Rumah Rusak Akibat Bencana Dapat Bantuan hingga Rp60 Juta

Jakarta: Penanganan pascabencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sejumlah wilayah Sumatra terus dipercepat oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pemerintah memperkuat koordinasi untuk memastikan pembangunan hunian bagi warga terdampak berjalan cepat, tepat sasaran, dan sesuai dengan data di lapangan.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa, 8 September 2026. Rapat dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Kepala BPS Amalia Widyasanti.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan penanganan pascabencana merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto agar proses pemulihan dilakukan secara cepat dan tidak berbelit-belit.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus bekerja lebih cepat dari biasanya. Saudara-saudara kita sedang menderita dan tinggal di pengungsian, jadi kita harus punya rasa empati dan kepedulian yang tinggi. Saya minta semua siapkan petugas terbaik, proses lelang dan pengerjaan rumah disegerakan. Jangan berlama-lama membantu rakyat yang sangat membutuhkan," kata Ara dikutip dari laman resmi Kementerian PKP, Rabu, 9 September 2026.

Bantuan perbaikan rumah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyaluran bantuan serta pendataan kerusakan rumah warga terus dilakukan. Sesuai aturan yang berlaku, bantuan perbaikan rumah diberikan berdasarkan tingkat kerusakan.

Untuk rumah rusak ringan, bantuan yang diberikan sebesar Rp15 juta. Rumah rusak sedang mendapatkan Rp30 juta, sedangkan rumah rusak berat memperoleh Rp60 juta.

Bantuan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan kembali rumah di tanah milik warga atau in situ, maupun di lokasi relokasi.

Tito menekankan pentingnya validasi data penerima bantuan untuk mencegah terjadinya kesalahan maupun data ganda.

"Pemerintah daerah kami minta mendata kerusakan secara detail (by name by address). Selain diusulkan dan ditandatangani Bupati, saya minta ditandatangani juga oleh Kapolres dan Kajari sebagai pemeriksaan awal, baru kemudian dicek ulang oleh BPS supaya tidak ada data ganda atau salah hitung kategori kerusakan," kata Tito.

Kepala BPS Amalia Widyasanti mengatakan pihaknya terus memperkuat proses verifikasi data di lapangan. BPS memeriksa kembali data yang dikirimkan para bupati dan wali kota kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"BPS membantu memeriksa ulang data-data yang dikirimkan para Bupati dan Wali Kota kepada BNPB secara detail (by name by address). Sambil menunggu data masuk, kami menggunakan data desa dan data sosial ekonomi nasional untuk memetakan wilayah terdampak serta profil warganya, termasuk menyediakan papan informasi (dashboard) bencana," jelas Amalia.

1.045 hunian di Sumatra rampung

Sementara itu, pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Sumatra terus menunjukkan perkembangan. Pemulihan tersebut menggunakan skema gotong royong melalui program CSR Buddha Tzu Chi dengan total target mencapai 2.603 unit di tiga provinsi.

Di Aceh, dari target 1.000 unit yang tersebar di Aceh Tamiang dan Aceh Utara, sebanyak 480 unit telah selesai dibangun dan diserahterimakan kepada warga. Pembangunan unit lainnya terus dikebut dengan target rampung pada September 2026.

Di Sumatra Utara, pembangunan dilakukan di Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Siosar, Tapanuli Tengah, dan Padang Sidempuan. Dari target 1.103 unit, sebanyak 562 unit telah rampung dan diserahterimakan.

Adapun di Sumatra Barat, pembangunan ditargetkan mencapai 500 unit yang tersebar di Kota Padang dan Kabupaten Agam. Pengerjaan secara bertahap terus didorong agar hunian yang tersisa dapat segera diselesaikan dan ditempati warga.

Untuk memperlancar tahap pembangunan berikutnya, Kemen PKP juga terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Koordinasi dilakukan untuk mempercepat proses lelang sekaligus memperkuat pengawasan penggunaan anggaran.

Maruarar menegaskan kecepatan pembangunan harus tetap diikuti kualitas bangunan dan ketepatan sasaran bantuan.

"Cara kerja harus benar, kualitas bangunan harus bagus, dan bantuan harus tepat sasaran. Ke depan di bawah koordinasi Mendagri dan didukung data BPS, saya yakin kerja kita bisa lebih cepat dan berdaya guna. Kalau ada yang berani korupsi di tengah bencana, itu sangat keterlaluan dan pasti harus dihukum seberat-beratnya," ujar Maruarar.


(KIE)

• Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
• Hunian Tetap (Huntap)