[Cek Fakta] Dana Haji Tidak Diaudit karena Uangnya Habis? Ini Faktanya

Beredar sebuah narasi yang menyebutkan pemerintah tidak berani mengaudit dana haji. Alasannya karena uang jemaah yang terkumpul sudah habis.
 
Akun facebook Toni Soe membagikan narasi ini pada 8 Juni 2021. Berikut narasi yang diunggah.

"Dana Umat untuk pergi haji aman, tpi tidak berani di Audit
Berarti duitnya sdh Habis"

 
Penelusuran:
Dari hasil penelusuran tim cek fakta medcom, klaim dana haji tidak diaudit karena dananya habis adalah salah. Faktanya, dana haji rutin diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya.
 
Dilansir akurat.co, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu mengatakan laporan keuangan BPKH diaudit secara rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) "Banyak juga yang membuat tagar 'Dana Haji Diaudit'. Sebagai lembaga negara kami ini sudah rutin diaudit, sejak di Kementerian Agama dana haji selalu diaudit oleh BPK, dan kebetulan mulai 2017-2018 dan sampai sekarang itu diaudit oleh BPK, baik itu audit tahunan maupun semester, bahkan ada audit khusus," paparnya.
 
Pada 2018 hingga 2019, laporan keuangan BPKH mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Untuk laporan keuangan BPKH 2020 sedang proses audit," katanya.
 

 
Dilansir medcom.id, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta calon jemaah tak mengkhawatirkan setoran dana pelunasan haji. Pemerintah menjamin keamanan uang jemaah. "(Uang jemaah) bisa diambil kembali atau bisa tetap berada di BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji)," kata Yaqut di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Juni 2021.
 
Skema pengembalian dana setoran biaya haji diurus BPKH. Dana yang tersimpan di BPKH juga bakal diinvestasikan.
 
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan meminta umat memercayakan pengelolaan dana haji dari pemerintah. Pasalnya, dana dikelola lembaga berbadan hukum.
 

 
Kesimpulan:
Klaim dana haji tidak diaudit karena dananya habis adalah salah. Faktanya, dana haji rutin diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya.
 
Informasi ini jenis hoaks misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.
 
Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.
 

 
Referensi:
1.https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/RkjWVpEK-menag-dana-jemaah-haji-aman-bisa-ditarik
2.https://akurat.co/tenang-mulai-2017-ternyata-bpk-selalu-audit-dana-haji?page=1
 

*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016
 


 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News