Menurutnya mekanisme tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara, tetapi juga memastikan proses pelaksanaan program dapat diawasi secara terbuka oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan.
Dirinya juga menegaskan setiap rupiah yang digunakan dalam Program BSPS harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik karena berasal dari anggaran negara.
"Sistem PTT dilakukan selain berguna untuk efisiensi anggaran, juga dapat digunakan kembali untuk kepentingan rakyat dengan cara yang transparan, baik, benar, dan antikorupsi," kata Ara dikutip dari Antara, Rabu, 17 Juni 2026.
Ia menambahkan pengawasan yang ketat diperlukan agar bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Ini uang negara yang harus diawasi, harus transparan dan tidak boleh korupsi. Ada efisiensi sekitar Rp9 juta, saran saya berikan kepada yang paling miskin dan yang paling tua supaya kita bisa berkeadilan untuk rakyat," ujarnya.
Efisiensi anggaran capai Rp9 Juta
Pelaksanaan PTT dilakukan di Kelurahan Kalianyar, Jakarta Barat, di bawah koordinasi Kepala Pusat Pengembangan SDM Kementerian PKP, Iriyanto.Dalam proses tersebut, masyarakat penerima bantuan diberikan kesempatan memilih penyedia bahan bangunan secara terbuka. Sejumlah toko yang mengikuti proses pemilihan antara lain Toko Hidup Makmur dan Toko Sinar Bangun Jaya.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah mencatat efisiensi anggaran sekitar Rp9 juta yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk memperluas manfaat program kepada masyarakat.
Alokasi BSPS Jakarta meningkat
Program BSPS Tahun 2026 di DKI Jakarta mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Total alokasi bantuan mencapai 5.659 unit rumah, jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 158 unit.Dari total alokasi tersebut, sebanyak 5.359 unit diperuntukkan bagi wilayah perkotaan, sementara 300 unit dialokasikan untuk kawasan pesisir di Kepulauan Seribu.
Khusus di Jakarta Barat, Program BSPS mendapatkan alokasi sebanyak 1.350 unit rumah. Hasil inventarisasi dan verifikasi menunjukkan terdapat 942 unit rumah yang menjadi sasaran program dan tersebar di enam kecamatan serta 22 kelurahan.
Sementara itu, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, memperoleh alokasi sebanyak 29 unit rumah penerima bantuan.
Ara juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Jawa I yang telah mendukung pelaksanaan program mulai dari tahap pendataan hingga pelaksanaan di lapangan.
Menurutnya, penerapan sistem Pemilihan Toko Terbuka merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bantuan perumahan tepat sasaran sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Melalui Program BSPS dan mekanisme PTT, Kementerian PKP berharap tata kelola pembangunan perumahan dapat berjalan lebih transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
