Kunjungan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait ke Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, menjadi bagian dari langkah nyata tersebut.
Dalam kunjungan tersebut, pemerintah menyerahkan bantuan Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 1.000 unit melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sekaligus meninjau kondisi warga yang terdampak banjir bandang.
Tito menegaskan program ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat perbatasan.
“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, kami hadir untuk membantu masyarakat yang terdampak (banjir) juga karena program rumah tidak layak huni. Tahun ini, Kementerian PKP mengalokasikan 1.000 unit RTLH untuk Sitaro," kata Tito di lokasi, dikutip, Kamis, 17 April 2026.
Percepatan perbaikan rumah warga
Pemerintah bedah 1.000 Rumah di Sitaro. Foto: Istimewa
Program ini merupakan hasil sinergi antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI dan Kementerian PKP. Sebanyak 700 unit rumah difokuskan di kawasan perbatasan Kecamatan Siau Barat dan Siau Barat Utara, sementara 300 unit lainnya dialokasikan di luar kawasan tersebut.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan relokasi 98 rumah bagi warga terdampak banjir di lahan seluas 2,5 hektare yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sitaro.
Mendagri Tito menjelaskan bahwa perhatian terhadap wilayah perbatasan kini semakin diperkuat melalui alokasi program nasional.
“Salah satunya Kepulauan Sitaro, terlebih daerah ini baru terdampak banjir bandang. Dari total 400 ribu unit program perumahan nasional, 15 ribu dialokasikan khusus untuk kawasan perbatasan. Ini peningkatan yang luar biasa, karena sebelumnya perbatasan selama ini tidak ada,” jelasnya.
Kolaborasi untuk kesejahteraan masyarakat
Pemerintah bedah 1.000 Rumah di Sitaro. Foto: Istimewa
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan kesiapan pemerintah dalam mempercepat realisasi program tersebut.
“Atas arahan Presiden, kami mendukung penuh langkah BNPP RI. Mulai minggu depan kita siapkan segera 1.000 rumah untuk dilakukan bedah rumah, dari tidak layak huni menjadi layak huni di Pulau Sitaro," kata Menteri Maruarar.
Ia menjelaskan penetapan Sitaro sebagai lokasi prioritas didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis.
“Tiga alasan ini menjadi dasar kebijakan yang dapat kami pertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Program ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi hunian masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam meningkatkan kualitas hidup, memperkuat ketahanan sosial, serta menumbuhkan rasa kebangsaan di wilayah perbatasan.
Melalui kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, langkah ini menjadi cerminan komitmen berkelanjutan dalam menghadirkan pembangunan yang merata hingga ke wilayah terluar Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
