yang bakal mengurangi pembelian aset atau memberlakukan taper tantrum dan menaikkan suku bunga di 2022. Hal itu mengingat data ekonomi AS yang kian kinclong dan berdampak terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.
 
Imbasnya bank sentral AS mulai membuka wacana soal pengetatan kebijakan. "Tanda-tanda tersebut sudah terlihat dari inflasi yang tinggi setelah Pemerintah AS melakukan stimulus jumbo yang belum pernah terjadi sebelumnya. Maka, ini merupakan ancaman yang sangat nyata. Indonesia tidak boleh lengah, harus selalu waspada," tegas Ibrahim.

 
 

Ia mengingatkan pembelajaran berharga yang pernah terjadi ketika tapering dilakukan pada 2013 di mana saat itu terjadi pembalikan arus modal dari negara berkembang termasuk dari Indonesia pergi ke negara utama. Dengan pengalaman itu, setidaknya Indonesia bisa memprediksi dampaknya seperti apa terhadap struktur perekonomian.
 
"Hal ini menjadi pelajaran berharga dan perhatian pemerintah dan Bank Indonesia. Apabila benar-benar terjadi, maka pemerintah dan Bank Indonesia harus sudah siap untuk menangkalnya," tegas Ibrahim.
 
Strategi hadapi risiko ketidakpastian

 
Untungnya, Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan tak tinggal diam dan cukup responsif melihat adanya ketidakpastian di pasar keuangan global. Berdasarkan pandangannya, risiko ketidakpastian pasar keuangan global bakal berlanjut maka pemerintah mematok asumsi suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 di 2022 di kisaran 6,32-7,27 persen.

"Tingkat suku bunga atau yield ditentukan oleh mekanisme pasar. Asumsi tingkat suku bunga SUN 10 tahun pada 2022 mencerminkan kebutuhan pembiayaan APBN serta risiko ketidakpastian pasar keuangan global yang diperkirakan masih akan berlangsung," ucap Sri Mulyani.
 
Dengan kondisi masih tak menentu, dia menekankan, salah satu risiko yang harus diwaspadai terhadap tingkat imbal hasil SUN adalah perubahan kebijakan moneter negara maju, khususnya Amerika Serikat, yang didorong oleh pemulihan ekonomi yang cepat serta stimulus fiskal yang besar.
 
"Kita pernah belajar dari fenomena terdahulu seperti taper tantrum di 2013, dengan ekspektasi normalisasi kebijakan moneter AS dapat mendorong pembalikan arus modal dari negara berkembang," paparnya.
 
Menyambut <i>Taper Tantrum</i>
 
Atas kondisi itu, ia mengaku, pemerintah akan terus bersinergi dengan otoritas moneter dan jasa keuangan dalam melakukan pemantauan dan mengambil langkah-langkah kebijakan secara antisipatif dan terkoordinasi. Salah satu langkah sinergi dengan otoritas lain seperti BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah pendalaman dan pengembangan pasar keuangan.
 
Sri Mulyani sepakat bahwa pasar keuangan domestik yang dalam, aktif, dan likuid sangat diperlukan dalam meningkatkan stabilitas pasar. Karena dengan begitu, maka pada gilirannya akan menurunkan yield SUN.
 
"Pasar keuangan yang dalam, aktif, dan likuid, akan menjadi sumber pembiayaan yang stabil, efisien, dan berkesinambungan. Hal ini akan meminimalkan dampak risiko volatilitas aliran modal investor asing terhadap yield SUN," tutur Sri Mulyani.
 
Tak hanya dari sisi fiskal, ibarat dua sisi mata uang koin, kebijakan moneter juga diperkuat untuk menghadapi tapering. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengaku telah menyusun berbagai langkah dalam menghadapi kemungkinan perubahan kebijakan pengurangan likuiditas alias tapering pada tahun ini.
 
Nantinya, bank sentral tak hanya akan mengandalkan kebijakan suku bunga acuan tapi juga menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Adapun efisiensi kurs rupiah dan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tidak bisa dilihat dari sudut pandang teori.
 
 

Artinya, sehingga BI perlu mengintervensi pasar domestik melalui spot, Domestic Non-Delivery Forward (DNDF), dan pembelian SBN di pasar sekunder. "Semua ini telah kami pelajari dari krisis-krisis yang lalu," jelas Perry.
 
Dengan seluruh kebijakan moneter tersebut, Perry optimistis stabilisasi ekonomi akan lebih baik dan berdaya tahan dalam menghadapi tapering The Fed nantinya. Selain itu, kebijakan makroprudensial BI juga di relaksasi dalam menghadapi situasi saat ini karena kebijakan moneter tak bisa berdiri sendirian, melalui pelonggaran rasio Loan to Value (LTV) dan lainnya.
 
Krisis kali ini berbeda
 
Meski dihadapkan pada krisis dan ancaman tapering, namun Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kwee berpendapat krisis yang terjadi kali ini berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya. Saat ini orang memiliki dana namun tidak bisa berbelanja karena dibatasinya aktivitas dan bisnis tidak berjalan dengan optimal.
 
Bahkan, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan saat ini meningkat yang kemudian berdampak pada meningkatnya jumlah investor di pasar modal. "Ada orang di rumah tidak ngapa-ngapain tapi dia punya tabungan, dia transaksi di pasar saham. Jadi ketika tapering terjadi, pasarnya koreksi, orang akan kembali lagi masuk ke pasar sehingga harganya bergerak naik," ujar Hans.
 
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat kenaikan jumlah rekening simpanan nasabah per Juli 2021 sebanyak 12,6 persen (40.251.228 rekening) secara tahun ke tahun (yoy) menjadi 359.949.911 rekening. Kenaikan ini cukup signifikan dibandingkan dengan posisi Juli tahun lalu yang berada pada posisi 319.698.683 rekening.
 
Selanjutnya, distribusi kenaikan simpanan nasabah secara yoy terpantau cukup merata. Per Juli 2021, semua kategori (tier) simpanan mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tier dengan saldo rekening di atas Rp5 miliar. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan nasional.
 
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pada Juli 2021 secara yoy nominal simpanan pada umumnya memang mengalami kenaikan. Namun secara bulan ke bulan (mtm), terjadi penurunan nominal simpanan dengan tiering di atas Rp2 miliar yakni sebesar minus 0,1 persen setara dengan Rp3,83 triliun.
 
"Artinya, dana pada tiering tersebut yang mayoritas merupakan dana milik korporasi mulai terdistribusi merata. Hal ini mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi nasional tengah bergerak ke arah yang lebih baik, terlihat dari dunia usaha yang mulai bersiap untuk kembali melakukan ekspansi," ujar Purbaya.
 
Lebih baik ketimbang 2013
 
Sementara itu, Ekonom Senior DBS Group Research Radhika Rao berpendapat, fundamental ekonomi Indonesia saat ini sudah lebih baik dibandingkan dengan saat taper tantrum pada 2013. Hal itu ketika modal asing di negara berkembang termasuk Indonesia, terserap oleh kenaikan imbal hasil surat utang Pemerintah Amerika Serikat.
 
"Hal ini menunjukkan bahwa meski ada beberapa dampak dari aset emerging markets yang diakibatkan oleh penurunan (taper), (faktor) ini tidak lantas menjadi signifikan setelah adanya volatilitas," kata Radhika Rao.
 
Radhika melihat fundamental nilai tukar rupiah sudah lebih baik, jika menghadapi gejolak karena adanya arus modal keluar, seperti wacana yang muncul dalam beberapa waktu terakhir karena gestur The Federal Reserve menyikapi laju pemulihan ekonomi AS.
 
 

"Dari segi mata uang rupiah, fundamental Indonesia lebih baik dari 2013 pada saat taper tantrum atau melonjaknya imbal hasil pada obligasi AS," kata dia.
 
DBS yang berkantor pusat di Singapura, meyakini Bank Indonesia akan tetap menjaga stabilitas di pasar keuangan, meskipun sikap bank sentral dalam beberapa waktu terakhir mengarah ke kebijakan akomodatif untuk mendorong pemulihan ekonomi.
 
Di samping itu, selain ancaman dari taper tantrum akibat pemulihan ekonomi AS, Radhika berpandangan bahwa pulihnya ekonomi Indonesia akan sangat bergantung dari realisasi vaksinasi covid-19. Kesehatan masyarakat harus dikedepankan agar Indonesia segera keluar dari krisis pandemi covid-19.
 
"Vaksinasi jelas memegang peran penting dalam upaya pemulihan ekonomi dan pemetaan investasi di masa mendatang. Keuangan publik Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama dua dekade terakhir. Pemotongan suku bunga tidak akan terjadi, akan tetapi stabilitas pasar keuangan akan menjadi prioritas," kata Radhika.
 
Tak semasif saat 2013
 
Terlepas dari itu semua, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Martha Christina menilai, dampak dari tapering yang dilakukan Fed kali ini tidak akan signifikan kepada Indonesia seperti di saat 2013. Hal itu lantaran arus modal yang masuk saat ini tidak sebesar saat di 2013 dan di 2018.
 
"Tapi (tapering) tidak akan berdampak semasif ketika tapering terjadi di 2013-2015. Kenapa? Karena arus modal yang masuk di 2013 itu memang sangat besar dan perbandingannya sangat besar (dengan di 2020-2021). Kalau kita lihat ke belakang arus modal tidak sebesar yang lalu, sehingga efeknya tidak setinggi yang kemarin," tuturnya.
 
Jika disinggung dampak tapering terhadap sektor keuangan terutama industri pasar modal, Martha mengaku tak mudah untuk diidentifikasi. "Sektor apa saja yang terdampak agak susah. Tapi dana asing biasanya mayoritasnya masuk ke saham kapitalisasi besar sehingga kalau pun terdampak adalah saham kapitalisasi besar seperti BCA, Bank Mandiri, dan Telkom," tuturnya.
 
Lebih lanjut, Martha mengatakan, kondisi itu yang membuat pihaknya sampai saat ini belum mengubah proyeksi IHSG, meski pun tapering kemungkinan diberlakukan di akhir tahun ini. "Sampai saat ini analisis kami tidak mengubah pandangan kami untuk IHSG tetap di level 6.880 (sampai akhir tahun)," pungkasnya.

 
(ABD)
Read All


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif