Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang tetap positif, defisit yang masih terkendali, serta realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang berjalan sesuai rencana.
“Hingga akhir Agustus kinerja APBN itu tetap kuat dengan keseimbangan primer yang positif, defisit tetap dalam batasan yang terkendali dan ini artinya memang perjalanan APBN-nya relatively on track,” ujar Suahasil dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Sabtu, 19 September 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers APBN KiTA pada Jumat, 18 September 2026.
Pendapatan Negara Rp2.055,6 Triliun
Hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara tercatat Rp2.055,6 triliun atau 65 persen dari target. Penerimaan negara juga menunjukkan pertumbuhan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, penerimaan tumbuh 25,4 persen.Penerimaan pajak tumbuh 24,1 persen. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp210,2 triliun atau tumbuh 7,8 persen.
Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp435,1 triliun, tumbuh 41,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Baca Juga :
Pesan Prabowo ke Menkeu Suahasil: APBN Harus Sehat, Kredibel, dan Bisa Stabilkan Ekonomi RI
Belanja Negara Tembus Rp2.295 Triliun
Sementara itu, belanja negara mencapai sekitar Rp2.295 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 17,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Khusus belanja Kementerian/Lembaga (K/L), realisasinya mencapai Rp912,4 triliun atau tumbuh 33 persen.Suahasil menegaskan percepatan belanja harus tetap diiringi prinsip efisiensi, ketepatan sasaran, dan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Defisit APBN Capai Rp240,1 Triliun
Dengan pendapatan negara sebesar Rp2.055,6 triliun dan belanja sekitar Rp2.295 triliun, APBN hingga akhir Agustus 2026 mencatat defisit Rp240,1 triliun. Nilai tersebut setara dengan 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)Dalam kesempatan tersebut, Suahasil juga menyampaikan APBN terus menjalankan fungsi perlindungan masyarakat melalui berbagai program, antara lain subsidi dan kompensasi, perlindungan sosial, serta dukungan terhadap daya beli masyarakat.
Ia menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan tersebut harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kredibilitas fiskal.
“APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi. Dan karena itu, APBN-nya harus tetap kredibel. Pendapatan harus kita perkuat, belanja harus makin efektif, produktif, tapi harus tetap efisien, dan defisit kita kelola secara sehat dan terkendali,” jelasnya.