Apa Bedanya Pengunduran Diri dan Pemakzulan? Ini Aturan dan Prosesnya

Jakarta: Istilah pengunduran diri dan pemakzulan kerap muncul dalam dinamika politik dan pemerintahan. Keduanya sama-sama dapat menyebabkan seorang pejabat negara berhenti dari jabatannya sebelum masa tugas berakhir.

Pengunduran diri dan pemakzulan memiliki perbedaan mendasar, terutama dari segi alasan, proses, hingga lembaga yang berwenang mengambil keputusan. Lantas, apa perbedaan pengunduran diri dan pemakzulan? Berikut penjelasannya dilansir dari laman resmi JDIH DPR RI, Mahkamah Konstitusi, dan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI.

Pengertian Pengunduran Diri

Pengunduran diri merupakan tindakan seseorang untuk berhenti dari jabatan atas kehendak atau permintaan sendiri. Artinya, keputusan untuk tidak lagi menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam jabatan tersebut berasal dari pejabat yang bersangkutan.

Pengunduran diri berbeda dari pemberhentian karena tidak harus didahului pembuktian adanya pelanggaran hokum.

Pengertian Pemakzulan

Pemakzulan atau impeachment merupakan proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya melalui mekanisme konstitusional.

Ketentuan mengenai pemakzulan di Indonesia diatur dalam Pasal 7A UUD 1945. Berdasarkan pasal tersebut, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan sejumlah pelanggaran atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat negara.

Adapun alasan yang dapat menjadi dasar pemakzulan meliputi:

1. Melakukan pengkhianatan terhadap negara.
2. Melakukan korupsi.
3. Melakukan penyuapan.
4. Melakukan tindak pidana berat lainnya.
5. Melakukan perbuatan tercela.
6. Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Artinya, pemakzulan harus memiliki dasar konstitusional dan melalui tahapan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
 

Perbedaan Pengunduran Diri dan Pemakzulan

Berikut perbedaan pengunduran diri dan pemakzulan dalam konteks Presiden dan Wakil Presiden.

• Pengunduran diri: Berasal dari kehendak pejabat yang bersangkutan.
• Pemakzulan: Berasal dari proses konstitusional atas usulan DPR.
• Dasar pengunduran diri: Keputusan atau permintaan sendiri untuk berhenti dari jabatan.
• Dasar pemakzulan: Dugaan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan yang harus dibuktikan melalui mekanisme konstitusi.
• Pihak yang terlibat: Pengunduran diri ditindaklanjuti lembaga terkait sesuai konsekuensi konstitusionalnya, sedangkan pemakzulan melibatkan DPR, MK, dan MPR.
• Hasil akhir: Pengunduran diri menyebabkan kekosongan jabatan, sedangkan pemakzulan dapat berujung pada pemberhentian pejabat melalui keputusan MPR.

Keputusan akhir mengenai pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan berada di tangan MPR setelah melalui proses di DPR dan MK.

Perbedaan Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemakzulan

Perbedaan paling mendasar antara pengunduran diri dan pemakzulan terletak pada pihak yang memulai proses serta tahapan yang harus dilalui.

Pengunduran diri

1. Keputusan pengunduran diri berasal dari pejabat yang bersangkutan.
2. Setelah pernyataan berhenti disampaikan, lembaga negara terkait menindaklanjuti konsekuensi hukum dan konstitusionalnya.

Pemakzulan

Pemakzulan memiliki tahapan lebih panjang karena melibatkan tiga lembaga negara, yakni DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR. Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, mekanismenya sebagai berikut:

1. DPR mengajukan pendapat. DPR menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Permohonan diajukan kepada MK. DPR terlebih dahulu meminta MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut. Pengajuan harus didukung sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri minimal dua pertiga dari jumlah anggota DPR.
3. MK melakukan pemeriksaan. MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus perkara paling lama 90 hari setelah permintaan DPR diterima.
4. DPR meneruskan usulan pemberhentian. Apabila MK memutuskan bahwa dugaan pelanggaran terbukti atau pejabat yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat, DPR menggelar sidang paripurna untuk meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR.
5. MPR mengambil keputusan. MPR wajib menggelar sidang paling lambat 30 hari sejak menerima usulan DPR. Keputusan pemberhentian harus dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat jumlah anggota MPR dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir. Presiden dan/atau Wakil Presiden juga diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan.

Pengunduran diri dan pemakzulan memang sama-sama dapat mengakhiri masa jabatan Presiden atau Wakil Presiden sebelum waktunya. Namun, keduanya merupakan mekanisme yang berbeda. (Adinda Kinanthi)