Ilustrasi bedah rumah. Foto: MI
Ilustrasi bedah rumah. Foto: MI

Pemerintah Targetkan Bedah 400 Ribu Rumah Tak Layak Huni pada 2026

Rizkie Fauzian • 07 Juli 2026 13:20
Ringkasnya gini..
  • Pemerintah menargetkan program BSPS atau bedah rumah menjangkau 400 ribu rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia pada 2026.
  • Kemendagri, Kementerian PKP, dan BPS mempercepat proses verifikasi data penerima bantuan menggunakan skema by name by address agar penyaluran tepat sasaran.
  • Selain program nasional, pemerintah juga menargetkan renovasi 15 ribu rumah tidak layak huni di wilayah perbatasan yang kini masih dalam tahap validasi data.
Jakarta: Pemerintah menargetkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah menyasar 400 ribu rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2026. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pemerintah tengah mempercepat proses pendataan dan verifikasi calon penerima di seluruh daerah.
 
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama pemerintah daerah mengoordinasikan usulan penerima BSPS berdasarkan data by name by address. Data tersebut selanjutnya akan diverifikasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
 
"Kita mengoordinasikan daerah-daerah untuk memberikan usulan-usulan by name, by address, dan setelah itu nanti akan diverifikasi dengan data dari BPS," kata Tito dikutip dari laman Antara, Selasa, 7 Juli 2026.

Selain diverifikasi oleh BPS, usulan penerima bantuan juga akan diperiksa oleh Kementerian PKP untuk memastikan kesesuaiannya dengan kriteria rumah yang berhak memperoleh bantuan.
 
Mekanisme serupa juga diterapkan pada program bedah rumah di wilayah perbatasan. Pemerintah menargetkan renovasi 15 ribu rumah tidak layak huni di kawasan tersebut.
 
Menurut Tito, saat ini telah masuk sekitar 36 ribu usulan dari daerah perbatasan yang masih dalam proses verifikasi dan validasi oleh BPS bersama Kementerian PKP.
 
Untuk mempercepat pencapaian target, Kemendagri, Kementerian PKP, dan BPS akan menggelar rapat koordinasi lanjutan yang melibatkan seluruh kepala daerah, organisasi perangkat daerah yang membidangi permukiman, inspektorat daerah, serta jajaran BPS kabupaten/kota.
 
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses validasi data sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
 
"Supaya nanti paralel semuanya bergerak untuk percepat target 400 ribu rumah yang dibedah," ujar Tito.
 
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan Kemendagri dan BPS dalam pelaksanaan program perumahan. Menurutnya, koordinasi yang difasilitasi Kemendagri dengan pemerintah daerah akan mempercepat pelaksanaan program BSPS di berbagai wilayah.
 
"Sehingga koordinasinya bisa efektif, komunikasinya juga bisa efektif supaya program ini juga berjalan baik," kata Maruarar.
 
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
(KIE)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan