Ini Kriteria Rumah untuk Mantan Wapres, dari Luas hingga Fasilitas

Jakarta: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian publik setelah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026.

Keputusan tersebut turut memunculkan pembahasan mengenai hak dan fasilitas yang dapat diterimanya setelah tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden.

Salah satu fasilitas yang diatur pemerintah adalah rumah kediaman bagi mantan presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini berlaku bagi pejabat yang berhenti dengan hormat dari jabatannya, termasuk karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri.

Penyediaan rumah tersebut memiliki sejumlah standar, mulai dari luas tanah, ukuran bangunan, lokasi, hingga fasilitas dan keamanan penghuni.
 

Ketentuannya tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.06/2022 tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Lantas, seperti apa spesifikasi rumah kediaman yang dapat menjadi hak Gibran?

Luas Tanah dan Bangunan Maksimal 1.500 m²

Berdasarkan Pasal 3 PMK Nomor 120/PMK.06/2022, tanah untuk rumah kediaman mantan presiden dan wakil presiden memiliki luas maksimal 1.500 meter persegi (m²) apabila berlokasi di DKI Jakarta.

Sementara itu, jika rumah berada di luar Jakarta, luas tanah ditentukan berdasarkan nilai yang setara dengan tanah seluas 1.500 m² di wilayah DKI Jakarta. Artinya, luas tanah rumah di luar Jakarta tidak harus mencapai ukuran yang sama.

Adapun berdasarkan Pasal 5, luas keseluruhan lantai bangunan rumah kediaman paling banyak mencapai 1.500 m². Ketentuan ini berlaku untuk total luas seluruh lantai, termasuk pada rumah bertingkat.

Dengan demikian, luas tanah dan luas bangunan memiliki ketentuan tersendiri dalam standar penyediaan rumah kediaman bagi mantan presiden dan wakil presiden.

Memiliki Ruangan dan Fasilitas yang Nyaman

Rumah kediaman untuk mantan presiden dan wakil presiden harus dirancang agar dapat menunjang aktivitas penghuni beserta keluarganya.

Dalam Pasal 4 PMK Nomor 120/PMK.06/2022, terdapat sejumlah persyaratan kelayakan yang perlu dipenuhi, antara lain:

1. Memiliki ruangan yang mendukung aktivitas mantan presiden atau wakil presiden beserta keluarga.
2. Menggunakan desain tata ruang yang memberikan kenyamanan bagi penghuni.
3. Memakai bahan bangunan yang memenuhi persyaratan teknis dan kekuatan konstruksi.
4. Memperhatikan keamanan serta keselamatan penghuni.
5. Menyediakan fasilitas standar sesuai kebutuhan dan kenyamanan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyediaan rumah tidak hanya memperhatikan ukuran bangunan, tetapi juga fungsi ruangan, kualitas material, dan kelayakan fasilitas.

Lokasi Rumah Harus Mudah Diakses dan Aman

Lokasi menjadi salah satu pertimbangan dalam penyediaan rumah kediaman bagi mantan presiden dan wakil presiden.

Berdasarkan Pasal 2 PMK Nomor 120/PMK.06/2022, rumah harus berada di wilayah Indonesia dan memiliki akses jalan yang memadai.

Selain itu, lokasi dan desain rumah tidak boleh menyulitkan proses penanganan keamanan serta keselamatan mantan presiden atau wakil presiden beserta keluarganya.

Artinya, pemilihan lokasi tidak hanya mempertimbangkan kenyamanan tempat tinggal, tetapi juga aksesibilitas dan kebutuhan pengamanan bagi penghuninya.

Rumah Bisa Dibeli atau Dibangun Pemerintah

Penyediaan rumah kediaman bagi mantan presiden dan wakil presiden tidak selalu dilakukan dengan membangun rumah baru. Pemerintah memiliki beberapa mekanisme pengadaan yang diatur dalam PMK Nomor 120/PMK.06/2022.

Pertama, pemerintah dapat membeli tanah sekaligus bangunan rumah yang sudah tersedia. Kedua, pemerintah bisa membeli tanah terlebih dahulu kemudian membangun rumah di atasnya. Ketiga, pembangunan atau peremajaan rumah juga dapat dilakukan di atas lahan milik pribadi.

Pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Menteri Sekretaris Negara dengan mempertimbangkan pagu anggaran yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan demikian, pengadaan rumah tetap harus mengikuti ketentuan anggaran negara dan standar kelayakan yang berlaku.

Pemberian rumah kediaman merupakan salah satu hak yang diatur bagi mantan presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya, termasuk karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri.

Namun, spesifikasi yang tercantum dalam peraturan tersebut merupakan standar pengadaan rumah kediaman. Ketentuan itu tidak berarti rumah dengan ukuran maksimal tersebut sudah dipilih atau disediakan secara khusus untuk Gibran. (Vira Farhatul Maula)


(KIE)

• Gibran Rakabuming Raka
• Gibran mundur
• Rumah