Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketentuan tersebut merupakan bagian dari prosedur konstitusional.
Proses pengisian jabatan tersebut diawali dengan rapat internal MPR. Selanjutnya MPR mengirimkan surat kepada Presiden untuk meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden. Kedua calon tersebut nantinya harus dilengkapi dokumen persyaratan untuk diverifikasi oleh tim MPR.
"Setelah surat diterima, itu diperlukan waktu 14 hari untuk Presiden menyerahkan calon wakil presiden kepada MPR," ujar Yusril.
Ia menjelaskan MPR membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk mempersiapkan surat pemberitahuan sebelum dikirimkan kepada Presiden.
Baca Juga :
Prabowo Hormati Keputusan Gibran Mundur, Sebut demi Kepentingan Bangsa
Yusril menegaskan batas waktu 14 hari merupakan tenggat maksimal. Dengan demikian, Presiden Prabowo dapat mengajukan nama calon wakil presiden lebih cepat dari batas waktu tersebut.
Ketentuan Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Yusril menjelaskan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Berdasarkan ketentuan tersebut, calon wakil presiden harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih.
Setelah menerima dua nama dari Presiden, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden.
Dengan demikian, tahapan pengisian jabatan wakil presiden meliputi persiapan surat pemberitahuan oleh MPR selama sekitar tiga hari, pengajuan dua nama oleh Presiden paling lama 14 hari sejak surat diterima, serta penyelenggaraan sidang pemilihan paling lama 60 hari sejak nama calon diterima.
Yusril berharap seluruh tahapan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat.
"Diharapkan semua proses ini bisa diselesaikan sebelum akhir bulan Desember tahun 2026 sekarang ini," pungkasnya.
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon
wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketentuan tersebut merupakan bagian dari prosedur konstitusional.
Proses pengisian jabatan tersebut diawali dengan rapat internal MPR. Selanjutnya MPR mengirimkan surat kepada Presiden untuk meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden. Kedua calon tersebut nantinya harus dilengkapi dokumen persyaratan untuk diverifikasi oleh tim MPR.
"Setelah surat diterima, itu diperlukan waktu 14 hari untuk Presiden menyerahkan calon wakil presiden kepada MPR," ujar Yusril.
Ia menjelaskan MPR membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk mempersiapkan surat pemberitahuan sebelum dikirimkan kepada Presiden.
Yusril menegaskan batas waktu 14 hari merupakan tenggat maksimal. Dengan demikian, Presiden Prabowo dapat mengajukan nama calon wakil presiden lebih cepat dari batas waktu tersebut.
Ketentuan Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Yusril menjelaskan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Berdasarkan ketentuan tersebut, calon wakil presiden harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih.
Setelah menerima dua nama dari Presiden, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden.
Dengan demikian, tahapan pengisian jabatan wakil presiden meliputi persiapan surat pemberitahuan oleh MPR selama sekitar tiga hari, pengajuan dua nama oleh Presiden paling lama 14 hari sejak surat diterima, serta penyelenggaraan sidang pemilihan paling lama 60 hari sejak nama calon diterima.
Yusril berharap seluruh tahapan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat.
"Diharapkan semua proses ini bisa diselesaikan sebelum akhir bulan Desember tahun 2026 sekarang ini," pungkasnya.
(PRI)
