Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan pemutakhiran data peserta di Pemda Provinsi Bali per 29 Juli 2022 dari 60.885 peserta yang terdaftar, 60.777 peserta memilih pengelolaan dana dengan prinsip konvensional dan 108 peserta memilih pengelolaan dana dengan prinsip syariah.
Berdasarkan periode yang sama, Bali memiliki minat pembiayaan yang terdiri dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebanyak 2.553 peminat, Kredit Pembangunan Rumah sebanyak 726 peminat dan Kredit Renovasi Rumah sebanyak 4.399 peminat secara konvensional.
Sedangkan Pembiayaan Pemilikan Rumah sebanyak 61 peminat, Pembiayaan Bangun Rumah sebanyak 3 peminat dan Pembiayaan Renovasi Rumah sebanyak 19 peminat untuk pengelolaan secara syariah.
Melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali selaku pihak Pemberi Kerja, telah menyelesaikan pemutakhiran data kepada 58.994 Peserta atau 96,89 persen melalui portal sitara.tapera.go.id.
Sedangkan dalam hal pemutakhiran individu, 22.035 atau sekitar 36,19 persen peserta di Bali yang telah melakukan pemutakhiran data, sedangkan sisanya sebanyak 38.850 peserta atau 63,81 persen belum melakukan pemutakhiran data secara individu.
| Baca juga: Pemprov DIY Menyelesaikan Pemutakhiran Data Tapera 43.891 PNS |
Pemutakhiran data peserta selain dilakukan oleh pemberi kerja, para peserta tetap perlu melakukan pemutakhiran data yang bersifat pribadi dan confidential yang hanya bisa diakses dan diisi oleh masing-masing peserta.
“Pemutakhiran data penting bagi peserta untuk mengetahui dan memastikan informasi data Peserta, status kepesertaan (aktif/nonaktif), besaran setoran dan saldo Simpanan, pilihan prinsip pengelolaan dana (konvensional/syariah) serta rekening pengembalian Simpanan pada saat pension atau berakhir masa kepesertaan,” ujar Adi Setianto.
Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengimbau seluruh PNS/ASN untuk melakukan pemutakhiran data di BP Tapera agar bisa menerima manfaat yang ada.
"KORPRI membangun jejaring, potensi potensi di luar KORPRI yang bisa menunjang kinerja dan membantu kesejahteraan PNS. Salah satunya melalui pemilikan rumah. Para PNS bisa memanfaatkan BP Tapera untuk itu. Ke depan diharapkan Aparatur Sipil Negara bisa menjadi profesional, netral dan sejahtera ,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Bali I Dewa Putu Sunartha menyampaikan dengan beralihnya Bapertarum-PNS ke BP Tapera, sesuai fungsinya BP Tapera menyediakan perumahan bagi PNS.
"Saya menghimbau perangkat daerah Bali, BKD, BKSDM, mengajak semua PNS untuk melakukan pemutakhiran data yang sudah disediakan oleh BP Tapera, melalui portal yang sudah disiapkan. Serta memanfaatkan semua fasilitas perumahan yang disiapkan oleh BP Tapera.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
