Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI membuka peluang mempercepat proses pemilihan wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sidang paripurna untuk menentukan pengisi jabatan tersebut ditargetkan berlangsung paling lambat sebelum 5 Desember 2026.
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul mengatakan, jadwal pelaksanaan sidang masih mempertimbangkan agenda Presiden Prabowo Subianto. Rentang waktu yang sedang dibahas berada pada 23 November hingga 4 Desember 2026.
Baca Juga :
Pengisian Jabatan Wapres Pengganti Gibran Ditargetkan Rampung Desember 2026
"Kalau dari ngobrol tadi, constraint waktunya kira-kira di 23 November sampai dengan 4 Desember," ujar Bambang kepada wartawan, Kamis, 12 November 2026.
Menurut Bambang, kehadiran Presiden menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan jadwal. Sebab, Prabowo diperkirakan akan menghadiri langsung rapat paripurna tersebut.
"Pertimbangannya adalah aktivitas Pak Presiden, agenda Pak Presiden," katanya.
Presiden Pegang Kunci Penentuan Kandidat
Meski jadwal mulai mengerucut, nama calon pengganti Gibran belum diungkapkan. Bambang menegaskan, penentuan kandidat berada di tangan Presiden Prabowo.
Sesuai mekanisme yang berlaku, Presiden harus mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Kedua nama tersebut nantinya akan diproses untuk dipilih dalam sidang paripurna.
"Pak Presiden kan harus mengajukan dua nama. Kalau dua nama itu enggak dimasukkan oleh presiden ya enggak bisa dipilih. Jadi kata kunci di Presiden," jelas Bambang.
Sebelum memasuki tahap pemilihan, MPR akan menggelar rapat gabungan (ragab) pada Jumat, 13 November 2026, pukul 14.00 WIB. Pertemuan ini melibatkan seluruh pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Ada empat agenda yang akan dibahas dalam rapat tersebut. Pertama, menentukan jadwal sidang paripurna untuk pemilihan wakil presiden. Kedua, menyepakati pengiriman surat kepada Presiden terkait pengajuan dua nama calon.
Selanjutnya, MPR akan membentuk tim verifikasi untuk memeriksa dokumen persyaratan kandidat. Rapat juga akan membahas pembentukan tim ad hoc yang bertugas menyiapkan rancangan ketetapan MPR.
MPR Punya Batas Waktu 60 Hari
Proses pengisian jabatan wakil presiden ini menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Surat pengunduran diri Gibran telah diserahkan kepada MPR dan menjadi dasar dimulainya proses pengisian posisi yang kini kosong.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan lembaganya memiliki waktu maksimal 60 hari untuk menyelesaikan proses tersebut.
"Sejak hari ini maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan, dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi Wakil Presiden tersebut," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Dengan demikian, perhatian berikutnya tertuju pada dua hal: keputusan Presiden mengenai nama kandidat dan jadwal resmi sidang paripurna MPR. Keduanya akan menentukan seberapa cepat posisi wakil presiden kembali terisi.
Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI membuka peluang mempercepat proses pemilihan wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sidang paripurna untuk menentukan pengisi jabatan tersebut ditargetkan berlangsung paling lambat sebelum 5 Desember 2026.
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul mengatakan, jadwal pelaksanaan sidang masih mempertimbangkan agenda Presiden Prabowo Subianto. Rentang waktu yang sedang dibahas berada pada 23 November hingga 4 Desember 2026.
"Kalau dari ngobrol tadi, constraint waktunya kira-kira di 23 November sampai dengan 4 Desember," ujar Bambang kepada wartawan, Kamis, 12 November 2026.
Menurut Bambang, kehadiran Presiden menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan jadwal. Sebab, Prabowo diperkirakan akan menghadiri langsung rapat paripurna tersebut.
"Pertimbangannya adalah aktivitas Pak Presiden, agenda Pak Presiden," katanya.
Presiden Pegang Kunci Penentuan Kandidat
Meski jadwal mulai mengerucut, nama calon pengganti Gibran belum diungkapkan. Bambang menegaskan, penentuan kandidat berada di tangan Presiden Prabowo.
Sesuai mekanisme yang berlaku, Presiden harus mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Kedua nama tersebut nantinya akan diproses untuk dipilih dalam sidang paripurna.
"Pak Presiden kan harus mengajukan dua nama. Kalau dua nama itu enggak dimasukkan oleh presiden ya enggak bisa dipilih. Jadi kata kunci di Presiden," jelas Bambang.
Sebelum memasuki tahap pemilihan, MPR akan menggelar rapat gabungan (ragab) pada Jumat, 13 November 2026, pukul 14.00 WIB. Pertemuan ini melibatkan seluruh pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Ada empat agenda yang akan dibahas dalam rapat tersebut. Pertama, menentukan jadwal sidang paripurna untuk pemilihan wakil presiden. Kedua, menyepakati pengiriman surat kepada Presiden terkait pengajuan dua nama calon.
Selanjutnya, MPR akan membentuk tim verifikasi untuk memeriksa dokumen persyaratan kandidat. Rapat juga akan membahas pembentukan tim ad hoc yang bertugas menyiapkan rancangan ketetapan MPR.
MPR Punya Batas Waktu 60 Hari
Proses pengisian jabatan wakil presiden ini menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Surat pengunduran diri Gibran telah diserahkan kepada MPR dan menjadi dasar dimulainya proses pengisian posisi yang kini kosong.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan lembaganya memiliki waktu maksimal 60 hari untuk menyelesaikan proses tersebut.
"Sejak hari ini maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan, dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi Wakil Presiden tersebut," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Dengan demikian, perhatian berikutnya tertuju pada dua hal: keputusan Presiden mengenai nama kandidat dan jadwal resmi sidang paripurna MPR. Keduanya akan menentukan seberapa cepat posisi wakil presiden kembali terisi.
(SAW)
