Persiapan tersebut dibahas dalam rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan terdapat empat agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Agenda pertama adalah menentukan jadwal pelaksanaan sidang paripurna dengan agenda pemilihan wakil presiden.
"Pertama, pelaksanaan Rapat Paripurna MPR yang agendanya adalah pemilihan jabatan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tanggal berapa akan diselenggarakan, ini akan kita bahas dalam rapat gabungan hari ini," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jumat, 13 November 2026.
Prabowo Diminta Usulkan Dua Kandidat Wapres
Agenda kedua berkaitan dengan pengiriman surat resmi kepada Presiden Prabowo. MPR akan meminta persetujuan rapat gabungan agar pimpinan lembaga tersebut menyurati Presiden untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden beserta dokumen persyaratannya.
Muzani menjelaskan Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat dari MPR untuk menyampaikan dua kandidat tersebut. Adapun waktu pengiriman surat akan ditentukan melalui rapat gabungan.
"Siapa nama dua calon Wakil Presiden, Presiden punya waktu 14 hari setelah menerima surat dari MPR. Kapan surat akan dikirim, akan kita putuskan dalam rapat gabungan hari ini," ujar Muzani.
Agenda ketiga adalah membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan para kandidat. Tim tersebut direncanakan beranggotakan sekitar 5 persen dari total anggota MPR atau kurang lebih 36 orang.
Tim verifikasi nantinya bertugas memastikan seluruh persyaratan calon wakil presiden yang diajukan Presiden telah terpenuhi sebelum memasuki tahap pemilihan.
Sementara itu, agenda keempat mencakup pembentukan tim ad hoc. Tim ini akan menyiapkan rancangan Ketetapan MPR mengenai pengangkatan calon wakil presiden yang nantinya terpilih melalui sidang paripurna.
MPR Bergerak Setelah Gibran Mundur
Rangkaian persiapan tersebut dilakukan setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026.
Setelah menerima surat tersebut, pimpinan MPR menggelar rapat pimpinan (rapim). Salah satu hasil pembahasannya adalah menyelenggarakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi, kelompok DPD, serta pimpinan MPR.
Muzani menjelaskan pimpinan MPR memiliki waktu tiga hari untuk menggelar rapat gabungan setelah menerima surat pengunduran diri tersebut.
"Dan ini adalah hari kedua setelah pengunduran diri itu kita terima," ujar Muzani.
Melalui rangkaian tahapan tersebut, MPR mulai menyiapkan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong, mulai dari pengajuan kandidat oleh Presiden, pemeriksaan persyaratan, hingga pemilihan dalam sidang paripurna.
