Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tidak akan mengalami kenaikan meskipun Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya.
Pemerintah tetap mempertahankan bunga KPR FLPP sebesar 5 persen flat dari awal hingga akhir masa angsuran. Kebijakan tersebut dilakukan agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap memiliki akses terhadap hunian yang layak dengan cicilan yang terjangkau.
"Kami memastikan negara hadir dan berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun terdapat dinamika ekonomi dan peningkatan BI Rate, bunga FLPP tetap dijaga sebesar 5 persen agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau," ujar Maruarar dikutip dari Antara, Senin, 22 Juni 2026.
Selain memastikan bunga FLPP tetap rendah, Maruarar juga menegaskan rencana pemberlakuan tenor KPR FLPP hingga 40 tahun masih berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kebijakan tersebut telah dibahas secara intensif dan dapat diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kesempatan yang sama, Kementerian PKP juga memaparkan perkembangan penyaluran FLPP sepanjang 2026. Dari target penyaluran 350.000 unit rumah subsidi tahun ini, realisasi hingga pertengahan Juni telah mencapai 78.277 unit atau sekitar 22,36 persen dari target tahunan.
Maruarar menghadiri rapat bersama Danantara Indonesia untuk membahas dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Pertemuan tersebut turut membahas optimalisasi aset rumah susun milik BUMN guna mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat.
Selain itu, Program Gentengisasi yang bertujuan meningkatkan kualitas rumah masyarakat juga mendapatkan dukungan dari sektor perbankan, termasuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Pemerintah dan Danantara Indonesia juga membahas percepatan penyelesaian proyek rumah susun Meikarta. Sejumlah langkah yang dibahas meliputi proses hibah aset, due diligence legalitas lahan, hingga penunjukan BUMN yang akan melanjutkan penyelesaian proyek tersebut.
Tak hanya itu, rapat turut membahas penyusunan Instruksi Presiden (Inpres) yang diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai isu strategis di sektor perumahan dan kawasan permukiman.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
