Gibran Mundur dari Wapres, Ini Rincian Hak Pensiun dan Fasilitasnya

Jakarta: Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden memunculkan pertanyaan mengenai hak keuangan yang bisa diterimanya setelah tidak lagi menjabat. 

Salah satunya adalah apakah Gibran bakal memperoleh uang pensiun? Jawabannya, iya. Pensiun bulanannya diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978.

Berapa Uang Pensiunan Wakil Presiden?

Dalam Pasal 6 UU tersebut, Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Besarannya mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Jika mengacu pada ketentuan gaji pokok Wakil Presiden, nilai pensiun yang menjadi dasar perhitungan bisa mencapai Rp20,16 juta per bulan. 
 

Seperti diketahui, besaran gaji pokok Wakil Presiden diatur juga dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam Pasal 2, gaji pokok Wakil Presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 menetapkan gaji pokok tertinggi pejabat negara tertentu, seperti Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua BPK, dan Ketua Mahkamah Agung, sebesar Rp5,04 juta per bulan.
 

Hak-hak Lain yang Didapat Bekas Wakil Presiden, dari Rumah hingga Ajudan

Selain pensiun pokok, dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah hak bagi bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden.

Berdasarkan Pasal 7, mereka memperoleh tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri. 

Mereka juga mendapatkan biaya rumah tangga untuk pemakaian air, listrik, dan telepon, serta seluruh biaya perawatan kesehatan bagi diri sendiri dan keluarga.

Sementara itu, Pasal 8 mengatur bahwa bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat masing-masing diberikan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Mereka juga disediakan kendaraan milik negara berikut pengemudinya.

UU tersebut turut mengatur hak bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden untuk memiliki staf yang terdiri dari Pegawai Negeri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 11.

Seluruh pembiayaan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun yang bersangkutan, sesuai Pasal 19.

Kapan Pensiun Bekas Wakil Presiden Dibayarkan?

Mengenai waktu pembayaran, Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 menyatakan pensiun dan sejumlah tunjangan, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian.